Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi Uji Emisi Motor.(Foto: KabarJakarta).

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bagi motor atau pun mobil di DKI Jakarta yang tidak mengikuti uji emisi atau pun tidak lulus uji emisi gas buang akan dikenakan disinsentif berupa tarif parkir yang tinggi dan penegakan tilang.

"Disinsentif kendaraan yang tidak ikut atau pun tidak lulus uji emisi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur 66/2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang diundangkan sejak 24 Juli 2020 serta mulai berlaku enam bulan kemudian," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syaripudin dalam keterangannya, Rabu (30/12).

Baca Juga:

Ridwan Kamil Jadi Gubernur Pertama Jadikan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Pergub ini hadir sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

Dinas Lingkungan Hidup DKI telah menggunakan sistem yang berfungsi merekam hasil pelaksanaan uji emisi. Sistem ini memungkinkan Polisi maupun Pemprov DKI untuk mengakses hasil uni emisi ketika bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan.

Syarifudin mengatakan, jika pemilik kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi menggunakan fasilitas parkir di DKI Jakarta, maka otomatis ke depannya akan dikenakan tarif parkir tertinggi yang berlaku saat membayar.

Uji Emisi di Jakarta. (Foto: Berita Jakarta).
Uji Emisi di Jakarta. (Foto: Berita Jakarta).

Selain itu dari segi penindakan kepolisian dapat menjatuhkan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan uji emisi gas buang dan tidak memenuhi ambang batas emisi.

Penegakan hukum di jalan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 dan 286, yaitu ancaman denda maksimal Rp 250.000 untuk sepeda motor dan ancaman denda maksimal Rp 500.000 untuk mobil. (Pon)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tak Masalahkan Aturan Isolasi Lima Hari Bagi WNA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar

Setidaknya ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan dalam laporan BPK

Polda Metro Gelar Vaksinasi COVID-19 Massal di Kampung Tangguh Jaya, Targetnya?
Indonesia
Polda Metro Gelar Vaksinasi COVID-19 Massal di Kampung Tangguh Jaya, Targetnya?

"Kami rencanakan Sabtu ini, sekitar 65 Kampung Tangguh Jaya, plus 10 mal," ungkapnya.

DPR Sarankan Polri Jadi Eksekutor Vaksinasi
Indonesia
DPR Sarankan Polri Jadi Eksekutor Vaksinasi

"Saran saya, sebaiknya program vaksinasi ini diberikan menjadi tanggung jawab Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi Pemerintah Provinsi," kata Junimart

Pemeriksaan Arus Balik Berlangsung Sampai Akhir Mei
Indonesia
Pemeriksaan Arus Balik Berlangsung Sampai Akhir Mei

Masyarakat yang akan kembali ke wilayah hukum Polda Metro Jaya usai pulang mudik dari luar kota sebaiknya membawa surat bebas COVID-19 dan hasil tes antigen.

Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE
Indonesia
Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE

Seharusnya UU ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan,

[HOAKS atau FAKTA]: Mobil Esemka Launching Series J-Owi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mobil Esemka Launching Series J-Owi

"Woooowwwwwww di rezim kali ini, pemerintah sudah launching 2 mobil esemka terbaru. Kalau ini series J-Owi loh dengan warna hitam elegan cocok untuk di sumbangkan kalau kita terkena kasus korupsi"

Bobol Aplikasi PeduliLindungi, Pegawai Pemprov DKI Bakal Kena Sanksi
Indonesia
Bobol Aplikasi PeduliLindungi, Pegawai Pemprov DKI Bakal Kena Sanksi

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini mengingatkan kepada masyarakat, jangan berani-berani berbuat curang dengan membuat sertifikat vaksin palsu yang tercantum di aplikasi PeduliLindungi.

Polda Metro Minta Haris Azhar dan Fatia Kontras Hadiri Pemeriksaan
Indonesia
Polda Metro Minta Haris Azhar dan Fatia Kontras Hadiri Pemeriksaan

Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia.

Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi
Indonesia
Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi

Dinas Kesehatan Kota Bandung harus membuat data vaksinasi dengan pendekatan administrasi dan teritorial. Dengan begitu, bisa jadi target vaksinasi Kota Bandung bukan 1,9 juta jiwa, tapi 2,5 juta untuk Kota Bandung.

Tugu Yogyakarta Direvitalisasi, Pemkot Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Tugu Yogyakarta Direvitalisasi, Pemkot Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Rekayasa dilakukan karena adanya revitalisasi di sekitar kawasan Tugu.