Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi Uji Emisi Motor.(Foto: KabarJakarta).

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bagi motor atau pun mobil di DKI Jakarta yang tidak mengikuti uji emisi atau pun tidak lulus uji emisi gas buang akan dikenakan disinsentif berupa tarif parkir yang tinggi dan penegakan tilang.

"Disinsentif kendaraan yang tidak ikut atau pun tidak lulus uji emisi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur 66/2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang diundangkan sejak 24 Juli 2020 serta mulai berlaku enam bulan kemudian," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syaripudin dalam keterangannya, Rabu (30/12).

Baca Juga:

Ridwan Kamil Jadi Gubernur Pertama Jadikan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Pergub ini hadir sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

Dinas Lingkungan Hidup DKI telah menggunakan sistem yang berfungsi merekam hasil pelaksanaan uji emisi. Sistem ini memungkinkan Polisi maupun Pemprov DKI untuk mengakses hasil uni emisi ketika bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan.

Syarifudin mengatakan, jika pemilik kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi menggunakan fasilitas parkir di DKI Jakarta, maka otomatis ke depannya akan dikenakan tarif parkir tertinggi yang berlaku saat membayar.

Uji Emisi di Jakarta. (Foto: Berita Jakarta).
Uji Emisi di Jakarta. (Foto: Berita Jakarta).

Selain itu dari segi penindakan kepolisian dapat menjatuhkan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan uji emisi gas buang dan tidak memenuhi ambang batas emisi.

Penegakan hukum di jalan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 dan 286, yaitu ancaman denda maksimal Rp 250.000 untuk sepeda motor dan ancaman denda maksimal Rp 500.000 untuk mobil. (Pon)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tak Masalahkan Aturan Isolasi Lima Hari Bagi WNA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Ada 8 Titik Operasi Yustisi
Indonesia
Hari Ini Ada 8 Titik Operasi Yustisi

Sambodo tidak merinci lebih lanjut terkait kepadatan lalu lintas hari ini

PSI Nilai KAMI Kebelet Rebut Kekuasaan
Indonesia
PSI Nilai KAMI Kebelet Rebut Kekuasaan

Ia menambahkan, jika sebenarnya bertujuan merebut kekuasaan, alangkah lebih baik jika bersabar sebentar, tunggu sampai 2024, bertarung di Pemilu.

Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air
Indonesia
Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air

Lima tahun lalu, terdapat anggaran kesehatan

Indonesia Punya Lebih dari 76 Ribu Data Epidemiologi COVID-19
Indonesia
Indonesia Punya Lebih dari 76 Ribu Data Epidemiologi COVID-19

Data itu terhimpun dalam sistem terintegrasi Bersatu Lawan COVID

KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur

KPK memang sedang mengusut dugaan penerimaan uang Edhy Prabowo dari sejumlah perusahaan pengekspor benur.

Tidak Ingin Vaksin Kadaluarsa, Jabar Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tidak Ingin Vaksin Kadaluarsa, Jabar Percepat Vaksinasi COVID-19

Target 6,6 juta orang pada tahap kedua ini harus selesai Juni 2021. Apabila meleset maka vaksin akan kedaluwarsa.

FPI: Karena Aparat yang Melakukan, Ini Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
FPI: Karena Aparat yang Melakukan, Ini Pelanggaran HAM Berat

FPI menyatakan tak pernah membekali anggotanya dengan senjata tajam

Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam

Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran sudah memerintahkan fungsi pengawas termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam

Polisi Masih Dalami Motif Brigjen Prasetijo Bantu Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Polisi Masih Dalami Motif Brigjen Prasetijo Bantu Pelarian Djoko Tjandra

"Mungkin dari situ akan ketahuan motifnya bagaimana. Mungkin motif pribadi, nanti penyidik yang akan mengungkap," ujarnya.

KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada
Indonesia
KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada

Penentuan tanggal pelaksanaannya sudah disesuaikan berdasarkan pada tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di MK dan kebijakan pilkada yang diatur oleh KPU RI.