MerahPutih.com - Pengamat Politik Muhammad AS Hikam meminta agar pemerintahan Presiden Joko Widodo menanggalkan dulu persoalan perpindahan Ibu Kota baru.
Apalagi korban kini semakin banyak dan banyak masyarakat kecil yang terdampak karena kebijakan penanganan COVID-19. Ia berharap agar saat ini pemerintah fokus saja kepada penanganan COVID-19.
Baca Juga
Ahok Calon Kuat Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru, KSP: Dia Punya Succes Story
“Wacana dan praksis terkait pindah ibukota hendaknya ditunda sebentar,” kata Hikam dalam keterangannya, Sabtu (28/3).
Menurut Hikam, sangat tidak pantas ketika ada wacana apapun yang berkaitan dengan kelanjutan perpindahan Ibukota baru di tengah situasi sekritis ini di dalam negeri.
“Hemat saya, tak elok wacana tersebut diumbar di ruang publik dalam situasi bencana COVID-19 sekarang,” ujarnya.
Ia menyinggung kepekaan pemerintah dalam menyikapi COVID-19. “Terlepas dari soal setuju atau tidak setuju dengan rencana pindah ibukota tersebut, Pemerintah dan elit selayaknya punya kepekaan atau sensitivitas dalam melakukan wacana publik,” tuturnya
Hikam mengatakan, yang lebih dipentingkan sekarang adalah kesediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang disebut banyak kekurangannya.
Baca Juga
Perpindahan Ibu Kota Bukan Sekedar Pindah Lokasi Tapi Perubahan Pola Pikir
"Kelangkaan kesediaan APD dikeluhkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi kesehatan lainnya. Ini masalah serius dan strategis. Jangan dianggap remeh," jelas menteri Riset dan Teknologi era kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih sesuai rencana (on the track) meski saat ini Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus Corona (Covid-19).
"Saat ini persiapan masih on track," kata Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/3).
Dia menjelaskan, tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota negara.
"Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih kita pertimbangkan, dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama," ujarnya.
Baca Juga
Survei Indo Barometer: 30 Persen Publik tak Setuju Ibu Kota Dipindahkan
Pada 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Jokowi mengatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. (Knu)
