Tidak Etis Pemerintah Bahas Pemindahan Ibu Kota di Tengah Pandemi COVID-19 Pengamat politik Muhammad AS Hikam. Foto: Net

MerahPutih.com - Pengamat Politik Muhammad AS Hikam meminta agar pemerintahan Presiden Joko Widodo menanggalkan dulu persoalan perpindahan Ibu Kota baru.

Apalagi korban kini semakin banyak dan banyak masyarakat kecil yang terdampak karena kebijakan penanganan COVID-19. Ia berharap agar saat ini pemerintah fokus saja kepada penanganan COVID-19.

Baca Juga

Ahok Calon Kuat Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru, KSP: Dia Punya Succes Story

“Wacana dan praksis terkait pindah ibukota hendaknya ditunda sebentar,” kata Hikam dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Menurut Hikam, sangat tidak pantas ketika ada wacana apapun yang berkaitan dengan kelanjutan perpindahan Ibukota baru di tengah situasi sekritis ini di dalam negeri.

“Hemat saya, tak elok wacana tersebut diumbar di ruang publik dalam situasi bencana COVID-19 sekarang,” ujarnya.

Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)
Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)

Ia menyinggung kepekaan pemerintah dalam menyikapi COVID-19. “Terlepas dari soal setuju atau tidak setuju dengan rencana pindah ibukota tersebut, Pemerintah dan elit selayaknya punya kepekaan atau sensitivitas dalam melakukan wacana publik,” tuturnya

Hikam mengatakan, yang lebih dipentingkan sekarang adalah kesediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang disebut banyak kekurangannya.

Baca Juga

Perpindahan Ibu Kota Bukan Sekedar Pindah Lokasi Tapi Perubahan Pola Pikir

"Kelangkaan kesediaan APD dikeluhkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi kesehatan lainnya. Ini masalah serius dan strategis. Jangan dianggap remeh," jelas menteri Riset dan Teknologi era kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih sesuai rencana (on the track) meski saat ini Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus Corona (Covid-19).

"Saat ini persiapan masih on track," kata Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan, tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota negara.

"Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih kita pertimbangkan, dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama," ujarnya.

Baca Juga

Survei Indo Barometer: 30 Persen Publik tak Setuju Ibu Kota Dipindahkan

Pada 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabar Butuh Rp5,8 Triliun Kembangkan 76 Tempat Wisata Anyar
Indonesia
Jabar Butuh Rp5,8 Triliun Kembangkan 76 Tempat Wisata Anyar

Mengangkat sebuah potensi wisata baru tidak bisa hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang saat ini di-refocusing untuk penanggulangan COVID-19.

NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM
Indonesia
NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.

Gerindra Bantah Fadli Zon Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua Umum
Indonesia
Gerindra Bantah Fadli Zon Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua Umum

Partai Gerindra meluruskan informasi yang menyebutkan Fadli Zon dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua umum.

Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah
Indonesia
Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H mendatang.

Pemerintah Diminta Pisahkan Aturan Otsus Papua dan Papua Barat
Indonesia
Pemerintah Diminta Pisahkan Aturan Otsus Papua dan Papua Barat

"(Catatan pertama) kami mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola pemerintah dalam mengelola dana otsus," ujarnya

Berikut Progres Investigasi Penembakan Pendeta Yeremia
Indonesia
Berikut Progres Investigasi Penembakan Pendeta Yeremia

TNI menyatakan proses pengusutan pelaku kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani masih panjang.

Ketua KPU Arief Budiman Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan
Indonesia
Ketua KPU Arief Budiman Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan

Saat ini, baru Arief dan Hasyim yang sudah hadir di Pengadilan Tipikor.

Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.220 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.007 positif dan 6.213 negatif.

Anji Dicecar Alasan Unggah Konten 'Obat' COVID-19 di Youtube
Indonesia
Anji Dicecar Alasan Unggah Konten 'Obat' COVID-19 di Youtube

Menurut Yusri, penyidik juga menanyakan siapa yang diwawancarai Anji di dalam konten videonya, termasuk apa yang dibahas.

Polri Belum Mampu Tangkap Djoko Tjandra, KPK Diminta Turun Tangan
Indonesia
Polri Belum Mampu Tangkap Djoko Tjandra, KPK Diminta Turun Tangan

Perlu lintas intstitusi agar kasus tersebut dapat dilihat secara terang.