Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (tengah) bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan) di Mapolda Metro Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com- Dukungan terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti 'Kontras' terus menguat.

LBH PP Muhammadiyah yang kini menjadi kuasa hukum tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bakal melakukan gugatan praperadilan.

Baca Juga:

DPR RI: Jangan Cuma Stok, Harga Pangan Saat Ramadhan Harus Aman

"Kami mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyati Koordinator KontraS yang akan diajukan dalam waktu dekat ini," ujar Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Rabu (23/3).

Menurut Gufroni, praperadilan penting dilakukan karena penetapan tersangka kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Sehingga alat bukti tidaklah cukup untuk menjadikan Haris Azhar dan Fatia sebagai tersangka dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan," jelas Gufroni.

Gufroni menilai, penyidik seharusnya melakukan pendekatan restorative justice dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut tersebut.

Alasannya, kata dia, pasal yang disangkakan menggunakan pasal UU ITE.

Dengan demikian penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka.

"Sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP," jelas dia.

Selain itu, kata Gufroni, praperadilan diajukan karena penetapan tersangka Haris-Fatia dinilai sebagai cara efektif untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap disampaikan para aktivis dan tokoh.

Menurut dia, terdapat skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara, padahal apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset.

"Maka gugatan praperadilan ini untuk memberi kepastian hukum bagi siapapun yang dijerat pasal pidana," pungkas Gufroni.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani klarifikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya. (Foto: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani klarifikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya. (Foto: Antara)

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengaku tak masalah.

"Intinya Polda Metro Jaya tidak masalah. Kita siap saja itu merupakan hak seseorang tersangka untuk melakukan prapradilan tidak ada masalah," kata Zulpan beberapa waktu lalu.

Zulpan menerangkan penyidik telah mengantongi dua alat bukti permulaan sehingga status Haris dan Fatia dinaikan dari telapor menjadi tersangka.

Adapun, dua alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP.

"Tentunya penyidik berdasarkan Pasal 184 KUHP. Kita bekerja sesuai fakta hukum penetapan tersangka ada ketentuan yaitu 184 KUHP minimal dua alat bukti," ujar dia

Luhut sendiri melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait video yang diunggah di akun YouTube bulan Agustus 2021 silam.

Dia juga melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada September 2021 usai dua somasinya tidak ditanggapi.

Laporan terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 22 September 2021.(knu)

Baca Juga:

Wagub DKI Akui Masyarakat Ingin Sekolah Tatap Muka 100 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses
Indonesia
PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

"Makanya kalau melihat kondisi sekarang, buat kita bukan wacana bahwa ini akan jadi, tidak. Yang jadi wacana bagi kita adalah meski ini berjalan, tidak akan sukses," ucapnya.

Pasokan Vaksin COVID-19 Jadi Kendala Percepatan Vaksinasi di Jawa Barat
Indonesia
Pasokan Vaksin COVID-19 Jadi Kendala Percepatan Vaksinasi di Jawa Barat

Sayangnya, target tersebut terkendala pasokan vaksin dari pemerintah pusat

Mengejar Bauran Energi Terbarukan Ketenagalistrikan Dari Matahari
Indonesia
Mengejar Bauran Energi Terbarukan Ketenagalistrikan Dari Matahari

Bauran energi terutama di sektor ketenagalistrikan, diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif, sebagai cara pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan mendukung pencapaian net zero emission.

Luhut Putuskan Karantina Jadi 5 Hari dan Orang Gejala Ringan Isolasi di Rumah
Indonesia
Luhut Putuskan Karantina Jadi 5 Hari dan Orang Gejala Ringan Isolasi di Rumah

Langkah menurunkan hari karantina itu, mempertimbangkan perlunya realokasi sumber daya yang pemerintah miliki.

Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Terjang Sejumlah Desa
Indonesia
Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Terjang Sejumlah Desa

Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sejumlah desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu (2/1) sore.

ICW Desak Dewas Periksa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Indonesia
ICW Desak Dewas Periksa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Lili diduga membohongi publik saat konferensi pers pada 30 April 2021

[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Gerakan Disiplin Siswa Sasar Siswa Tidak Pakai Masker Buat Dikarantina

Pesan serupa pernah beredar sebelumnya dengan lokasi yang berbeda, salah satunya beredar di Klaten, Jawa Tengah pada 2020 lalu.

Mabes Polri Bakal Tindak Tegas Pemain Karantina
Indonesia
Mabes Polri Bakal Tindak Tegas Pemain Karantina

Korps Bhayangkara berjanji untuk menindak para oknum ataupun pihak yang bermain-main di balik kebijakan karantina kepada pelaku perjalanan dari luar negeri.

Selama Pandemi, BPOM Temukan Ribuan Obat-Kosmetik Ilegal Dijual Online
Indonesia
Selama Pandemi, BPOM Temukan Ribuan Obat-Kosmetik Ilegal Dijual Online

Selama pandemi, ternyata peredaran produk dan obat ilegal terus meningkat.

PDIP Minta PTM 100 Persen di Jakarta Dievaluasi
Indonesia
PDIP Minta PTM 100 Persen di Jakarta Dievaluasi

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta dibarengi makin tingginya kasus varian baru Omicron dan telah ditemukan pula 2 siswa yang terpapar COVID-19.