Tidak Capai Target, Kuota Bank Penyalur KPR Bakal Dikurangi Rumah.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan evaluasi triwulan II terhadap 40 bank penyalur/pelaksana dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021.

Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Marbun menjelaskan, jika pada triwulan II tahun 2021 penyaluran KPR Sejahtera FLPP tidak mencapai 50 persen dari target PKS, maka PPDPP akan melakukan pengurangan kuota minimal 25 persen terhadap sisa target PKS dan sebaliknya.

Baca Juga:

Bank Diperintah Segera Proses KPR FLPP

"Dan akan dilakukan penambahan kuota pada evaluasi triwulan II dan III yang akan dialokasikan kepada bank pelaksana lain yang telah mencapai penyaluran 80 persen dari target PKS, dengan menggunakan bobot penilaian," ujarnya.

Sebanyak 40 bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2021 akan segera menerima raport evaluasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP dari PPDPP pada Kamis (17/6) di Yogyakarta. Raport ini adalah penilaian PPDPP terhadap kinerja bank pelaksana dan juga berbagai aspek lainnya.

Rapat evaluasi triwulan II ini adalah lanjutan dari Rapat Pra Evaluasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada 19 – 21 Mei 2021 melalui zoom meeting dengan melibatkan 40 bank pelaksana.

Rapat Pra Evaluasi itu bertujuan agar seluruh bank pelaksana melakukan percepatan capaian target FLPP pada 2021 yang ditetapkan Oktober mendatang.

Rumah. (Foto:  Antara)
Sebanyak 40 bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2021 akan segera menerima raport evaluasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP dari PPDPP pada Kamis (17/6) di Yogyakarta.

Berdasarkan dashboard management control PPDPP, tercatat per 14 Juni 2021, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 78.751 unit senilai Rp8,57 triliun atau 50 persen dari target penyaluran dana FLPP 2021 sebanyak 157.500 unit. Dengan demikian penyaluran dana FLPP dari 2010 – 2021 mencapai Rp64,16 triliun.

Saat ini dana FLPP disalurkan oleh 40 bank pelaksana yang terdiri dari 8 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD). Bank tersebut adalah, BTN, BTN Syariah, BRI, BSI, BNI, Mandiri, Artha Graha, BRI Agroniaga, BJB, BJB Syariah, DKI, Jatim, Jatim Syariah, Kalsel, Kalsel Syariah, Kalbar, Kalbar Syariah, Sulselbar, Sulselbar Syariah.

Kemudian bank Sumut, Sumut Syariah, Aceh Syariah, Nagari, Nagari Syariah, Sumselbabel Syariah, Jambi, Jambi Syariah, Jateng, Jateng Syariah, NTT, Sulteng, Riau Kepri, Riau Kepri Syariah, NTB Syariah, Kaltimtara, Papua, Kalteng, Sulut Go dan DIY. (Asp)

Baca Juga:

Dana Kredit Rumah Program FLPP Dialihkan ke BP Tapera

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
100 Jenazah Pasien COVID-19 Setiap Hari Dimakamkan di TPU Srengseng Sawah
Indonesia
100 Jenazah Pasien COVID-19 Setiap Hari Dimakamkan di TPU Srengseng Sawah

Tidak mudah dalam satu hari memakamkan 4 orang

RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT
Indonesia
RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT

Tetapi jika penjualan minuman beralkohol dilarang apakah pemerintah mau membiayai pendidikan anak-anak yang sekolah sampai kuliah?

Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam
Indonesia
Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam

"Dalam KPI tersebut tidak boleh ada genangan di wilayah Jakpus lebih dari enam jam, tidak boleh ada korban, serta tidak boleh ada genangan jalur-jalur prioritas nasional," kata Irwandi

Optimisme Turunnya Penambahan Pasien COVID-19 Harian
Indonesia
Optimisme Turunnya Penambahan Pasien COVID-19 Harian

Sementara itu, jumlah pasien sembuh juga menunjukkan peningkatan

Megawati Sebut Jakarta Amburadul, Begini Jawaban Wagub
Indonesia
Megawati Sebut Jakarta Amburadul, Begini Jawaban Wagub

Pemprov DKI legowo menerima pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut Jakarta menjadi kota amburadul.

Masih Pandemi, Iming-iming Diskon Tidak Bisa Gaet Wisatawan Asing
Indonesia
Masih Pandemi, Iming-iming Diskon Tidak Bisa Gaet Wisatawan Asing

"Kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha," kata Said.

Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri
Indonesia
Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri

Presiden Joko Widodo bakal melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Kemenkes Beberkan Penyebab Kericuhan saat Vaksinasi Pedagang Tanah Abang
Indonesia
Kemenkes Beberkan Penyebab Kericuhan saat Vaksinasi Pedagang Tanah Abang

Kemenkes mengakui bahwa kericuhan saat vaksinasi di Pasar Tanah Abang terjadi karena buruknya komunikasi publik kepada para pedagang.

Polda Metro Ringkus 2 Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Tes COVID-19
Indonesia
Polda Metro Ringkus 2 Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Tes COVID-19

Polda Metro Jaya meringkus dua orang pelaku pemalsuan dokumen hasil tes COVID-19 masing-masing berinisial MI dan NFA.