Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko KSP Moeldoko. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Isu kudeta kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menuai kontroversi.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan kepada Partai Demokrat (PD) untuk segera melakukan konsolidasi internal.

"Ini agar mampu mengelola pengaruh dan kepentingan dari berbagai kekuatan politik, baik yang datang dari kader maupun dari luar kader," kata Emrus di Jakarta, Sabtu (6/2).

Baca Juga:

Ini Tanda-Tanda Lunturnya Pengaruh SBY di Partai Demokrat

Menurut dia, upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal PD, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis. Sebab, politik itu merupakan seni berkompromi antarkekuatan politik.

"Tidak boleh terjadi ego faksi, merasa faksinya lebih utama dari faksi lain yang ada, dan faksi ego, membangun super power dalam satu faksi tertentu karena historical," ujarnya.

Jika konsolidasi internal tidak dilakukan dengan sesegera mungkin, arus input politik dari dalam dan dari luar partai yang semakin deras. Termasuk membutuhkan energi yang tidak sedikit dalam mengelolanya menjadi output politik ke depan.

"Dan semakin sulit membangun soliditas di internal partai dalam kurun waktu tertentu," katanya.

Konsekuensi lanjutan, tentu sebagai suatu hipotesis, sosok yang disebut-sebut akhir-akhir ini menjadi ketum partai boleh jadi kenyataan.

"Tentu atas keinginan pemilik hak suara, sebagai efek komunikasi politik 'pantul cermin'," katanya.

Istana membenarkan sudah menerima surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal isu kudeta ketum Partai Demokrat. Tetapi, Istana enggan menanggapi isi surat tersebut karena urusan internal partai.

Agus Harimury Yudhoyono. (Foto: Antara)
Agus Harimurty Yudhoyono. (Foto: Antara)

"Itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko masuk dalam pusaran isu ini, mengakui adanya pertemuan dan pembicaraan dengan para kader Demokrat. Namun, ia meminta AHY tidak membawa-bawa Presiden Joko Widodo.

"Orang ngopi-ngopi kok lapor Presiden, yang nggak-nggak aja. Itu sajalah kira-kira. Clear kan, ya," ujar Moeldoko saat konferensi pers di kediamannya. (Knu)

Baca Juga:

Otak di Balik Kudeta Demokrat Sudah Siapkan Tiga Parpol Usung Capres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan
Indonesia
Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama 3 periode.

Ketua DPR Minta Semua Kekuatan SAR Berkoordinasi untuk Bencana NTT
Indonesia
Ketua DPR Minta Semua Kekuatan SAR Berkoordinasi untuk Bencana NTT

Ketua DPR menyampaikan duka mendalam atas peristiwa musibah bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT.

Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK
Indonesia
Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK

KPK fasilitasi tempat penahanan dan pemeriksaan tersangka

Di Surabaya, Peserta SBMPTN Wajib Tunjukan Hasil Rapid Test
Indonesia
Di Surabaya, Peserta SBMPTN Wajib Tunjukan Hasil Rapid Test

Pemkot Surabaya juga membuka rapid test bagi warga yang kurang mampu. Khususnya bagi calon mahasiswa yang sudah terdaftar pada program bidik misi sebagai syarat mengikuti UTBK.

[HOAKS atau FAKTA]: Sejumlah Santri di Jember Bertumbangan Usai Divaksin Sinovac
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sejumlah Santri di Jember Bertumbangan Usai Divaksin Sinovac

Akun Facebook Rahmat Lubis mengunggah sebuah status dengan klaim narasi bahwa vaksin COVID-19 Sinovac memakan korban santri di Jember.

Purnomo Mundur dari Pilkada Solo, Teguh Pilih Tunggu Sikap DPC PDIP
Indonesia
Purnomo Mundur dari Pilkada Solo, Teguh Pilih Tunggu Sikap DPC PDIP

Teguh Prakoso lebih memilih menunggu keputusan resmi partai setelah KPU RI menetapkan pemungutan suara pilkada serentak 270 daerah diadakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan

TNI AD memberikan tugas kepada sejumlah elemen masyarakat untuk membantu menekan angka penyebaram COVID-19

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilwalkot Ternate
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilwalkot Ternate

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Ternate Tahun 2020.

Tak Tanggung-tanggung, Lonjakan Kasus COVID-19 Capai 2.277 Pasien
Indonesia
Tak Tanggung-tanggung, Lonjakan Kasus COVID-19 Capai 2.277 Pasien

Kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 2.277 pada hari ini, Sabtu (8/8), menjadi 123.503 orang yang terjangki