Tidak Ada Batasan, Seluruh Guru Honorer Bisa Ikut Tes Jadi Pegawai Kontrak Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan semua guru honorer yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, berkesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Syaratnya mereka lulus seleksi yang digelar 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, tidak ada pembatasan kapasitas jumlah peserta. Bahkan, tidak ada batasan umur guru honor yang ingin status kerjanyanya naik ke PPPK.

“Jadi tidak ada lagi prioritas, siapa yang lebih duluan. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus boleh menjadi PPPK,” ungkap Nadiem dikutip setkab.go.id, Kamis (26/11).

Baca Juga:

Terobosan Baru Nadiem: Hapus UN, Ujian di Kelas 4, 8 dan 11

Tes akan dilaksanakan secara online sehingga semua guru honorer yang ada bisa mengikuti asalkan sesuai kriteria menjadi peserta. Termasuk yang berusia di atas 35 tahun masih berkesempatan mengikuti.

"Tidak ada golongan atau kelompok yang diprioritaskan untuk menjadi PPPK pada tahun 2021," katanya.

Ia menegaskan, jika gagal pada tes pertama, guru honor bisa mengulang tes kedua dan ketiga. Dan Kemendikbud bakal melakukan pembelajaran online secara mandiri. Calon peserta bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan lulus seleksi lebih tinggi

Mendikbud Nadiem Makarim. (Foto: setkab.go.id).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (Foto: setkab.go.id)

"Mereka bisa mengambil totalnya tiga kali mengambil, jadi kalau gagal, bisa mencoba lagi,” katanya.

Kemendikbud, tegas ia, tidak akan mengendurkan standar lulus tes PPPK karena harus dipertahankan kualitas untuk kebaikan anak didik.

"Ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi PPPK. Ini adalah seleksi massal. Yang akan diangkat menjadi PPPK, adalah berapa yang lulus. Kalau yang lulus cuma 100 ribu, ya 100 ribu yang jadi, kalau yang lulus 500 ribu, maka 500 ribu yang akan diangkat," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Kemenag Segera Kucurkan Rp5,7 Triliun Bantuan Operasional Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank Diperintah Segera Proses KPR FLPP
KPR
Bank Diperintah Segera Proses KPR FLPP

Pekan pertama Maret 2021, Jumat (5/3) PPDPP telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp201,098 miliar untuk 1.840 unit atau 1,17 persen dari target unit yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Wagub DKI Lobi Menteri Sandi Minta Tambahan Hotel untuk Isolasi Mandiri
Indonesia
Wagub DKI Lobi Menteri Sandi Minta Tambahan Hotel untuk Isolasi Mandiri

Pemprov DKI Jakarta berharap Menteri Pariwisata dan Kreatif (Meparekraf), Sandiaga Uno agar menambahkan kembali hotel untuk dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19.

Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet 66.885 Orang

703 pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya

Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK
Indonesia
Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK

Kementerian Sosial menggandeng Kejaksaan Agung

Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya
Indonesia
Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya

Sementara upaya lainnya yakni dengan melakukan peningkatan pengawasan melalui CCTV dan kotak pengaduan

Novel Baswedan Cs Terancam Dipecat, PKS: Mereka 'Radikal' Memberantas Korupsi?
Indonesia
Novel Baswedan Cs Terancam Dipecat, PKS: Mereka 'Radikal' Memberantas Korupsi?

Kita tak ingin salah satunya hancur lebur dan jadi buta huruf terhadap keadilan

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,59 Persen
Indonesia
Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,59 Persen

128. 415 orang telah keluar dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran

Sanksi Tilang Ganjil Genap Mulai Diberlakukan, Pelanggar Didenda Rp 500 Ribu
Indonesia
Sanksi Tilang Ganjil Genap Mulai Diberlakukan, Pelanggar Didenda Rp 500 Ribu

Ganjil genap di Jakarta resmi memberlakukan sanksi tilang, Rabu (1/9). Hukuman terberat yang dijatuhkan adalah denda sebesar Rp 500 ribu.

Aparat Diminta Tindak Tegas Pihak yang Lakukan Kecurangan Harga Tes PCR
Indonesia
PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua
Indonesia
PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Sejumlah daerah yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 mulai bersiap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).