THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh Pekerja perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah memberlakukan kebijakan semua perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya 100 persen tanpa dicicil demi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca Juga:

Teken PP Pemberian THR dan Gaji ke-13, Jokowi Harap Ekonomi Indonesia Kembali Tumbuh

Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan, kebijakan THR 100 persen merupakan kado terindah bagi pekerja/buruh dalam Peringatan May Day 1 Mei 2021.

"Dalam Surat Edaran (SE) tersebut juga disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya. Artinya, awal Mei para pekerja/buruh sudah harus menerima TH," ujar Heri Gunawan kepada awak media, Sabtu (1/5) di Jakarta.

Politisi yang memiliki panggilan Hergun ini menambahkan, aturan THR 100 persen bagi para pekerja/buruh ini diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pengusaha.

Dia tidak memungkiri ada beberapa pengusaha yang mengeluhkan kondisi perusahaan belum pulih. Namun negara sudah memberikan stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yang nilainya ratusan triliun dan juga menyediakan program restrukturisasi kredit.

"Itu berarti pengusaha tidak sendirian dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Negara hadir menyelematkan para pengusaha dengan mengucurkan berbagai stimulus dan program pemulihan," kata Ketua DPP Gerindra ini.

Hergun mengatakan, negara sudah membantu para pengusaha dan sekarang saatnya para pengusaha memenuhi kewajiban THR kepada para pekerja/buruh. Jadi konsepnya saling membantu dalam bingkai gotong-royong menghadapi dampak pandemi COVID-19.

"Secara tidak langsung para pengusaha juga akan menikmati dampak ekonomi dari adanya THR tersebut dalam bentuk peningkatan permintaan dan penawaran," tegas anak buah Prabowo Subianto ini.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI ini menjabarkan, THR tidak hanya memperkuat daya beli para pekerja/buruh namun juga berkontribusi pada meningkatkan konsumsi masyarakat. Pulihnya daya beli masyarakat akan meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

Menurut dia, tanpa penguatan daya beli masyarakat maka akan sulit memulihkan kondisi perekonomian dan perusahaan. Jadi ini saling terkait. Negara, perusahaan dan pekerja/buruh saling berkontribusi memulihkan perekonomian.

Pemerintah memperkirakan adanya THR dan gaji ke-13 akan menambah konsumsi masyarakat sebesar Rp215 triliun yang berasal dari THR dan Gaji ke-13 ASN sebesar Rp43 triliun, THR pekerja formal sebesar Rp100 triliun dan THR pekerja informal sebesar Rp72 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id/Kresno/Man)
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id/Kresno/Man)

"Selain sebagai katalisator terhadap perekonomian nasional dan pemulihan perusahaan, adanya THR bagi pekerja/buruh diharapkan dapat untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya Idul Fitri," ujar Hergun.

Oleh karena itu, politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini juga mengharapkan Peringatan Hari Buruh tahun ini dapat berjalan secara hidmat, damai, dan lancar.

"Semoga Peringatan Hari Buruh tahun ini dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan yang dapat membantu dan mendukung satu sama lain, mengingat pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kondisi buruh," ujar Hergun. (Pon)

Baca Juga:

THR Cair H-10, Gaji ke-13 Pada Juni 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Anggota FPI Ngamuk di Kantor Pegadaian Solo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anggota FPI Ngamuk di Kantor Pegadaian Solo

Akun Facebook Arry Jumbo mengunggah tangkapan layar foto dan video yang diikuti klaim bahwa anggota FPI melakukan kerusuhan di kantor Pegadaian Solo.

Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB
Indonesia
Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB

Aturan PSBB jilid II hanya berlandaskan pada peraturan gubernur (pergub).

Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada
Indonesia
Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

[HOAKS atau FAKTA]: Tito dan Polisi Sepakat Eks Petinggi FPI Munarman Dibebaskan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tito dan Polisi Sepakat Eks Petinggi FPI Munarman Dibebaskan

Akun Facebook Game Politiq mengunggah video dengan narasi yang menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama polisi bersepakat membebaskan eks petinggi FPI Munarman.

Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler
Indonesia
Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler

Bebiasaan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat ini wajib dilakukan guna menurunkan risiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya.

Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum

Azis juga mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda

Pembubaran Lembaga Negara Jilid II Bukti Kemenpan-RB Jawab Keinginan Jokowi
Indonesia
Pembubaran Lembaga Negara Jilid II Bukti Kemenpan-RB Jawab Keinginan Jokowi

Langkah itu untuk mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi

Ini Kata Gulkarmat atas Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Rp6,5 M
Indonesia
Ini Kata Gulkarmat atas Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Rp6,5 M

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI mengklaim telah memulangkan uang lebih dari pembelian alat pemadam kebakaran (damkar).

Masyarakat Tionghoa Peduli Lakukan Vaksinasi Pada 14.000 Orang di Bandung
Indonesia
Masyarakat Tionghoa Peduli Lakukan Vaksinasi Pada 14.000 Orang di Bandung

Kami yang sudah mempunyai tim dari Masyarakat Tionghoa Peduli ini bisa terus membantu percepatan vaksinasi di Kota Bandung. Karena timnya terdiri dari 200 tenaga kesehatan, dan ada juga relawan admin sekitar 300 orang,"