Thomas Lembong: Kisruh Freeport Tak Cerminkan Iklim Investasi Indonesia Warga yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) berunjuk rasa di Bundaran Timika Indah, Timika, Papua, Jumat (7/4). (ANTARA FOTO/Vembri Waluyas)

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan kisruh antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia tidak mencerminkan iklim dan kondisi investasi di Indonesia.

"Dalam penilaian saya, meski kasusnya high profile dan mendapat liputan media luas, investor harus melihat ini sebagai special case, kasus terisolasi yang tidak mencerminkan kondisi investasi atau iklim investasi secara umum," kata Thomas Trikasih Lembong dalam paparan realisasi investasi di Jakarta, Rabu (26/4).

Thomas menjelaskan, sektor pertambangan dan turunannya seperti fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter belakangan mendulang kesuksesan.

Program hilirisasi pertambangan melalui pengolahan telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan terus digenjot hingga pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Sebelumnya, menyusul kisruh PT FI dengan pemerintah karena perubahan status kontrak usaha pertambangan, kedua pihak akhirnya menyepakati penetapan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara karena punya tenggat waktu delapan bulan sambil menunggu kesepakatan hasil perundingan kedua.

Pada periode tersebut, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan sejumlah hal di antaranya ketentuan terkait stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport, divestasi saham serta pembangunan smelter (fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral).

Perundingan tersebut akan berlangsung selama delapan bulan sejak 10 Februari dan berakhir 10 Oktober 2017 sesuai dengan pemberlakuan IUPK yang bersifat sementara.

Sumber: ANTARA



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH