Tetap Ajarkan  Khilafah di Sekolah, Kemenag Fokus Luruskan Tentang Arti Jihad Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar (Foto: kemenag.go.id)

MerahPutih.Com - Pembahasan tentang khilafah kini tidak lagi masuk dalam mata pelajaran Fikih, tapi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 183 tahun 2019 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di Madrasah dan KMA No 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

Baca Juga:

Dituding Pro HTI, Profesor Suteki Jelaskan Perbedaan Khilafah dan Pancasila

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar mengatakan, sebagai bagian mata pelajaran SKI, khilafah disampaikan dalam konteks sejarah kebudayaan yang lebih menitikberatkan pembangunan peradaban, sejak zaman Nabi, Khulafarurrasyidin, Daulah Umayyah, Abasiyah, hingga Turki Usmani.

Kemenag tetap ajarkan khilafah dengan fokus jihad di madrasah
Direktur KSKK Madrasah A Umar (Foto: kemenag.go.id)

Termasuk juga, perkembangan Islam modern serta relasinya dengan kepemimpinan bangsa dan negara.

“Pelajaran khilafah diorientasikan untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada peserta didik tentang keragaman sistem pemerintahan dalam sejarah Islam hingga era negara bangsa,” jelas Umar dalam keterangan persnya, Senin (9/12).

Selain khilafah, penyesuaian juga dilakukan dalam materi pelajaran tentang jihad.

Materi ini tidak semata membahas perkembangan perjuangan Islam sejak zaman Nabi, Khulafaurrosidin, sampai ulama, tapi juga tentang dinamika jihad kontemporer.

Misalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun peradaban, pembaharuan pemikiran.

“Jadi, pembahasan jihad bukan semata soal perang, tetapi juga tentang daya juang yang tingggi dalam setiap perjuangan peradaban,” tuturnya.

Umar mengatakan, dengan terbitnya KMA 183 dan 184 tahun 2019, maka Kompetensi Inti (KI)/Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang dalam KMA 165 sudah tidak berlaku lagi.

"Sejalan dengan itu, implementasi KI/KD dalam pembelajaran dan penilaian hasil belajar tahun pelajaran 2019/2020 mengacu pada KI/KD yang tercantum dalam KMA 183 tahun 2019," kata dia.

Baca Juga:

Khilafah Islamiyah Bisa Terwujud di Indonesia Asal dengan Syarat Ini

Direktorat KSKK Madrasah, lanjut Umar, sudah menerbitkan surat edaran untuk Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia terkait dengan implementasi KMA 183 dan 184 Tahun 2019 ini. Ada dua hal pokok yang tertuang dalam edaran tersebut:

Pertama, penegasan berlakunya KMA 183 dan 184 tahun 2019. Salah satu perubahannya adalah masuknya materi khilafah dalam pelajaran SKI, bukan Fikih.

Kedua, soal ujian yang masih menempatkan bahasan khilafah pada mata pelajaran Fikih untuk ditarik dan diganti.(Knu)

Baca Juga:

Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, Marxisme dan Khilafah Boleh Dipelajari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme
Indonesia
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

Jokowi mendengar keluhan dari para pengemudi masih maraknya pungli yang dilakukan preman setempat dan juga oknum dari depo barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ridwan Kamil Desain Masjid Akbar Banyumas
Indonesia
Ridwan Kamil Desain Masjid Akbar Banyumas

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendesain Masjid Akbar Kabupaten Banyumas.

Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.

Jika Sudah Vaksinasi, Masih Bisakah Terinfeksi COVID-19? Ini Kata Epidemiolog
Indonesia
Jika Sudah Vaksinasi, Masih Bisakah Terinfeksi COVID-19? Ini Kata Epidemiolog

Namun, dengan adanya vaksin corona ini masyarakat juga masih meragukan dan bertanya, mungkinkah setelah vaksin masih bisa terpapar COVID-19?

Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi
Indonesia
Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada masa pandemi COVID-19 belum optimal dalam mengatasi krisis di bidang pendidikan.

83 Persen Pasien Sembuh, Klaster Secapa TNI AD Tersisa 215 Orang
Indonesia
83 Persen Pasien Sembuh, Klaster Secapa TNI AD Tersisa 215 Orang

Dari total 1.308 pasien positif COVID-19 di Secapa AD, sudah berkurang 1.093 orang atau 83,5 persen sudah menjadi negatif

Polda Jateng Gagalkan Penyelundupan Ratusan Kendaraan Bodong ke Timor Leste
Indonesia
Polda Jateng Gagalkan Penyelundupan Ratusan Kendaraan Bodong ke Timor Leste

Polda Jawa Tengah menyita sebanyak 325 unit kendaraan sepeda motor dan 41 mobil hasil tindak kejahatan.

Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun
Indonesia
Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun

Dikatakannya, hasil penyidikan polisi dalam kasus tersebut, nahkoda kapal maut itu diketahui masih di bawah umur, yakni 13 tahun berinisial GH. Nahkoda kapal masih berstatus sebagai saksi.

Bohong Anggota TNI Berujung Warga dan Polisi Diringsek
Indonesia
Bohong Anggota TNI Berujung Warga dan Polisi Diringsek

Sebanyak enam dari sekitar 100 orang yang terlibat dalam perusakan Mapolsek Ciracas dan fasilitas umum di Jaktim telah menjalani pemeriksaan intensif Polisi Militer Kodam Jayakarta.

Masih Dipersiapkan, Warga Belum Bisa Daftar CPNS
Indonesia
Masih Dipersiapkan, Warga Belum Bisa Daftar CPNS

Ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-Guru, dan PPPK Guru Tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tertulis dalam surat bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021.