Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melibatkan sejumlah lembaga intelejen dalam melakukan tes wawasan kebangsaan terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Adapun lembaga yang dilibatkan yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI,Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (AD) Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

"Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait guna mempersiapkan asesmen," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5).

Ghufron menjelaskan lima instansi pelaksana asesmen pegawai KPK bersama BKN terbagi dalam tiga kelompok peran. Dinas Psikologi TNI AD dan BAIS TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas.

"Badan Intelijen Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan dalam pelaksanaan profiling," ujarnya.

Kemudian, Ghufron melanjutkan, BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: MP/Ponco)
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: MP/Ponco)

"BKN bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI AD dan Dinas Psikologi TNI AD menjadi tim observer hasil asesmen pegawai KPK," jelas dia.

Diketahui 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga:

Firli Bahuri Diminta Batalkan Pemberhentian Pegawai KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPR Aceh: Kita Siap Kooperatif
Indonesia
Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPR Aceh: Kita Siap Kooperatif

"Kita siap kooperatif, mudah-mudahan bisa ada titik terang dengan kasus yang ada di Aceh," ucap Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian, di Banda Aceh, Jumat (22/10).

BMKG Tegaskan Info Gempa Magnitudo 8,5 Akibat Kesalahan Sistem Kanal SMS
Indonesia
BMKG Tegaskan Info Gempa Magnitudo 8,5 Akibat Kesalahan Sistem Kanal SMS

BMKG bersama Kominfo sedang melakukan penelusuran dan investigasi lebih mendalam terhadap penyebab kesalahan sistem SMS (short message service) hingga tersebar informasi gempa berpotensi tsunami.

Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang, PSI: 5 Tahun Menjabat Kebanyakan Manggung
Indonesia
Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang, PSI: 5 Tahun Menjabat Kebanyakan Manggung

PSI merasa memang pantas Anies dihukum untuk selesaikan permasalahan banjir di Mampang.

Ramai Kasus Klitih, Gibran: Jangan Sampai Terjadi di Solo
Indonesia
Ramai Kasus Klitih, Gibran: Jangan Sampai Terjadi di Solo

"Saya sudah meminta pada Pak Kapolresta Surakarta memperketat keamanan di Kota Solo. Jangan sampai kasus itu terjadi di Solo," katanya

Menkeu Diminta Turun Tangan Atasi Dana Pemda Mengendap Rp 157,97 Triliun di Bank
Indonesia
Menkeu Diminta Turun Tangan Atasi Dana Pemda Mengendap Rp 157,97 Triliun di Bank

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 157,97 triliun.

Laporan Langgar Tatib Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Saya Menanti Panggilan
Indonesia
Laporan Langgar Tatib Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Saya Menanti Panggilan

Pras sangat menantikan panggilan dari BK DPRD atas laporan 7 Fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E.

895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19
Indonesia
895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19

Selain itu, Pemprov DKI juga merekrut tenaga kesehatan profesional untuk membantu upaya pelacakan kasus melalui digital.

BMKG Minta Warga di Jaksel-Jakbar Waspadai Hujan Petir dan Angin Kencang
Indonesia
BMKG Minta Warga di Jaksel-Jakbar Waspadai Hujan Petir dan Angin Kencang

BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan petir yang disertai angin kencang di dua wilayah tersebut pada Jumat (21/1).

Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB
Indonesia
Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS).

Anak Buah Anies Sebut Ratusan Tempat Hiburan Malam Ajukan Pembukaan
Indonesia
Anak Buah Anies Sebut Ratusan Tempat Hiburan Malam Ajukan Pembukaan

Pemprov DKI Jakarta belum memberikan lampu hijau kepada tempat hiburan malam (THM) untuk dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19.