Terus Usut Dugaan Kebocoran Data BPJS, Polisi: Tergantung Kepentingannya Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Merahputih.com - Polisi terus mengusut kasus kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang diperjualbelikan di forum online. Penyidik akan memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan.

"Tergantung kepentingannya nanti kalau memang ada pihak-pihak yang penyidik yakini bisa memberikan informasi sehingga memperjelas permasalahan yang ada," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/6).

Penyidik masih bekerja memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan dan vendor teknologi informasi. Dalam menangani kasus semacam ini, Polri tak bekerjsa sendirian tapi bekerjasama dengan Kominfo, BSSN, dan instansi terkait lainnya.

Baca Juga:

Dirut BPJS Kesehatan Bakal Diperiksa Buntut Kebocoran Ratusan Juta Data Nasabah

Sebelumnya, kabar kebocoran data peserta BPJS Kesehatan beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dan diperjualbelikan dalam sebuah forum. Hasil investigasi menemukan sampel data yang bocor diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan.

Ilustrasi keamanan siber (ANTARA/Shutterstock)
Ilustrasi keamanan siber (ANTARA/Shutterstock)

Dari investigasi itu juga ditemukan bahwa data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.

Data tersebut dijual oleh akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi atau reseller. Tidak hanya dari Indonesia, Kotz disebut menjual dan membeli data pribadi di negara lain melalu forum tersebut.

Baca Juga:

Kabareskrim Selidiki Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Kesehatan

Kominfo telah mengajukan pemutusan akses terhadap tautan pengunduhan data tersebut untuk mencegah penyebaran data makin meluas. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Benarkan Usut Perkara Korupsi di Papua
Indonesia
KPK Benarkan Usut Perkara Korupsi di Papua

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan membongkar sepuluh kasus korupsi di Papua

Pekan Ini Polisi Ungkap Tersangka Kebakaran Kejagung
Indonesia
Pekan Ini Polisi Ungkap Tersangka Kebakaran Kejagung

Bareskrim Polri menyimpulkan adanya peristiwa pidana dalam kebakaran markas Korps Adhyaksa itu

Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi
Indonesia
Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi

KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

Masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan.

Tolak Denda Rp5 Juta, Warga Gugat Perda COVID-19 DKI ke MA
Indonesia
Tolak Denda Rp5 Juta, Warga Gugat Perda COVID-19 DKI ke MA

Pemohon menganggap vaksin corona tidak menjamin masyarakat bisa terhindar dari penularan COVID-19

Banjir Setinggi 20 Cm di Jatinegara Barat, Lalin Tersendat
Indonesia
Banjir Setinggi 20 Cm di Jatinegara Barat, Lalin Tersendat

Banjir setinggi 20 sentimeter menggenangi jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Senin (8/2). Akibatnya, lalu lintas tersendat.

Besok Abu Janda Diperiksa Sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan SARA
Indonesia
Besok Abu Janda Diperiksa Sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan SARA

'Twit war' ini bermula saat Zulkarnain membahas soal arogansi minoritas terhadap mayoritas di Afrika

Kapolri: Ini Memang Tidak Nyaman
Indonesia
Kapolri: Ini Memang Tidak Nyaman

pengetatan PPKM darurat harus dibarengi dengan vaksinasi untuk herd immunity

Baleg DPR Akui Draft UU Cipta Kerja yang Beredar di Masyarakat Belum Final
Indonesia
Baleg DPR Akui Draft UU Cipta Kerja yang Beredar di Masyarakat Belum Final

"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," ujarnya

Sudinkes Jakpus Alokasikan 1.700 Vaksinasi COVID-19 ke Pegawai Kontrak
Indonesia
Sudinkes Jakpus Alokasikan 1.700 Vaksinasi COVID-19 ke Pegawai Kontrak

Vaksin ini akan dilaksanakan sampai tanggal 5 April 2021 di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat