Terungkap! Ini Alasan PPATK Blokir 92 Rekening FPI Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Merahputih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akhirnya menyampaikan alasan pemblokiran 92 rekening yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI) kepada publik.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengedukasi dan meluruskan informasi yang sudah beredar luas di media sosial. Sehingga perlu diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

"Memblokir rekening terorisme dan tindak kejahatan lain biasa dilakukan namun tidak ada reaksi dari yang diblokir namun ini (kasus 92 rekening FPI) di-"blow up" di media sosial sehingga menimbulkan kebingungan sehingga kami jelaskan apa yang terjadi," kata Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/1).

Baca Juga

Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI

PPATK tidak pernah menguraikan terkait substansi dalam kasus tersebut, seperti jumlah uang dan tujuan transfer dari 92 rekening tersebut saat disampaikan kepada publik.

PPATK hanya menyampaikan nomor rekening saja tanpa menyampaikan informasi rinci.

"PPATK tidak sedikitpun menguraikan substansinya, yang kami sampaikan hanya angka rekening, tapi tidak pernah disampaikan terkait berapa jumlah uang, kepada siapa mentransfer," ujarnya.

Menurut dia, PPATK melakukan analisis transaksi keuangan berdasarkan UU nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dia mengatakan berdasarkan kedua UU tersebut memberikan kewenangan kepada PPATK untuk penangguhan transaksi maksimal 20 hari sehingga saat ini seluruh proses sudah berpindah ke pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut apakah mengandung tindak pidana atau tidak.

"Jadi semenjak itu kami tidak lagi memberikan informasi apapun bahkan permintaan sangat banyak mengenai status rekening seperti apa," katanya.

Bendera FPI. (Foto: FPI)
Bendera FPI. (Foto: FPI)

Dia menegaskan bahwa 92 rekening tersebut diserahkan seluruhnya berdasarkan fakta-fakta transaksi keuangan yang ditelusuri lembaganya.

Sebelumnya, dalam RDP Komisi III DPR dengan Kepala PPATK, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempertanyakan sikap Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang seolah-olah sangat bersemangat menyampaikan kepada publik mengenai 92 rekening terkait Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya.

Menurut dia, PPATK harus memahami tugas dan fungsinya sebagai intelijen keuangan yang kerjanya diatur berdasarkan UU nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Terkait keterangan-keterangan publik dan media yang disampaikan Kepala PPATK terkait kasus rekening FPI kasus lintas negara, PPATK bersemangat untuk menyampaikan penjelasan kepada publik," kata Arsul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca Juga

PPATK Selesaikan Pemeriksaan Rekening FPI, Hasilnya?

Arsul mempertanyakan apakah sikap PPATK itu merupakan kewajiban hukum atau hanya ikut-ikutan saja karena FPI sebagai kelompok yang berseberangan dengan pemerintah lalu PPATK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan ikut membuka hal-hal terkait FPI.

Menurut dia, PPATK sebagai unit intelijen finansial tugasnya diatur dalam UU nomor 8 tahun 2010 yaitu analisis dan laporan terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dimiliki PPATK diteruskan kepada penyidik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marinir Berikan Trauma Healing untuk Anak-anak Korban Bencana Alam NTT
Indonesia
Marinir Berikan Trauma Healing untuk Anak-anak Korban Bencana Alam NTT

Tim Satgas Kesehatan Korps Marinir TNI AL memberikan pemulihan trauma atau trauma healing, serta edukasi kepada anak-anak yang terkena bencana banjir bandang Nusa Tenggara Timur (NTT).

KPK Tahan Eks Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi Rp20 Miliar
Indonesia
KPK Tahan Eks Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi Rp20 Miliar

KPK menetapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana sebagai tersangka

Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Kapolri sudah memerintahkan pembentukan virtual police, yang nantinya, menegur orang yang diduga pelanggar UU ITE dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal di UU ITE sebelum memproses terduga pelanggar.

Intensitas Siklon Tropis Seroja Meningkat, Empat Provinsi Ini Diminta Waspada
Indonesia
Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?
Indonesia
Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama
Indonesia
Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama

"Menag telah meminta dan menjadikan Habib Luthfi sebagai penasihat guna memberi masukan strategis dalam memimpin Kementerian Agama," kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal

Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa
Indonesia
Jokowi Bakal Bubarkan Lembaga Negara Dinilai Bukan Rekayasa

Rencana membubarkan lembaga dan komisi merupakan komitmen keseriusan Jokowi mengatasi persoalan-persoalan masyarakat selama masa pandemi.

Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan

PSBB transisi selama 14 hari ke depan, terhitung tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020.

Berikut Pernyataan Metro TV atas Dugaan Pembunuhan Wartawannya
Indonesia
Berikut Pernyataan Metro TV atas Dugaan Pembunuhan Wartawannya

Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan luka tusukan pada tubuh korban.

 Jawa Timur Kini Jadi Wilayah Dengan Laju Pertambahan Pasien Corona Terbanyak
Indonesia
Jawa Timur Kini Jadi Wilayah Dengan Laju Pertambahan Pasien Corona Terbanyak

Apabila diakumulasikan, dalam tiga hari terakhir ada 1.099 kasus baru Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Selain Jawa Timur, provinsi yang penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi kedua adalah DKI Jakarta.