Terungkap! Ini Alasan Bareskrim Bebaskan Dokter Lois Owien dr Lois Owien (baju kuning) saat digiring ke Bareskrim Polri. Foto: MP/Kanu

Merahputih.com - Penyidik Bareskrim Polri secara resmi membebaskan dr. Lois Owein yang terjerat dugaan kasus penyebaran berita bohong (hoaks) soal COVID-19. Namun, pembebasannya itu dengan melalui beberapa syarat.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi menerangkan tersangka telah mengakui pernyataannya yang membuat keonaran tidak berdasar riset terlebih dahulu. Selain itu, dr. Lois juga berjanji untuk tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri.

Baca Juga

Dokter Lois Owien Ditangkap Polisi, Sebut COVID-19 Bukan Virus dan Tak Menular

"Hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju Presisi yang berkeadilan,” ujar Slamet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/7).

Slamet menyebut dr. Lois mengaku semua pernyataannya tersebut merupakan sebuah opini yang membuat heboh dunia maya dan menimbulkan perdebatan tak berujung. Dalam perkara ini, Polri mengedepankan restoratif justice seusai intruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar permasalahan opini seperti ini tidak menjadi perbuatan yang dapat terulang di masyarakat.

dr Lois Owien (baju kuning) saat digiring ke Bareskrim Polri. Foto: MP/Kanu

Slamet melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimum remidium. "Sehingga, Polri dalam hal ini mengendepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain,” ucapnya.

Meski begitu, Polri memberikan catatan bahwa terduga dapat diproses lebih lanjut secara otoritas profesi kedokteran.

Polri menangkap dr. Lois di Apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu (11/7) sore setelah pernyataannya soal COVID-19 membuat heboh.

Baca Juga

Penyidik Duga Dokter Lois Owien Sebar Hoaks Kematian Pasien COVID-19

Dia menyebut tidak percaya terhadap COVID-19 dan menyebut pasien COVID-19 meninggal bukan karena virus tersebut, melainkan akibat interaksi antarobat.

dr. Lois dijerat Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muhammadiyah Lebaran 13 Mei 2021
Indonesia
Muhammadiyah Lebaran 13 Mei 2021

Bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut secara kumulatif

Tiga Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya
Indonesia
Tiga Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Ketersediaan Tempat Tidur di RS Rujukan COVID-19 di Jakarta 7 Persen
Indonesia
Ketersediaan Tempat Tidur di RS Rujukan COVID-19 di Jakarta 7 Persen

Pemprov DKI akan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur

Curahan Hati Karyawan Dipaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat
Indonesia
Curahan Hati Karyawan Dipaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat

A mengaku dipaksa tetap bekerja seperti biasa oleh perusahaannya dengan dibekali surat dinas.

Soal Konser Musik, Mabes Polri Belum Putuskan Beri Aturan hingga Izin
Indonesia
Soal Konser Musik, Mabes Polri Belum Putuskan Beri Aturan hingga Izin

Mabes Polri menegaskan, hingga saat ini, belum ada aturan ihwal perizinan menggelar kembali konser musik hingga pekan budaya di tanah air.

Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa
Indonesia
Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa

buzzer akan terus terjadi selama pendidikan literasi lemah, pendidikan kritis lemah, dan tidak ada etika dalam hal penggunaan media sosial.

Inspeksi PPKM Darurat di Solo, Kapolri Sigit: Mobility Index Masyarakat Masih Tinggi
Indonesia
Inspeksi PPKM Darurat di Solo, Kapolri Sigit: Mobility Index Masyarakat Masih Tinggi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat nasional masih belum sesuai harapan.

Tarif Cukai Hasil Tembakau Dipastikan Naik di 2022
Indonesia
Tarif Cukai Hasil Tembakau Dipastikan Naik di 2022

Pemerintah menargetkan penerimaan cukai pada 2022 sebesar Rp203,92 triliun atau tumbuh 11 persen dari outlook 2021.

Pemprov DKI Minta BNPB Kembali Biayai Hotel Isolasi Mandiri COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Minta BNPB Kembali Biayai Hotel Isolasi Mandiri COVID-19

Mudah-mudahan, isolasi di kedua rusun dapat dikelola juga dengan baik

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri

Video yang diunggah oleh Kemas Fatan II merupakan potongan dari menit 1:16-1:26.