Tersisa 83 Unit Tempat Tidur ICU, Bikin Jakarta Berlakukan Kembali PSBB Cek Poin PSBB. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) ketat atau seperti di awal pandemi melanda. Kebijakan ini diambil,setelah kasus aktif di Jakarta yang masih dirawat atau diisolasi melonjak sejak pertengahan Agustus.

Tercatat, sampai saat ini Rabu (9/9), sebanyak 11.245 pasien dalam perawatan. Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 49.837 kasus, sementara 37.245 orang dinyatakan telah sembuh dan total 1.347 orang meninggal dunia.

Sementara itu, untuk data tempat tidur, berdasarkan data yang diterbitkan Dinas Kesehatan DKI pada Rabu (8/9), untuk isolasi harian COVID-19 di 67 RS rujukan adalah sekitar 77 persen dari kapasitasnya saat ini sebanyak 4.456 tempat tidur. Dengan demikian, hanya tersisa sekitar 1.024 tempat tidur isolasi harian untuk penanganan paparan dari Virus Novel Corona jenis baru ini.

Baca Juga:

Anies Tarik Rem Darurat, Jakarta Kembali PSBB Ketat

Sementara itu, okupansi tempat tidur ICU mencapai 83 persen dari kapasitasnya sejumlah 483 tempat tidur, atau hanya menyisakan sekitar 83 unit ICU di 67 Rumah Sakit Rujukan untuk penanganan paparan Virus Novel Corona jenis baru ini.

Alasan Anies untuk mengambil keputusan PSBB, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kami tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) malam. (Asp)

Baca Juga:

Nyaris 70 Petahana Langgar Protokol Kesehatan, Ini Sikap Kemendagri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Solo Melonjak, Kasus Tambahan Terbanyak dari Klaster Mahasiswa UNS
Indonesia
COVID-19 Solo Melonjak, Kasus Tambahan Terbanyak dari Klaster Mahasiswa UNS

"Sebagian besar tambahan ini berdasarkan hasil tracing dari kasus sebelumnya. Proses tracing masih terus kita lakukan," ujar Ning

KPK Periksa Mantu Eks Sekretaris Mahkamah Agung
Indonesia
KPK Periksa Mantu Eks Sekretaris Mahkamah Agung

Rezky Herbiono diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA.

Pelantikan Batal, Menteri Pendidikan Brazil Mundur Setelah Menjabat 5 Hari
Dunia
Pelantikan Batal, Menteri Pendidikan Brazil Mundur Setelah Menjabat 5 Hari

Menteri Pendidikan Carlos Decotelli tersangkut polemik riwayat akademis

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari COVID-19

"Ya benar. Saya sudah seminggu di rumah dan dua kali swab terakhir negatif semua," kata Syamsuddin

Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu
Indonesia
Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan, penambahan kasus positif per Minggu (8/11) sebanyak 3.880.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, juga didakwa menerima gratifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dakwah di Pesantrennya Sendiri, Bahar Bin Smith Kena Tegur Anak Buah Yasonna
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pangkal Mahasiswa Baru Masuk Undip Capai Rp87 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pangkal Mahasiswa Baru Masuk Undip Capai Rp87 Miliar

Undip mengaku, merasa dirugikan atas informasi hoaks di media sosial itu. Pihaknya tengah memikirkan akan mengambil langkah hukum.

KPK Ungkap Sosok yang Bantu Nurhadi Selama Jadi Buronan
Indonesia
KPK Ungkap Sosok yang Bantu Nurhadi Selama Jadi Buronan

Ini yang nanti bisa dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Anies Mangkir RDP Banjir, DPR Bandingkan dengan Zaman Jokowi
Indonesia
Anies Mangkir RDP Banjir, DPR Bandingkan dengan Zaman Jokowi

Lasarus memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat