Korupsi e-KTP
 Tersangka Korupsi e-KTP Markus Nari Akhirnya Ditahan KPK Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan eks anggota Komisi II DPR, Markus Nari. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ‎tersebut ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif selama sepuluh jam.

"MN (Markus Nari) ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4).

Markus keluar dari Gedung KPK pukul 20.00 WIB dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Politisi Golkar itu bungkam saat dikonfirmasi soal aliran uang panas e-KTP. Markus memilih langsung masuk ke dalam mobil tahanan.

KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga memperkaya diri sendiri, atau orang lain dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Jubir KPK tegaskan Markus Nari Ditahan
Jubir KPK Febri Diansyah (MP/Ponco Sulaksono)

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Markus Nari Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP

Geledah Kantor PT Pupuk Indonesia, KPK Sita Sejumlah Dokumen

Pembentukan Pansus Cawagub DKI Jakarta Baru Terwujud Usai Pemilu 2019

KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. kasus kedua yang menjerat Markus Nari. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.

Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama dengan pidana masing-masing yang berbeda.(Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini yang Dicecar Penyidik terhadap Jaksa Pinangki
Indonesia
Ini yang Dicecar Penyidik terhadap Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) selesai melakukan gelar perkara kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

RW Zona Merah Tersisa Lima, Wali Kota Tangerang: Warga Jangan Lengah
Indonesia
RW Zona Merah Tersisa Lima, Wali Kota Tangerang: Warga Jangan Lengah

Pembatasan sosial berskala lingkungan (PSBL) tingkat RW di Kota Tangerang telah memberikan hasil.

Kasus Corona di Indonesia Kini Mencapai 23.851
Indonesia
Kasus Corona di Indonesia Kini Mencapai 23.851

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 180 pasien menjadi 6.057 yang sembuh.

Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini

Cuaca berawan juga menyelimuti hampir seluruh wilayah Jakarta pada Selasa (24/11)

8 Wartawan Gadungan Ditangkap Usai Peras Kepala Sekolah Hingga Ratusan Juta
Indonesia
8 Wartawan Gadungan Ditangkap Usai Peras Kepala Sekolah Hingga Ratusan Juta

Pelaku PS (51) dan FS (38) berperan mendatangi korban ke salah satu sekolah

PT KCI Operasionalkan Nyaris 1000 Perjalanan KRL Setiap Hari
Indonesia
PT KCI Operasionalkan Nyaris 1000 Perjalanan KRL Setiap Hari

Waktu keberangkatan bus tersedia mulai pukul 05.15 WIB

Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara
Indonesia
Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara

Istana telah membagi dua kloter pemberian penghargaan

Tolak Konsep Dewas KPK, ICW Kritik Pemerintah Jokowi Gagal Paham
Indonesia
Tolak Konsep Dewas KPK, ICW Kritik Pemerintah Jokowi Gagal Paham

Secara teoritik KPK masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas.

[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aksi Mogok Nasional Jutaan Buruh Tiba-tiba Dibatalkan

Beredar informasi di media sosial bahwa aksi mogok nasional yang digelar kelompok buruh tidak jadi digelar.

Begini Kata Ketua DPRD Soal Ahok Lebih Sukses Ketimbang Anies Atasi Banjir
Indonesia
Begini Kata Ketua DPRD Soal Ahok Lebih Sukses Ketimbang Anies Atasi Banjir

Joko Widodo serta Ahok lebih unggul dalam menangani banjir saat menjadi gubernur ketimbang Anies Baswedan.