Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dijamu Makan Siang, Kejagung Bilang Begini Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono. ANTARA/Anita Permata Dewi/pri.

MerahPutih.com - Foto tersangka kasus suap Djoko Tjandra yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan pengacara dijamu makan siang yang diduga di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menuai kontroversi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menjelaskan, jamuan makan siang kepada kepada tersangka maupun penasihat hukum dan penyidik merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan tahap II suatu perkara atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

"Dalam proses pelaksanaan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti, baik perkara pidana umum maupun pidana khusus jika sudah jadwalnya makan siang, maka kami akan memberikan makan siang kepada tersangka, kadang penasihat hukum dan penyidik juga diberikan makan siang," ujarnya di Jakarta, Senin (19/10)

Baca Juga

Alasan Mabes Polri Belum Tahan Irjen Napoleon Bonaparte

Menurut Hari, makan siang itu diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi, jika memungkinkan akan pesan nasi kotak atau nasi bungkus, namun jika tidak memungkinkan maka akan memesan ke kantin yang ada di kantor sesuai menu yang ada sesuai anggaran dan SOP.

Hari juga memastikan bahwa hal tersebut bukan jamuan istimewa namun hanya pemberian jatah makan siang. "Jadi bukan 'jamuan' tetapi memang jatah makan siang," jelasnya dilansir Antara

Senada, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Amir Yanto menganggap kalau memberikan makan kepada tahanan tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Menjamu itu istilahnya PH (penasihat hukum) terdakwa," kata Amir.

tersangka kasus suap Djoko Tjandra yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan pengacara dijamu makan siang yang diduga di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Foto tersangka kasus suap Djoko Tjandra yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan pengacara dijamu makan siang yang diduga di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Istimewa

Menurut dia, bagi setiap tahanan yang diserahkan kepada Kejaksaan, maka sesuai SOP akan mendapat jatah makan siang dengan konsumsi senilai dengan yang sudah dianggarkan. Akan tetapi menu yang disajikan tidak boleh melebihi plafon anggaran yang disediakan.

"Jadi, pemberian makan siang tersebut sesuai dengan SOP. Menunya tergantung yang tersedia saat itu, yang penting harganya tidak melebihi plafon anggaran yang tersedia," kata Amir.

Sebelumnya beredar foto di media sosial yang memperlihatkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan kuasa hukumnya makan siang di sebuah ruangan di Kejari Jaksel saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau penyerahan tahap dua, Jumat (16/10). Saat itu keduanya tampak mengenakan pakaian dinas Polri.

Sementara Petrus Bala Pattyona, kuasa hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjelaskan bahwa jamuan makan yang diberikan Kejari Jakarta Selatan saat penyerahan tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap II) pada Jumat (16/10) adalah hal biasa.

Baca Juga

Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan

"Itu acara P21 Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napolean Bonaparte di Kejaksaan Jaksel lalu, pas makan siang sesudah shalat Jumat, kami dikasih soto Betawi. Padahal biasa-biasa saja, cuma jadi heboh seolah-olah perlakuan istimewa," ucap Petrus. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan Pengendara Langgar Aturan Ganjil Genap
Indonesia
Ratusan Pengendara Langgar Aturan Ganjil Genap

Sambodo mengatakan sosialisasi akan dilakukan sampai besok, Rabu (5/8).

Bea Cukai Surakarta Amankan 1.368 Botol Miras Impor Palsu, Dijual Lewat Medsos
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Amankan 1.368 Botol Miras Impor Palsu, Dijual Lewat Medsos

"Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan penjualan melalui medsos yang sudah dilakukan berulang kali," kata Budi, Kamis (8/7).

Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Turun 13 Persen
Indonesia
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Turun 13 Persen

Untuk tahun 2020 ini kerugiannya mencapai Rp 14.606.700.000 atau turun dibanding tahun lalu senilai Rp 3.729.550.000 atau turun 20 persen.

Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing
Indonesia
Akhir Tahun 2020, Seluruh Imigrasi Jakarta Ditarget Terapkan Paperless dan E-billing

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Barat mengeluarkan inovasi paperless dan e-billing.

25 Mei, Gubernur dan Wagub Terpilih Kalteng Dilantik Jokowi
Indonesia
25 Mei, Gubernur dan Wagub Terpilih Kalteng Dilantik Jokowi

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, diikuti sebanyak dua pasang calon, yakni Ben Brahim-Ujang Iskandar serta Sugianto Sabran-Edy Pratowo.

Tiga Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Jumat Siang
Indonesia
Tiga Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Jumat Siang

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di tiga wilayah DKI Jakarta pada Jumat (14/8) siang.

Pusat Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Wagub DKI: Tolong Perhatikan Prokes
Indonesia
Pusat Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Wagub DKI: Tolong Perhatikan Prokes

DKI Jakarta menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di luar rumah atau masjid.

Sabtu-Minggu Jadi Puncak Arus Balik Libur Panjang
Indonesia
Sabtu-Minggu Jadi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Tercatat sebanyak 336 ribu kendaraan meninggalkan wilayah ibu kota selama dua hari atau H+2 masa libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Layanan Transjakarta Diperkirakan Pulih Sebelum Akhir 2020
Indonesia
Layanan Transjakarta Diperkirakan Pulih Sebelum Akhir 2020

Ada empat kategori kerusakan halte yang telah didata oleh TransJakarta

Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik
Indonesia
Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik

Kondisi pandemi COVID-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit