Terpidana Suap Reklamasi M. Sanusi Ikut Ajukan PK Terpidana kasus suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016, M Sanusi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Terpidana kasus suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016, M Sanusi ikut mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Pengajuan PK oleh pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta itu pun dibenarkan oleh pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Iya (M Sanusi) juga ajukan PK. Hakim-nya Iim Nurohim, sidangnya belum tahu," kata Humas Pengadilan Tipikor Sunarso saat dikonfirmasi, Jumat (13/7).

Adik kandung Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider dua bulan kurungan.

Terpidana kasus suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016, M Sanusi

Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Sebelumnya, sudah ada sejumlah terpidana korupsi yang mengajukan PK Pasca Artidjo Alkostar pensiun sebagai Hakim Agung. Mulai dari ketua umum partai hingga mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mereka yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari; mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali dan mantan Menteri ESDM, Jero Wacik.

Menanggapi maraknya napi korupsi mengajukan peninjauan kembali (PK), Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) menyatakan tidak mengkhawatirkan hal tersebut.

Tersangka suap di DPRD DKI Jakarta M Sanusi (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (16/6).(Antara Foto/ Akbar Nugroho Gumay)

"Kami memang lihat ada gejala cukup banyak terpidana kasus korupsi ajukan PK kami tidak khawatir sama sekali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/7).

Lebih lanjut, kata Febri, KPK percaya hakim akan independen dan imparsial memproses sidang PK beberapa terpidana perkara korupsi tersebut.

"Itu hak terpidana tinggal kami simak bagaimana proses sidang dan kami percaya hakim akan independen dan imparsial untuk memproses hal tersebut. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya dan hasilnya seperti apa," tuturnya. (Pon)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH