Terpidana Jiwasraya Dihukum Seumur Hidup, Pidana Tambahan Uang Pengganti Dinilai Tidak Berlaku Gedung Bundar Kejagung. (Foto: Kejagung)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung dikabakan terus memburu harta dua terpidana perkara Asuransi Jiwasraya untuk menutupi uang pengganti yang tidak terbayarkan. Sementara itu, dua terpidana kasus tersebut yakni Benny Tjokro dan Heru Hidayat sudah dipidana seumur hidup.

Dekan FH Universitas Pakuan Bogor yang juga Ketua Umum MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia) Yenti Garnasih menegaskan, seharusnya jaksa tahu bahwa uang pengganti sifatnya tidak memaksa.

Baca Juga:

Jaksa Kembali Limpahkan Berkas Tersangka 13 MI Terkait Kasus Jiwasraya

"Bagaimana kalau terpidana gak punya uang atau tidak bisa membayar, tentu kan diganti dengan pidana penjara. Lha ini khan terpidananya sudah dijatuhi pidana seumur hidup, jadi bagaimana memaksanya?," kata Yenti kepada wartawan di Jakarta, Senin 4 Oktober 2021.

Yenti pun menilai, jika jaksa ingin menyita atau merampas kembali aset terpidana sebenarnya bisa dilakukan. Yaitu bila kejaksaan sudah sangat pasti tahu bahwa terpidana punya harta yang dimaksud.

"Kalau terhadap tindak pidana korupsi, bisa saja harta terpidana disita dan dirampas untuk mencukupi kerugian negara, namun tetap harus atas perintah hakim," ujarnya.

Dirinya menegaskan, perampasan aset untuk membayar uang pengganti bagi terpidana seumur hidup sudah tidak ada gunanya. Para terpidana sudah dihukum seumur hidup di penjara, dan pidana tambahan uang pengganti sudah tidak berlaku lagi. Jadi jika ada pelacakan aset di luar putusan pengadilan adalah tindakan ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenti sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Kecuali para terpidana dihukum semisal 20 tahun, dan hakim dalam putusannya memerintahkan jaksa selaku eksekutor untuk menyita atau merampas aset sebagai pidana tambahan, maka pelacakan aset untuk memenuhi kerugian negara baru bisa dilakukan," tegasnya.

Mantan Ketua Panselnas KPK ini juga menilai aksi kejaksaan yang ingin memburu harta para terpidana kasus Jiwasraya juga harus berdasarkan putusan hakim.

"Artinya harus sesuai putusan atas tuntutan maupun dakwaan yang diajukan dan KUHP. Tidak serta merta tiba-tiba mau cari ini itu aset yang tidak sesuai putusan," ujarnya.

Jaksa, kata ia, selaku penegak hukum seharusnya profesional sewaktu melakukan penyelidikan maupun pelacakan aset para terpidana di tingkat penyidikan.

"Dilacak betul di mana saja harta-harta tersebut, makanya harus profesional dalam proses penyelidikan dan penyidikan di awal," ujarnya.

Jiwasraya. (Foto: Antara)
Jiwasraya. (Foto: Antara)

Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro, Bob Hasan, menjelaskan bahwa jaksa seyogyanya dalam melakukan perhitungan aset kliennya harus nyata dan wajar.

"Tentang perhitungan yang diakibatkan dari kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Benny Tjokro, harus dilakukan dengan transparan terkait sudah berapa banyak yang disita oleh kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan, perhitungan itu harus nyata dan wajar," kata Benny.

"Maka terlalu dini tindakan penyitaan lanjutan sebelum diperhitungkan jumlah aset yang telah disita sebagaimana hukum acara perhitungan kerugian negara. Intinya perhitungan itu harus ada dasar hukumnya, selagi masih memperhitungkan aset sitaan jangan berpikir lebih atau kurang dahulu," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Kejagung Periksa Direktur Hingga Sales Terkait Kasus Jiwasraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Didesak Lakukan Pemerataan Pasokan Vaksin di Luar Jawa
Indonesia
Pemerintah Didesak Lakukan Pemerataan Pasokan Vaksin di Luar Jawa

Saat ini vaksinasi yang dilakukan pemerintah hanya berfokus di daerah-daerah rentan dengan konfirmasi kasus dan kematian akibat COVID-19 yang tinggi.

Imbas Kasus Jiwasraya, Pemegang Saham PT Hanson Diminta Lapor Ombudsman
Indonesia
Imbas Kasus Jiwasraya, Pemegang Saham PT Hanson Diminta Lapor Ombudsman

Pemilik saham publik, alami kerugian terbesar dan minim perlindungannya.

Ini Sumber Api Yang Tewaskan 41 Napi Lapas Tangerang
Indonesia
Ini Sumber Api Yang Tewaskan 41 Napi Lapas Tangerang

sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 20 orang saksi yang mengetahui insiden kebakaran itu terjadi. Di samping itu, ada barang bukti juga yang disita polisi untuk proses penyidikan.

Kasus Penjualan Senpi Beserta Amunisinya Oleh Anggota Polri ke KKB Diharap Tak Perkeruh Suasana
Indonesia
Kasus Penjualan Senpi Beserta Amunisinya Oleh Anggota Polri ke KKB Diharap Tak Perkeruh Suasana

Langkah itu menurut dia agar dapat memberikan efek jera serta pembelajaran bagi aparat Kepolisian lainnya

Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal
Indonesia
Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal

Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa
Indonesia
Peradi Pergerakan: Tolak Gugatan terhadap Ahli Hukum Eva Achjani Zulfa

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa digugat di Pengadilan Negeri Depok, sebab keteranganya sebagai ahli di tingkat penyidikan dianggap memberatkan penggugat Andy Tediarjo.

BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi
Indonesia
BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggandeng eks narapidana di Soloraya untuk menangkal hoaks terkait vaksinasi di kalangan masyarakat.

Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan
Indonesia
Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk mengusut kasus dugaan penipuan bermodus penangguhan. Sebagai pemimpin kepolisian, Listyo wajib bertindak tegas dan berantas semua mafia kasus tanpa pandang bulu.

DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi
Indonesia
DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

Tips Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Sosial
Indonesia
Tips Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Sosial

Adapun pelaku usaha juga perlu cermat dalam memilih media sosial yang sesuai dengan produk yang dijual dan target audiencenya.