Ternyata Indonesia Masih Kekurangan 1,1 Juta Guru Guru honorer melakukan aksi tersebut datang dari berbagai daerah di Tanah Air (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

MerahPutih.Com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan untuk setiap tahunnya merekrut 100 ribuan tenaga guru dalam bentuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Langkah tersebut diambil guna memenuhi kuota guru, namun berdasarkan catatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebetulnya kebutuhan guru masih sangat tinggi. Bahkan menurut H Ali Rahim, Indonesia masih kekurangan 1,1 juta guru dan belum bisa mencapai delapan standar pendidikan.

Baca Juga:

PGRI Sebut Kesejahteraan Guru Masih Memprihatinkan

"Jumlah 1,1 juta itu data versi PGRI hingga Agustus 2019. Kalau berdasarkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kekurangan guru lebih dari 870 orang per 31 Desember 2018," katanya di Mataram, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, Ali Rahim menuturkan kekurangan jumlah guru terbanyak di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). Sebab, sebagian besar guru yang pensiun setiap tahun mencapai 45 ribu hingga 50 ribu orang. Sedangkan guru SMP dan SMA/SMK relatif sedikit.

Sejumlah sekolah masih kekurangan guru sehingga tidak sesuai dengan standar nasional
Di dalam kekurangan jumlah guru tersebut ternyata masih banyak guru honorer yang nasibnya tidak jelas (Foto: antaranews)

Kekurangan jumlah guru tersebut, katanya, sebagai dampak dari adanya kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga kependidikan selama lima tahun.

"Ada memang guru berstatus honorer tapi itu hanya untuk melengkapi, tidak bisa dikatakan menutupi kekurangan. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah agar mereka diberikan status," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Ali Rahim, Ditjen GTK atas petunjuk Mendikbud sudah membentuk lima tim dalam rangka tata kelola pendidikan Indonesia sesuai dengan visi misi Presiden terpilih periode 2019-2024, yang menginginkan masa depan pendidikan berstandar pada sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju.

Masing-masing tim beranggotakan empat sampai lima orang, di mana Sekjen PGRI masuk dalam Tim 4 yang membidangi peningkatan mutu dan organisasi profesi. Ada juga satu orang pengurus PGRI Pusat yang masuk dalam tim lain yang membidangi masalah honorer K2.

"Salah satu fungsi dari tim yang dibentuk adalah memberikan masukan kepada pemerintah agar guru-guru yang non-PNS yang sudah lama mengabdi diberikan standar gaji seperti PNS golongan 3A karena pada umumnya mereka sarjana," kata Ali Rahim yang masih menjabat sebagai Ketua PGRI NTB.

Baca Juga:

Murid Aniaya Guru sampai Meninggal, Begini Permintaan PGRI kepada Polisi

Ali Rahim sebagaimana dilansir Antara mengatakan upaya untuk memberikan status baik sebagai PNS atau P3K dengan gaji standar minimal golongan 3A bisa menjadi solusi mengatasi kekurangan guru.

Jika hal itu tidak dilakukan, kata dia, maka kekurangan sebanyak 1,1 juta orang guru versi PGRI atau lebih dari 870 ribu orang guru versi Ditjen GTK Kemendikbud, akan bisa terpenuhi dalam jangka waktu 20 tahun dengan asumsi perekrutan CPNS tenaga pendidik sebanyak 130 ribu orang per tahun.

"Kalau pemerintah akan mengangkat 130 ribu guru PNS tahun ini, itu artinya butuh 20 tahun untuk mengisi kekurangan guru," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Sekjen PB PGRI Siap Reformasi Tenaga Pendidikan



Eddy Flo