Ternyata Berkendara Sambil Gunakan GPS Tak Dilarang, Asal... Pemakaian GPS di dashboard mobil. Foto: ist

MerahPutih.com - Informasi terkait pelarangan penggunan Global Positioning System (GPS) oleh pihak kepolisian masih menjadi pro dan kontra di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kembali menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan larangan kepada sopir ojek online menggunakan aplikasi penunjuk arah.

"Kami tidak pernah melarang penggunaan aplikasi GPS di ponsel sebagai petunjuk arah saat berkendara," kata Halim saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/3).

Menurut Halim, pihaknya hanya menjelaskan aturan lalu lintas yang tertera dalam Undang-Undang (UU) Pasal 106 Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tentang poin larangan pengemudi melakukan kegiatan yang dianggap mengganggu konsentrasi saat berkendara di jalan.

Hal ini kata Halim untuk mengingatkan setiap pengendara ojek online yang menggunakan aplikasi GPS selalu berhati-hati, jangan sampai penggunaan GPS tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

"Misalkan saja menggunakan aplikasi GPS sambil dipegang tangan kiri, lalu tangan kanan menyetir atau memegang stang motor, lalu selama berkendara kita melihat ke layar ponsel, itu yang berbahaya," tambahannya.

Untuk itu, lanjut Halim, justru polisi memberikan solusi penggunaan GPS dengan cara menggunakan headseat, yang ditempel pada speedometer. Sementara, lanjut Halim, dapat dilihat sewaktu-waktu seperti halnya mengecek kecepatan saat kita mengemudi.

"Lalu misalkan mau mengganti lokasi atau mengubah sesuatu di aplikasi itu ya menepi dulu, jangan sambil mengendarai mobil mengoprek ponsel. Berhentinya juga di tempat yang tepat, tidak menganggu sirkulasi lalu lintas," tandasnya.

Jika ketentuan diatas dijalankan imbuh Halim, pengendara jelas tidak melanggar UU nomor 2009 ayat 160 ayat 1 jo pasal 283. Dimana disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengatakan penindakan berupa penilangan terhadap pengemudi dilakukan jika kedapatan mengendarai kendaraan dengan satu tangan.

"Jadi kalau dia sambil mengemudi, buka GPS (di ponsel), keliling sambil motor dipegang tangan satu kan tidak boleh," kata Setyo

Menurutnya, polisi tidak akan menilang pengendara yang memakai GPS jika diletakkan di atas speedometer dan hanya sesekali melihat aplikasi penunjuk arah tersebut.

"Yang diarahin (disasar) kan sebenarnya banyak pengemudi angkutan online yang saat mendapat order, sambil naik motor atau naik mobil dibuka orderannya tanpa menepi," tambah Setyo.

Seperti diketahui, sebelumnya, polisi mengatakan, pihaknya bakal menindak pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Aturan ini berlaku termasuk kepada pengemudi ojek online, yang kerap mengoperasikan ponsel guna mencari order penumpang maupun mengetahui alamat tujuan melalui GPS.

Kebijakan ini mengacu Pasal 106 Ayat 1 junto Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya 2018 itu, digelar selama 21 hari, sejak 5 Maret 2018. (GMS)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Penyerang Novel Divonis Ringan, Hakim Diduga Dipengaruhi
Indonesia
Dua Penyerang Novel Divonis Ringan, Hakim Diduga Dipengaruhi

Petrus menjelaskan, hakim tidak berani menjatuhkan vonis lebih tinggi.

Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina
Dunia
Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina

Judha mengimbau para WNI di luar negeri untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara setempat.

Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif
Indonesia
Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif

"UU Cipta Kerja ini sangat tidak progresif dan melanggar prinsip non-retrogresi yang basicly ini dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya," kata Ary

Haikal Hasan Diperiksa Polisi Kasus Dugaan Hoaks Mimpi Bertemu Rasulullah
Indonesia
Haikal Hasan Diperiksa Polisi Kasus Dugaan Hoaks Mimpi Bertemu Rasulullah

Polisi mengagendakan ulang pemanggilan ulang terhadap Sekjen Habib Rizieq Shihab Center Haikal Hassan.

Viral Kerumunan Orang di Toko Hijab Thamrin City, Ini Respons Polisi
Indonesia
Viral Kerumunan Orang di Toko Hijab Thamrin City, Ini Respons Polisi

Hengki memastikan pihaknya sudah melakukan teguran keras

Mentan Mantapkan Lokasi Lumbung Pangan di Kalimantan
Indonesia
Mentan Mantapkan Lokasi Lumbung Pangan di Kalimantan

Penanaman perdana di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, oleh Presiden Jokowi pada akhir September, tidak hanya menanam padi saja, namun juga komoditas pertanian lainnya serta pelepasan benih ikan.

Firli Bahuri Lantik Sejumlah Pejabat Baru KPK
Indonesia
Firli Bahuri Lantik Sejumlah Pejabat Baru KPK

Bigjen Setyo menyingkirkan dua pesaingnya dari Korps Bhayangkara

Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi
Indonesia
Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi

peningkatan kasus positif setelah liburan Hari Raya Imlek akan terlihat pada dua hingga tiga pekan setelahnya.

RUU Minuman Beralkohol Dinilai Picu Kesewenangan
Indonesia
RUU Minuman Beralkohol Dinilai Picu Kesewenangan

Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) tidak perlu dibahas DPR.

Jokowi Dinilai Sudah Bebas dari Kepentingan Politik
Indonesia
Jokowi Dinilai Sudah Bebas dari Kepentingan Politik

Ia memprediksi reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada akhir tahun 2020