Terlibatnya Oknum Internal Jadi Tamparan Telak Penegak Hukum Dalam Perkara Djoko Tjandra Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Kelompok Cipayung Plus angkat bicara soal lolosnya Djoko Tjandra dari jerat aparat penegak hukum di Indonesia.

Membaca runtutan kronologi sejak asal masuk seperti pembuatan dokumen kependudukan administrasi dan perkara yang sedang dijalani mengindikasikan bahwa kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal. Terlebih lagi adanya keterlibatan oknum dari internal penegak hukum itu sendiri merupakan tamparan yang telak.

"Sekaligus menjadi cambuk bagi lembaga maupun institusi untuk melakulan evaluasi secara total agar tidak terulang lagi," ujar salah satu perwakilan Kelompok Cipayung Plus yang juga Ketua Umum PB PMII Agus Herlambang, Selasa (28/7).

Baca Juga:

Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?

Polri, menjadi salah satu lembaga yang disorot publik karena kejadian ini mengingat salah satu oknum Polri yang dirasa memuluskan jalan Djoko Tjandra dapat bebas. Brigjen Prasetyo Utomo pun akhirnya dicopot dari jabatannya.

Hal itu sesuai dengan janji Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit yang dalam beberapa keterangannya bakal melakukan penelusuran terkait seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang termasuk potensi pidana yang berkaitan dengan lembaganya dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra.

"Dalam komitmennya untuk melakukan upaya bersih-bersih di lembaganya, Kabareskrim mencopot Brigjen Prasetyo ditahan Provost Mabes Polri," jelas dia.

Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra di sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). (ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.)

Ia juga menganggap lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah demi membangun kredibilitas lembaga.

"Celah-celah ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan atas celah tersebut," jelasnya.

Baca Juga:

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

"Kami meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut hingga tuntas terkait siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Hal ini penting dilakukan oleh Polri dan bareskrim demi tercapainya penegakan hukum yang adil transparan serta menjadi pengayom dan pemberi layanan terbaik kepada masyarakat," sambungnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan
Indonesia
KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih

Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme

Rizieq Shihab menolak saat kaitkan dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di kawasan Bekasi dan Condet, Jaktim.

Kemenangan Joe Biden Dinilai Lebih Menguntungkan Indonesia
Indonesia
Kemenangan Joe Biden Dinilai Lebih Menguntungkan Indonesia

Peneliti Institute Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Zulfikar Rakhmat mengatakan, peluang kerja sama internasional yang menguntungkan kedua belah pihak, baik AS maupun negara lain, akan terbuka jika Joe Biden memenangi kontes demokrasi tersebut.

Eks Kepala Kamar Mesin KRI Nanggala 402 Sebut Tak Mungkin Kapal Bocor
Indonesia
Eks Kepala Kamar Mesin KRI Nanggala 402 Sebut Tak Mungkin Kapal Bocor

Ada beragam kemungkinan terkait KRI Nanggala 402 yang hilang kontak pada Rabu (21/4) dan dinyatakan tenggelam (subsunk) pada Sabtu (24/4).

Hari Terakhir PPKM Darurat, Warga Solo Tetap Adakan Salat Idul Adha di Masjid
Indonesia
Hari Terakhir PPKM Darurat, Warga Solo Tetap Adakan Salat Idul Adha di Masjid

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo mengeluarkan surat instruksi terkait meniadakan Salat Idul Adha dan kegiatan takbiran Idul Adha 1442 H atau 20 Juli 2021. Selain itu, takbiran keliling juga dilarang.

Unair-TNI AD Klaim Temukan Obat Corona, DPR Ingatkan Potensi Terjadi Polemik
Indonesia
Unair-TNI AD Klaim Temukan Obat Corona, DPR Ingatkan Potensi Terjadi Polemik

Untuk menghindari polemik, Dasco mengusulkan dilakukan uji pembanding terhadap obat COVID-19 temuan Unair.

Puan Janji Pembahasan RUU Ciptaker Transparan
Indonesia
Puan Janji Pembahasan RUU Ciptaker Transparan

Puan Maharani berjanji, pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilakukan transparan

Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional

Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan

Awal Pekan, Jumlah Pengguna KRL Tembus 175 Ribu Orang
Indonesia
Awal Pekan, Jumlah Pengguna KRL Tembus 175 Ribu Orang

Jumlah pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) mengalami lonjakan pada Senin (7/6) pagi.

Ikuti Instruksi Luhut, Anies Wajibkan Warga Bawa Hasil Rapid Test Antigen Buat Masuk Jakarta
Indonesia
Ikuti Instruksi Luhut, Anies Wajibkan Warga Bawa Hasil Rapid Test Antigen Buat Masuk Jakarta

Pemprov DKI mengikuti instruksi dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan