Terkait Revitalisasi TIM, Ketua DPRD DKI Dipanggil Komisi V DPR Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dipanggil oleh Komisi V DPR untuk membahas mengenai revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Pras, panggilan akrab Prasetyo, mengaku telah menerima surat panggilan itu dari pihak DPR.

Baca Juga:

PT Jakpro Siap Berhentikan Proyek Revitalisasi TIM

"Saya besok dipanggil oleh Komisi V DPR RI, mau diajak obrol diskusi itu, ada suratnyaa sudah ke saya," kata Pras di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Menurut dia, harusnya Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) koordinasi dahulu dengan para seninam TIM dan menanyakan kemauan mereka. Jangan merenovasi untuk mendapatkan keuntungan dengan membangun hotel bintang lima.

"Sekarang begini, itu kan situs nasional juga. Kalau saya, harusnya sebaiknya fasilitasi dulu para seniman maunya seperti apa, jangan bicara komersialnya," papar dia.

Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. (Foto: MP/Noer Ardiansjah)
Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. (Foto: MP/Noer Ardiansjah)

Politikus PDI Perjuangan itu pun menyayangkan Pemprov DKI yang tak melakukan komunikasi. Menurutnya, pegiat seni itu memiliki pemikiran yang cemerlang dengan dunia kesenian. Harusnya pemprov menerima dan menampung saran dari mereka.

"Seniman ini kan punya pemikiran-pemikiran yang kita enggak ngerti, dia ngerti. Ya namanya seniman. Ini bicara masalah komersialnya dulu, ya pasti mereka menolak. Ini amanah loh namanya Taman Ismail Marzuki," cetus dia.

Baca Juga:

Desain Revitalisasi TIM Dirombak DPRD, Jakpro Bakal Koordinasi Lagi dengan Andra Matin

Pras menceritakan bahwa zaman dahulu Taman Ismail Marzuki dijadikan sebagai Taman Margasatwa.

Adapun dalam sejarahnya, kebun binatang itu bernama Planten En Dierentuin yang dibuka pada tahun 1846 dengan luas 10 hektare (ha). Kemudian di tahun 1946 diganti nama menjadi Kebun Binatang Cikini.

Kebun binatang itu merupakan cikal bakal Kebun Binatang Ragunan yang ada sekarang ini di Jakarta Selatan.

"TIM itu dulu tempat kebon binatang, dipindahin terus diperbaiki untuk tempat seniman," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Revitalisasi TIM Dianggarkan Rp1,8 Triliun, Jakpro Bantah Ambil Keuntungan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Debat Perdana Gibran Vs Bagyo Berlangsung Dalam 8 Segmen
Dunia
Debat Perdana Gibran Vs Bagyo Berlangsung Dalam 8 Segmen

Debat akan dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, dengan membatasi 50 orang peserta dan menerapkan protokol sangat ketat.

Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan

Ada ketentuan cukup tegas pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan serta Instruksi Presiden Nomor:6 tahun 2020.

Masuk Bali Wajib Bawa Surat Negatif COVID-19
Indonesia
Masuk Bali Wajib Bawa Surat Negatif COVID-19

Upaya ini agar tak muncul lagi klaster baru dalam penyebaran COVID-19.

PPI Jepang Ingatkan Pemerintah dan DPR Bikin Aturan Berkeadilan sosial
Indonesia
PPI Jepang Ingatkan Pemerintah dan DPR Bikin Aturan Berkeadilan sosial

Undang-Undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang. UU Cipta Kerja mencakup 11 sektor dan merevisi lebih dari 70 Undang-Undang yang diproyeksikan mampu meningkatkan investasi di dalam negeri.

PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon
Indonesia
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon

Aturan ini membuat pasangan calon bisa memilih apakah melakukan kampanye secara daring atau langsung

Anggota DPR Bisa Gunakan Hak Politiknya Tunda Pembahasan Omnibus Law
Indonesia
Anggota DPR Bisa Gunakan Hak Politiknya Tunda Pembahasan Omnibus Law

Mekanisme politik sering ditempuh oleh DPR maupun Presiden dalam pembahasan sebuah RUU

Sejumlah Ormas dan Kelompok Masyarakat Deklarasi Lawan Paham Radikalisme
Indonesia
Sejumlah Ormas dan Kelompok Masyarakat Deklarasi Lawan Paham Radikalisme

"Sehingga tercipta rasa aman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tutup Boy Rafli Amar.

Sarat KKN, KPK Diminta Turun Tangan Usut Pernyataan Adian Soal Orang Titipan di BUMN
Indonesia
Sarat KKN, KPK Diminta Turun Tangan Usut Pernyataan Adian Soal Orang Titipan di BUMN

Untuk itu, lembaga antirasuah wajib menelusuri dugaan ketidaktransparanan termasuk dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme

Gugus Tugas Berubah Nama Jadi Satgas, DPR: Jangan Hanya Ganti Istilah dan Gunakan Influencer
Indonesia
Gugus Tugas Berubah Nama Jadi Satgas, DPR: Jangan Hanya Ganti Istilah dan Gunakan Influencer

Sekarang pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Mendikbud Diminta Persiapkan Skenario Tahun Ajaran Baru pada Januari 2021
Indonesia
Mendikbud Diminta Persiapkan Skenario Tahun Ajaran Baru pada Januari 2021

"Kalau masih wabah seperti ini sangat riskan untuk memulai tahun ajaran," ujarnya.