Terkait Nasib Rizieq Shihab, Moeldoko Minta Pemerintah Tidak Disudutkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20-6). (Antaranews/Bayu Prasetyo)

MerahPutih.Com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab tak pernah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi terkait dirinya yang dilarang meninggalkan negara itu.

Moeldoko membantah bahwa pemerintah dikatakan lepas tangan soal nasib Imam Besar FPI tesebut.

Baca Juga:

Fadli Zon Soal Reuni 212: Kalau Diundang, Saya Datang

"Tadi Pak Mahfud (Mahfud MD) mengatakan seperti itu, enggak pernah koordinasi ke kedutaan," kata Moeldoko kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Moeldoko justru mempertanyakan sikap Rizieq yang tiba-tiba justru bicara lewat video yang disebarkan di media sosial.

Imam Besar FPI Rizieq Shihab masih ditahan pemerintah Arab Saudi
Imam Besar FPI Habib Rizieq. (MP/Widi Hatmoko)

Terlebih lagi, dalam video itu Rizieq mengaku tak bisa kembali ke Indonesia karena dicekal oleh Pemerintah Indonesia.

Mantan Panglima TNI ini kembali menegaskan tak ada pencekalan yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Rizieq.

"Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan," kata dia.

Rizieq bermukim di Mekah mulai pertengahan 2017, sejak terjerat sejumlah kasus yang salah satunya dugaan perbincangan mesum di telepon seluler. Pengsutan kasus tersebut dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq Shihab belum juga kembali ke Indonesia.

Isu kepulangan Rizieq Shihab sempat hangat diperbincangkan. Rizieq yang saat ini berada di Arab Saudi, mengaku tak bisa kembali ke Indonesia karena mengaku dicekal pemerintah Arab Saudi, atas permintaan pemerintah Indonesia.

Menurut Moeldoko, Rizieq Shihab kerap melontarkan dirinya dicekal di Arab Saudi karena permintaan pemerintah Indonesia.

Namun, ketika dicek ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kata Moeldoko, tidak ada proses maupun permintaan pemerintah Indonesia untuk mencekal Rizieq Shihab.

"Tidak ada pencekalan dan tidak boleh, sesuai undang-undang kan tidak boleh orang Indonesia dicekal sendiri," paparnya.

Selain, mantan Panglima TNI itu pun mengaku telah melakukan pengecekan kabar pencekalan ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan dikatakan tidak ada pencekalan.

"Saya juga telepon Menko Polhukam (Mahfud), juga tidak ada pencekalan," ucap Moeldoko.

Baca Juga:

Nasib Rizieq Shihab Tengah Dinegosiasikan Otoritas RI dan Arab Saudi

Sementara terkait adanya kabar negosiasi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terkait nasib Rizieq, Moeldoko tidak mengetahui hal tersebut.

"Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi, kalau menurut saya siapa yang dinegosiasikan? Wong tidak ada yang bermasalah sebenarnya, Pak Rizieq mau pulang, pulang aja, kan begitu," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Pastikan Tak Pernah Bernegosiasi dengan Arab Saudi Soal Kepulangan Habib Rizieq

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI
Indonesia
Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI

TPU Bambu Apus Jakarta Timur memutuskan untuk memangkas luas petak kuburan COVID-19.

Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'
Indonesia
Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'

Polisi menangkap pria berinisial H yang menyebar video azan ditambah dengan kalimat “hayya alal jihad”

Propam Cari Asal Usul Narkoba Yang Dikonsumsi Kapolsek dan 11 Anak Buahnya
Indonesia
Propam Cari Asal Usul Narkoba Yang Dikonsumsi Kapolsek dan 11 Anak Buahnya

Penelusuran ini termasuk mendalami kemungkinan sabu yang digunakan oleh Yuni merupakan bagian dari barang bukti pengungkapan kasus narkoba.

Rohandi dan Ayumi Terpilih Jadi Ajudan Milenial Ridwan Kamil
Indonesia
Rohandi dan Ayumi Terpilih Jadi Ajudan Milenial Ridwan Kamil

Rohandi dan Ayumi Yuliani, dua mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) terpilih sebagai bagian dari program Ajudan Milenial Gubernur Jabar Future Leaders Batch 3 tahun 2021.

Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Diminta Perjelas Status Sektor Hukum dan Peradilan dalam Skema PPKM Darurat

KY meminta pemerintah memperjelas status sektor hukum dan peradilan dalam skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan laju penularan COVID-19 yang mulai berlaku pada 3 Juli 2021, yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

Sederet Kementerian yang Layak Di-reshuffle Jelang Setahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Sederet Kementerian yang Layak Di-reshuffle Jelang Setahun Jokowi-Ma'ruf

Sejumlah kalangan memprediksi setahun Jokowi-Ma'ruf Amin akan diikuti oleh reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam
Indonesia
PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 067/2236 tentang PPKM Level 4 COVID-19.

KPK Isyaratkan Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Isyaratkan Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang

"Tentu akan dilakukan analisa terhadap peluang kemungkinan penerapan pasal TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Peninggalan Sri Sultan HB II
Indonesia
Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Peninggalan Sri Sultan HB II

Meski telah lebih dari 20 dasawarsa, bentuk legitimasi Sultan kedua masih dapat disaksikan seperti bangunan benteng baluwarti, pesanggrahan Rejawinangun, Cendanasari, dan Gua Siluman, serta manuskrip pusaka.

Perkin Kutuk Penganiayaan Pemilik Anjing hingga Meninggal Dunia di Kosambi
Indonesia
Perkin Kutuk Penganiayaan Pemilik Anjing hingga Meninggal Dunia di Kosambi

Pengurus Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN) menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggal dunia salah satu pencinta trah anjing di Indonesia Bapak AH.