Terima Suap Rp3,9 Miliar, Bupati Indramayu Supendi Dituntut 6 Tahun Penjara Bupati Indramayu nonaktif Supendi (kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Bupati Indramayu nonaktif Supendi dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidiair enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan JPU KPK dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (17/6).

Menurut jaksa, Supendi terbukti bersalah menerima uang suap sebesar Rp 3,9 miliar lebih dari sejumlah pengusaha. Penerimaan ini dilakukan untuk mengatur proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu.

Baca Juga:

Dibui KPK, Bupati Supendi Minta Maaf kepada Rakyat Indramayu

Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Supendi berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/Pejabat Negara selama tiga tahun. Tak hanya itu, Supendi juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.088.250.000.

Total uang tersebut diterima Supendi dari sejumlah pengusaha termasuk Carsa ES yang juga jadi terdakwa dalam kasus ini. Uang tersebut diterima Supendi dengan imbalan memberikan paket pekerjaan kepada para pengusaha tersebut.

Jaksa meyakini perbuatan Supendi melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Kesatu.

Bupati Indramayu Nonaktif Supendi segera jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor
Bupati Indramayu nonaktif H. Supendi. MP/Ponco Sulaksono

"Menyatakan, terdakwa Supendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa KPK Kiki Ahmad Yani.

Dalam kasus ini, Supendi bersekongkol dengan pejabat lain di Pemkab Indramayu seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Omarsyah dan Kabid Jalan Dinas PUPR Wempi Triyoso.

Omarsyah dituntut enam tahun dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsidiair enam bulan kurungan. Supendi juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 9.260.000.000.

Baca Juga:

KPK Obok-Obok Kantor BPR Indramayu Terkait Suap Bupati Supendi

Adapun Wempi Triyoso dituntut lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsidiair enam bulan kurungan. Supendi juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.445.000.000.

Jaksa meyakini perbuatan Omarsyah dan Wempi melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merasa Tak Dihormati, Komisi B Tunda Rapat Evaluasi PSBB dengan Anak Buah Anies
Indonesia
Merasa Tak Dihormati, Komisi B Tunda Rapat Evaluasi PSBB dengan Anak Buah Anies

Yang membuat Komisi B marah ialah tidak nampaknya Kepala Suku Dinas Parekraf di lima wilayah kota administrasi.

Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang
Indonesia
Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang

Satrio (18) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang atas perbuatannya melakukan aksi vandalisme di sebuah masjid, Kota Tangerang, Banten.

 Lembaganya Dicatut Dalam Akun Situs PornHub, Kemkominfo Berang
Indonesia
Lembaganya Dicatut Dalam Akun Situs PornHub, Kemkominfo Berang

Ferdinandus mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

Pemprov DKI Perketat PSBB Transisi Keempat
Indonesia
Pemprov DKI Perketat PSBB Transisi Keempat

Untuk sanksi pidana sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020

Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal
Indonesia
Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada tiga ancaman nyata yang dialami jurnalis di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

Kala Milenial Siasati Penuhi Gaya Hidup Dengan Tidak Utang
Indonesia
Kala Milenial Siasati Penuhi Gaya Hidup Dengan Tidak Utang

Perkembangan teknologi membuat anak muda atau milenial lebih mudah untuk belanja secara online di tengah wabah COVID-19.

Tanggapi Pernyataan Presiden Prancis, SBY: Cerita Lama Kembali Terulang
Indonesia
Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?
Indonesia
Kemenkes Terbitkan Protokol 'New Normal' Bagi Perkantoran dan Industri, Apa Saja Isinya?

Kemenkes mewajibkan pekerja mengenakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah

Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak
Indonesia
Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan jajarannya netral dalam Pilkada Serentak 2020.

Geng Motor Brutal Cempaka Putih Rekrut dan Janjian Tawuran Lewat Medsos
Indonesia
Geng Motor Brutal Cempaka Putih Rekrut dan Janjian Tawuran Lewat Medsos

Akibat kejadian tersebut, seorang warga bernama Alfi tewas karena disabet senjata tajam.