Terima Suap dari Eks Bos Lippo, Bekas Sekretaris MA Nurhadi Jadi Tersangka Dokumentasi - Terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Pusat Eddy Sindoro (kedua kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/3/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka terkait dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nurhadi diduga menerima sejumlah uang dari eks bos Lippo Group Eddy Sindoro. Uang tersebut diduga ditujukan sebagai suap untuk mengurus perkara yang menjerat Eddy Sindoro di MA.

"Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4).

Baca Juga:

KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan

"Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang/TPPU," sambung Ali.

Penerapan TPPU ini, kata Ali, lantaran KPK menduga telah terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan korupsi berupa pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya.

Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso
Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

"Kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu disampaikan kepada masyarakat," ujar Ali.

Sebelumnya, Nurhadi divonis bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan sekitar Rp49 miliar.

Baca Juga:

Penyuap Mantan Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Vonis

Ia terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Nurhadi pidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan. (Pon)

Baca Juga:

Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Minta Anak Buahnya Sosialisasikan Panduan Salat Idul Fitri Saat Pandemi
Indonesia
Menag Minta Anak Buahnya Sosialisasikan Panduan Salat Idul Fitri Saat Pandemi

Jajaran Kemenag harus memonitor dan berkoordinasi dengan para pengelola ZIS

Kelengahan Pemprov DKI Awasi Tempat Hiburan Picu Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kelengahan Pemprov DKI Awasi Tempat Hiburan Picu Lonjakan Kasus COVID-19

Sejumlah tempat hiburan malam dibiarkan beroperasi dengan mengundang kerumunan tanpa adanya protokol kesehatan.

KLB Corona Belum Dicabut, Warga Karanganyar Padati Puncak Tawangmangu
Indonesia
KLB Corona Belum Dicabut, Warga Karanganyar Padati Puncak Tawangmangu

Dewi mengatakan kawasan wisata Tawangmangu kembali dipadati pengunjung pada Senin pagi sampai siang

Kasus Corona Tembus 1 Juta, Ketua DPD Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes
Indonesia
Kasus Corona Tembus 1 Juta, Ketua DPD Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Langkah pemerintah yang menerapkan PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19 dinilai kurang efektif tanpa saksi tegas.

WHO: Dia Tidak Bosan dengan Kita, Jadi Tetap  Waspada!
Indonesia
WHO: Dia Tidak Bosan dengan Kita, Jadi Tetap Waspada!

Menurut data WHO, hampir setahun pandemi, lebih dari 1,2 juta orang meninggal.

Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira
Indonesia
Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira

10 bulan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19

Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020
Indonesia
Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020

Kampanye metode tersebut dan jenis pengerahan massa lainnya berpotensi menciptakan klaster COVID-19 yang membahayakan publik.

KPK Periksa Kakak Buronan Penyuap Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa Kakak Buronan Penyuap Nurhadi

Hengky merupakan komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia, anak perusahaan PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) yang dipimpin sang adik.

2.989 Calhaj DIY Batal Berangkat ke Tanah Suci
Indonesia
2.989 Calhaj DIY Batal Berangkat ke Tanah Suci

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempersilakan seluruh calhaj yang sudah lunas membayar untuk menarik kembali uang haji.

Vaksinasi Dosis Kedua, Wartawan Diminta Abaikan SMS Blast Suntik di Puskesmas
Indonesia
Vaksinasi Dosis Kedua, Wartawan Diminta Abaikan SMS Blast Suntik di Puskesmas

Pelaksanaan vaksinasi hari esok hanya diperuntukkan bagi jurnalis yang sudah menerima suntikan vaksin dosis pertama pada 25, 26 dan 27 Maret 2021 lalu.