Terhalang Longsor, Tim Kemensos Kesulitan Capai Ibu Kota Sulbar Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto: Kemensos)

MerahPutih.com - Akses darat menuju lokasi bencana menuju Ibu Kota Sulawesi Barat, Mamuju, masih terputus akibat longsor di sejumlah titik. Kondisi ini, sangat menyulitkan distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak.

Sebanyak 43 orang tim terpadu yang terdiri dari Kemensos, BNPB, Kemenkes, Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masuk melalui bandara Hasannudin Makasar, melanjutkan dengan jalan darat untuk sampai kota Mamuju.

Baca Juga:

Matras Hingga Makanan Rp1,7 Miliar Diserahkan Bagi Korban Gempa Sulbar

Sejumlah relawan dan TNI Polri terus melakukan pembersihan jalan yang tertimbun longsor di sejumlah titik jalan trans Sulawesi.

Tim Dari Kemensos Alek Triyono menegaskan, sepanjang malam hujan terus. Membuat perjalanan tim tidak bisa cepat dan harus beberapa kali terhenti.

Setibanya di Polman, tum istirahat dan berkoordinasi dengan BNPB, akhirnya diputuskan melanjutkan perjalanan dengan helikopter milik BNPB yang sudah standby di Mamuju.

Kerusakan Gempa di Sulbar. (Foto: BNPB)
Kerusakan Gempa di Sulbar. (Foto: Antara)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan korban tewas di Mamuju ada 34 orang. Sembilan korban tewas lainnya ada di Kabupaten Majene. Dua wilayah di Sulbar ini jadi wilayah terparah akibat gempa bumi.

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Sulawesi Barat. Akibat gempa ini, data sementara korban meninggal akibat gempa tersebut mencapai 42 orang, dengan rincian 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane, Sulawesi Barat. (Asp)

Baca Juga:

Dampak Gempa, Listrik di Kabupaten Majene Masih Padam

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin
Indonesia
MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin

Mahkamah Agung (MA) membantah kabar yang menyebut Djoko Tjandra memiliki hubungan dekat dengan Ketua MA M Syarifuddin.

Vaksinasi Dimulai, Hoaks Bermunculan
Indonesia
Vaksinasi Dimulai, Hoaks Bermunculan

Hoaks vaksinasi COVID-19 dapat memicu kebingungan di tengah masyarakat.

Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar
Indonesia
Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan
Indonesia
BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan

Saat ini masih terus dilakukan assessment atas portofolio dari semua BUMN untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar tersebut.

Kepala BNPT Sambangi Pesantren yang Pernah Berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah
Indonesia
Kepala BNPT Sambangi Pesantren yang Pernah Berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah

Tahun 2018, Pesantren Usman Bin Affan menjadi salah satu sasaran program Sinergisitas

Pilkada Serentak Saat Pandemi Picu Potensi Besar Praktik Manipulasi Data
Indonesia
Pilkada Serentak Saat Pandemi Picu Potensi Besar Praktik Manipulasi Data

"Ini membuat tidak tercapainya tujuan pemilu subtansial,"kata Ray

Pembatasan Berlaku, Wisata Bromo Dibuka Hari Ini
Indonesia
Pembatasan Berlaku, Wisata Bromo Dibuka Hari Ini

Kawasan wisata alam Bromo - Tengger - Semeru mulai dibuka bertahap dan tetap memberlakukan batasan-batasan tertentu.

WNI Dilarang ke 59 Negara, Martabat Indonesia di Pentas Internasional Negatif
Indonesia
WNI Dilarang ke 59 Negara, Martabat Indonesia di Pentas Internasional Negatif

Kebijakan tersebut juga bisa berdampak pada sektor ekonomi

KPK Sita Barang Mewah Edhy Prabowo yang Dibeli di Amerika
Indonesia
KPK Sita Barang Mewah Edhy Prabowo yang Dibeli di Amerika

KPK rampung memeriksa bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Ini Kekhawatiran Polisi Soal PA 212 Cs Gelar Apel Siaga "Ganyang Komunis"
Indonesia
Ini Kekhawatiran Polisi Soal PA 212 Cs Gelar Apel Siaga "Ganyang Komunis"

Apel siaga tersebut digelar saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi.