Terganjal Aturan, RUU HIP Tak Bisa Dikeluarkan dari Prolegnas 2020 Anggota Komisi I DPR Willy Aditya (MP/Kanu)

Merahputih.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya menjelaskan RUU HIP tidak bisa langsung dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Saat ini, RUU HIP sudah menjadi domain Pemerintah.

"DPR sudah ada aturannya, jika RUU sudah diambil keputusan di rapat paripurna, maka untuk membatalkannya harus di paripurna. Lalu saat ini, RUU HIP sudah masuk ranah Pemerintah, maka tunggu Pemerintah karena saat ini domainnya bukan di DPR," kata Willy di Jakarta, Jumat (3/7).

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP

Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama Menkumham dan DPD menyepakati mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020, melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas 2020. Dari 16 RUU tersebut, tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang dikeluarkan.

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly sudah menjelaskan bahwa Pemerintah punya waktu 60 hari kerja setelah DPR mengirimkan RUU HIP.

Menurut Komisi I DPR ada potensi abuse of power dalam RUU Perlindungan Data Pribadi
Politisi Nasdem yang juga Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya (Foto: antaranews)

Menurut Willy, sebelum batas waktu itu, Pemerintah akan mengeluarkan surat presiden (surpres), isinya bisa membatalkan atau menindaklanjuti RUU HIP.

"Sebelum batas waktu itu, Pemerintah akan kirimkan surpres, bisa membatalkan, bisa tindaklanjuti, bahkan surpres tanpa Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pun tidak bisa dibahas," ujarnya.

Baca Juga:

Komisi I DPR Ingatkan Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Karena itu, seperti dilansir Antara, masyarakat lebih baik menunggu DIM dari Pemerintah, apakah sesuai ekspektasi publik atau tidak terkait RUU HIP. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran
Indonesia
Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

debat kandidat Pilwakot Solo berpotensi mengundang daya tarik masyarakat. Hal itu membuat dua stasiun televisi nasional berebut hak siar esklusif debat kandidat cawali Pilwakot Solo 2020.

Warga Diminta Peduli terhadap Kelompok Pekerja yang Kesusahan akibat COVID-19
Indonesia
Warga Diminta Peduli terhadap Kelompok Pekerja yang Kesusahan akibat COVID-19

Beberapa pekerja itu antara lain pengemudi ojek online, pedagang, dan buruh harian lainnya.

Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober
Indonesia
Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan skema pengamanan terkait libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober hingga 1 November 2020.

Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal, Menteri Yasonna Harus Bertanggung Jawab
Indonesia
Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal, Menteri Yasonna Harus Bertanggung Jawab

Situasi inilah yang menurut Suparji menimbulkan keresahan baru di masyarakat.

UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'
Indonesia
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

MPR: Rencana Darurat Sipil ala Jokowi Picu Masalah Baru
Indonesia
MPR: Rencana Darurat Sipil ala Jokowi Picu Masalah Baru

Karena pemerintah dengan segala sumber dayanya bisa mengekang kebebasan dan hak warga yang berada dalam daerah darurat.

 Haul ke-10 Gus Dur di Solo, Ribuan Jemaah Bakal Padati Balai Kota Solo
Indonesia
Haul ke-10 Gus Dur di Solo, Ribuan Jemaah Bakal Padati Balai Kota Solo

Kemudian pengajian acara haul diprediksi dihadiri ribuan orang. Tausiah pengajian akbar diisi oleh KH Nasihin Hasan (sahabat Gus Dur), dan Anita Wahid (putri Gus Dur)," kata dia.

Berkaca Kasus Menkumham, Menteri Disarankan Mundur dari Partai
Indonesia
Berkaca Kasus Menkumham, Menteri Disarankan Mundur dari Partai

Hal ini terkait Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang memperoleh kritikan dari sejumlah pihak setelah hadir dalam konferensi pers PDI Perjuangan menindaklanjuti OTT KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR

Picu Kontroversi, DPR akan Koreksi Omnibus Law
Indonesia
Picu Kontroversi, DPR akan Koreksi Omnibus Law

Dalam pasal itu disebutkan Presiden bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Hari ke-7 Pasca Banjir, 690 Warga Jakarta Masih Mengungsi
Indonesia
Hari ke-7 Pasca Banjir, 690 Warga Jakarta Masih Mengungsi

Anies Baswedan menghadiri rapat kordinasi tingkat menteri (RTM) terkait penanganan bencana banjir Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, di kantor Kemenko PMK.