Terduga Pelaku Pelecehan di KPI Minta Korban Cabut Laporan Ilustrasi perundungan. Foto: Pixabay

MerahPutih.com - Kasus pelecehan seksual dan perundungan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memasuki babak baru. Teranyar, para terduga pelaku meminta korban berinisial MS untuk mencabut laporannya.

Hal ini diketahui saat salah satu terlapor berinisial RM bertemu dengan korban pada Rabu (8/9). Dalam pertemuan itu, terlapor ingin menempuh jalur damai.

Baca Juga

Pelapor Dugaan Pelecehan Seksual di KPI Pusat Bakal Dilaporkan Balik

“Salah satu poinnya kita minta cabut LP (laporan polisi) dan kedua rehabilitasi nama-nama para terlapor yang sudah babak belur oleh netizen,” kata pengacara RM, Anton Febrianto saat dihubungi, Kamis (9/9).

Anton membenarkan dua poin itu menjadi syarat yang diajukannya dari perdamaian yang tengah diupayakan kedua belah pihak. Dia menyebut dua poin itu menjadi hal yang lumrah diminta dari pihak terlapor.

“Jadi hal yang wajar kalau misalnya kita nggak mau perpanjangan (kasus) tentu ada hitam putih dong perdamaian. Dalam perdamaian itu pasti ada poin-poin yang disepakati beserta permohonannya. Termasuk permohonannya misalnya kita minta cabut LP-nya,” ujar Anton.

Dalam dua syarat yang diajukan terlapor, pihak MS setuju di syarat pertama soal pencabutan laporan polisi. Namun, di syarat kedua soal pemulihan nama baik terlapor, MS tidak setuju.

“Untuk dia permohonan maaf kemudian dia merehabilitasi nama klien saya atau menganulir rilis, dia nggak siap bahasa kasarnya gitu. Karena apa? Nanti ‘gw diserang dong sama netizen’, bahasa dia begitu,” ungkap Anton.

Logo Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Foto: Istimewa

Dia menambahkan, pihaknya membantah adanya tekanan dari terlapor kepada MS. Anton menyebut negosiasi untuk mencapai perdamaian itu berlangsung normal.

“Penekanan itu nggak ada, itu hanya negosiasi kalau kita mau berdamai. Hal yang wajar kalau klien saya minta dicabut karena klien saya dilaporkan dituduh melakukan pelecehan seksual. Klien saya minta cabut itu LP-nya lalu minta maaf rehabilitasi namanya., hanya itu. Tapi dia keberatan,” jelasnya.

Anton juga menyebut upaya perdamaian itu diinisiasi oleh pihak MS sebagai pelapor. Menurut Anton, pada Selasa (7/9) perwakilan keluarga MS mendatangi kliennya untuk melakukan ajakan perdamaian di kasus tersebut.

“Jadi hari Selasa orang dekatnya atau perwakilan keluarga (MS) yang kebetulan dikenal baik sama klien saya datang ketemu ya. Sederhananya dia minta udahlah jangan diperpanjang masalah ini. Datang sampai nangis-nangis dia mewakili keluarganya,” sebut Anton.

Hingga saat ini Anton menyebut para terlapor masih melakukan kontak dengan pelapor dalam mengupayakan perdamaian. Atas dasar itu, lanjut Anton, pihaknya masih menunda melakukan laporan balik kepada pihak pelapor ke kepolisian.

“Kita yang minta dia datang tapi perwakilan keluarganya yang datang nangis memohon kepada klien saya untuk diselesaikan,” ujar Anton. (Knu)

Baca Juga

Kuasa Hukum Klaim tidak Ada Bukti Pelecehan Seksual di KPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
29 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa, BPBD Belum Terima Laporan Korban Jiwa
Indonesia
29 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa, BPBD Belum Terima Laporan Korban Jiwa

Warga korban bencana gempa itu tinggal di rumah kerabat

[HOAKS atau FAKTA]: Di Singapura, Perdana Menteri Ikut Mengantre Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Singapura, Perdana Menteri Ikut Mengantre Vaksin COVID-19

Beredar sebuah foto yang diunggah oleh akun Facebook Lai Kuanjing yang menunjukkan bahwa PM Singapura Lie Hsien Loong sedang mengantre.

Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Peningkatan Ekspor Pertanian dan Peran Pelabuhan Tanjung Priok

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkatkan ekspor komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dengan memanfaatkan Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Periksa Saksi, KPK Dalami Proses Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin
Indonesia
Periksa Saksi, KPK Dalami Proses Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp 2,6 miliar.

Pemerintah Setujui PTM Terbatas 50 Persen di Daerah PPKM Level 2
Indonesia
Pemerintah Setujui PTM Terbatas 50 Persen di Daerah PPKM Level 2

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, Suharti menyampaikan, mulai Kamis (3/2), pembelajaran tatap muka terbatas di daerah level 2 dapat dilakukan dengan kapasitas 50 persen.

KPK Sebut OTT Bupati Penajam Paser Utara Terkait Suap dan Gratifikasi
Indonesia
KPK Sebut OTT Bupati Penajam Paser Utara Terkait Suap dan Gratifikasi

Ghufron berjanji akan menjelaskan seluruh konstruksi perkara saat jumpa pers

Hasto Sentil Kader, Bertindak Sendiri Boleh Keluar
Indonesia
Hasto Sentil Kader, Bertindak Sendiri Boleh Keluar

DIP secara partai punya kepentingan lebih besar dan setiap kader yang bergabung juga masuk dengan sukarela guna menyatukan diri pada kepentingan yang lebih besar.

Tarif TransPakuan di Kota Bogor Bakal Lebih Rendah dari TransJakarta
Indonesia
Tarif TransPakuan di Kota Bogor Bakal Lebih Rendah dari TransJakarta

BisKita TransPakuan, masih menjalani uji coba operasional sejak 2 November lalu hingga akhir tahun 2021.

Salah Satu Kado Terindah HUT ke-76 RI, Jakarta Keluar dari Zona Merah
Indonesia
Salah Satu Kado Terindah HUT ke-76 RI, Jakarta Keluar dari Zona Merah

lni kerja besar, pahlawannya adalah seluruh warga yang disiplin 6M

Anak SBY Minta Masyarakat Indonesia Tersenyum
Indonesia
Anak SBY Minta Masyarakat Indonesia Tersenyum

Masyarakat saat ini tengah mengalami kesusahan dan tertekan