Terdampak PPKM, PHRI DIY Minta Insentif dan Keringanan PBB Penerapan protokol kesehatan di Hotel. Foto: Humas Hotel Grand Inna Garuda

MerahPutih.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap pemerintah daerah memberikan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha hotel dan restoran. Permintaan ini dikeluarkan menyusul belum pulihnya aktivitas pariwisata di wilayah DIY.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana mengatakan, penerapan PPKM membuat tingkat okupansi hotel dan keterisian restoran merosot tajam. Hal ini membuat Pengusaha hotel kesulitan ekonomi.

Baca Juga

Pemulihan Ekonomi Tak Ingin Terganggu, Pegawai Hotel di Cirebon Dapat Vaksin Booster

"Kondisi seperti ini dengan pemberlakuan pembatasan membuat kami galau. Ada beberapa kewajiban yang harus kami penuhi yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. Kami berharap sedikit keringanan atau insentif dari Pemda,” kata Deddy di Yogyakarta, Jumat (11/02). Menurut dia, sejumlah pelaku usaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI DIY harus memperbarui perizinan, salah satunya sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan serta membayar pajak bumi dan bangunan yang jumlahnya tidak sedikit.

Misalnya SLF mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 50 juta tergantung luas hotel dan jumlah kamar yang dimiliki. Kemudian, Deddy mendorong Pemda DIY membebaskan para pengusaha dari kewajiban memperpanjang perizinan dan pembayaran PBB.

“Pembayaran PBB juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kami memang mulai bangkit tetapi pendapatan itu sudah dialokasikan untuk menutup biaya operasional bahkan hutang,” katanya.

Baca Juga

Tips Mendapatkan Refund di Hotel yang Nonrefundable

PHRI, lanjut Deddy juga berharap pemerintah daerah menerapkan pembatasan maksimal okupansi hotel 50 persen, bukan 25 persen seperti pada aturan yang berlaku.

“Saat ini, okupansi hotel saat ‘weekdays’ 20-30 persen dari kapasitas maksimal 70 persen dan saat akhir pekan naik menjadi 30-40 persen. Reservasi juga banyak yang menunda karena kasus naik,” katanya.

Deddy memastikan, seluruh anggota PHRI DIY menerapkan protokol kesehatan ketat bahkan memperketat penerapannya saat PPKM Level 3 di antaranya melarang tamu yang tidak memakai masker memasuki area hotel atau restoran, menerapkan QR Code PeduliLindungi dan membatasi kapasitas kamar 50 persen.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, pemerintah tidak bisa memberi pembebasan bayar pajak. Namun, pihaknya bisa memberikan keringanan pajak. Ia mengimbau pengusaha mengajukan permohonan keringan pajak secara formal dan tertulis pada Pemkot Yogyakarta.

“pemerintah tidak bisa memberikan pembebasan pembayaran pajak karena pajak adalah kewajiban. Yang bisa dilakukan adalah keringanan atau penundaan pembayaran,” tegasnya. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Sensasi Menginap Serasa Baduy di Hotel Episode Gading Serpong

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Punya Harta Rp 20,5 Miliar
Indonesia
Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Punya Harta Rp 20,5 Miliar

Hadi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 20.565.908.278 atau Rp 20,5 miliar.

Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika
Indonesia
Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika

Polri bersama otoritas pengamanan lainnya kerap melakukan rapat terbatas

Pemerintah Terapkan Tarif Progresif Produksi Batu Bara
Indonesia
Pemerintah Terapkan Tarif Progresif Produksi Batu Bara

Pemerintah mengatur besaran tarif PNBP produksi batu bara secara progresif mengikuti kisaran Harga Batubara Acuan (HBA) bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

Ruas Tol Jakarta - Cikampek Mulai Dilakukan Penyekatan
Indonesia
Ruas Tol Jakarta - Cikampek Mulai Dilakukan Penyekatan

Kepolisian mulai melakukan penyekatan di KM 31 Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, mulai Jumat (16/7) dini hari tadi.

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Minyak Goreng Curah Kemasan Mudahkan Distribusi ke Daerah Sulit Terjangkau
Indonesia
Minyak Goreng Curah Kemasan Mudahkan Distribusi ke Daerah Sulit Terjangkau

Dengan dikemas maka distribusi minyak goreng curah akan lebih cepat, praktis, dan bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit terjangkau.

Viral Mobil Plat Merah AD Halangi Ambulans Diduga Milik Pemkot Solo, Ini Respons Gibran
Indonesia
Viral Mobil Plat Merah AD Halangi Ambulans Diduga Milik Pemkot Solo, Ini Respons Gibran

Bahkan, salah satu media nasional ikut memposting unggahan tersebut dengan menyebut mobil plat merah AD berasal dari Solo. Hal itu membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka marah.

Misa Tatap Muka di Gereja Diperbolehkan, Umat Wajib Sudah Divaksin
Indonesia
Misa Tatap Muka di Gereja Diperbolehkan, Umat Wajib Sudah Divaksin

Mari kita bergandengan hati bergotong royong mewujudkan kebaikan bersama

[HOAKS atau FAKTA]: Lowongan Kerja Crew Runner PON Papua 2020 Digaji Rp 4,5 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Lowongan Kerja Crew Runner PON Papua 2020 Digaji Rp 4,5 Juta

Beredar sebuah pesan berantai di whatsapp yang berisi lowongan pekerjaan sebagai Crew Runner sebanyak 900 orang untuk event PON XX Papua 2020 selama September hingga Oktober 2021.

Korupsi Cukai, KPK Periksa Eks Walkot Tanjungpinang dan Eks Gubernur Riau
Indonesia
Korupsi Cukai, KPK Periksa Eks Walkot Tanjungpinang dan Eks Gubernur Riau

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, anggota Polri Boy Herlambang, dan mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Nasirun.