Terdampak Pergantian Nama Jalan di DKI, Tak Perlu Memburu-buru Ganti Paspor Layanan Imigrasi. (Foto: Kemenkumham)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mengubah puluhan ruas jalan di Ibu Kota dengan nama-nama asli warga Betawi. Perubahan ini, tentunya berdampak pada administrasi kependudukan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menjelaskan, cara pemilik atau pemegang paspor yang ingin mengubah alamat pada dokumen perjalanan.

Baca Juga:

Warga di 22 Wilayah Berubah Nama Jalan Tak Wajib Ganti STNK

"Pengubahan data alamat dapat dilakukan ketika seseorang melakukan penggantian paspor," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh di Jakarta, Rabu (29/6).

Atau, jika penggantian nama jalan terjadi tidak lama setelah yang bersangkutan mengganti paspor, maka diperbolehkan menuliskan alamat terbarunya di halaman paling belakang.

Saleh mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir, karena penulisan alamat baru tersebut tidak akan berdampak pada keabsahan paspor.

Ia menjelaskan halaman biodata paspor sebenarnya tidak mencantumkan alamat lengkap pemegang paspor. Namun, informasi alamat tersimpan pada database Ditjen Imigrasi.

"Oleh karena itu, masyarakat tidak dituntut untuk mengubah alamatnya secepat mungkin," katanya.

Ia menegaskan, mekanisme perubahan alamat pemegang paspor sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dalam hal perubahan status sipil seseorang.

"Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan antara lain kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Jadi, ketika alamat di KTP sudah berubah, maka akan kami sesuaikan," ujarnya pula.

Masyarakat yang ingin melakukan penggantian paspor sekaligus mengubah informasi alamat di database Imigrasi, terlebih dahulu harus menyelesaikan proses perubahan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

"Ketentuan terkait dengan data pemegang paspor terdapat pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian," ungkapnya.

Dalam undang-undang tersebut, lanjut ia, disebutkan pemohon paspor wajib melampirkan persyaratan KTP yang masih berlaku, KK, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah dan ijazah atau surat baptis.

Sedangkan, aturan perubahan alamat dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

"Perubahan data pemegang paspor di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian tidak dikenakan biaya, pemohon hanya membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP ) permohonan penggantian paspor," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Gubernur) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya akan menampung adanya aksi protes dan penolakan warga terkait pergantian 22 nama jalan tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tampung Protes Warga Soal Pergantian Nama Jalan di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rajai Survei, Gibran Klaim Warga Enggan Dirinya Melaju ke Pilgub Jateng
Indonesia
Rajai Survei, Gibran Klaim Warga Enggan Dirinya Melaju ke Pilgub Jateng

Lembaga survei Charta Politika Indonesia telah merilis hasil survei calon gubernur (Cagub) Pilkada Jateng 2024. Dalam simulasi calon Gubernur Jawa Tengah, nama Gibran Rakabuming Raka menduduki peringkat pertama dengan 28.5 persen.

Kredit Bank BUMN Dilarang Bertabrakan Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah
Indonesia
Kredit Bank BUMN Dilarang Bertabrakan Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah

Direksi harus hati-hati dan berpegang pada busines judgement rule, karena jika ada penyelewengan tanpa itikad baik, maka ancamannya pidana.

Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata
Indonesia
Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tak Merata

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui, sudah sejak lama pendidikan di ibu kota tidak merata. Maka sistem penerimaan siswa baru diubah pada tahun 2019.

Tugas Berat Menanti Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
Tugas Berat Menanti Jenderal Andika Perkasa

Sejumlah tugas berat menanti Jenderal Andika Perkasa yang bakal menduduki kursi Panglima TNI.

[HOAKS atau FAKTA] : Data Pendonor  Plasma Konvalesen Disebar Bebas Untuk Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Data Pendonor Plasma Konvalesen Disebar Bebas Untuk Publik

informasi serupa pernah beredar pada bulan Juni 2021 dan dibantah oleh ketua PMI DKI Jakarta dan mengimbau masyarakat agar mencari informasi dari situs layanan resmi.

Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR

Aturan ini telah berubah jadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) sebelumnya RUU Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Angkatan Siti Nafisatul Pecahkan Dahaga Medali Emas ISG 2021 bagi Indonesia
Indonesia
Angkatan Siti Nafisatul Pecahkan Dahaga Medali Emas ISG 2021 bagi Indonesia

medali emas Siti mampu memacu motivasi atlet-atlet Indonesia lainnya untuk meraih prestasi tinggi di ISG Konya.

Moeldoko Minta Polemik Perpanjangan Jabatan Presiden Disudahi
Indonesia
Moeldoko Minta Polemik Perpanjangan Jabatan Presiden Disudahi

Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta agar masyarakat menyudahi polemik perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Diperpanjang hingga Pekan Depan
Indonesia
Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Diperpanjang hingga Pekan Depan

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melanjutkan uji coba tahap kedua dalam rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta

Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda
Indonesia
Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda

Hal paling penting yang dapat membuat PTM terjadi, ialah izin dari orang tua untuk membolehkan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.