Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar Terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito mengakui adanya pemberian commitment fee untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Pengakuan ini disampaikan penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benur di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/3).

Mulanya, Suharjito menyebut adanya permasalahan dalam pengurusan izin ekspor di era kepemimpinan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga:

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

"Dalam perjalanan permohonan izin 4 Mei hingga 18 Juni baru ada (izin), kita ini sudah paham budidaya, tapi kita alami kesulitan dalam urusan izin," ujarnya.

Suharjito pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Agus untuk mempertanyakan hal yang menghambat izin tersebut ke Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam penuturannya itu, Agus pun mempertanyakan hal tersebut. Hingga akhirnya diketahui salah satu faktor tak keluarnya izin yakni commitment fee.

"Saudara Agus nanya ke Dirjen Budidaya, (katanya) tanyakan stafsus, di situ lah ada letak komitmen yang harus disampaikan ke saya uang, disampaikan Saudara Agus kisaran Rp5 miliar bisa dicicil," kata Suharjito.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Sehingga, Suharjito pun menyanggupinya. Dia menyerahkan commitment fee sebesar 77 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

"Akhirnya saya membayar komitmen itu 77 ribu dolar AS yang disampaikan Agus. Saya cicil, 77 ribu dolar AS sama dengan Rp1 miliar," kata Suharjito.

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Suharjito menyuap Edhy sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020.

Menurut Jaksa, uang tersebut untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Kesehatan Afsel Positif Corona
Dunia
Menteri Kesehatan Afsel Positif Corona

Menteri Kesehatan Afrika Selatan, Zweli Mkhize, beserta sang istri positif terapar virus corona.

Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi
Indonesia
Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," katanya

Prabowo Tegaskan Siap Bangun Kerja Sama Pertahanan Lebih Kuat dengan Korsel
Indonesia
Prabowo Tegaskan Siap Bangun Kerja Sama Pertahanan Lebih Kuat dengan Korsel

Pada 27 April 2020, Korea Selatan memberikan bantuan 10.000 perangkat uji usap PCR kepada Kementerian Pertahanan

Pemprov DKI Izinkan Sepeda Non-Lipat Masuk MRT
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Sepeda Non-Lipat Masuk MRT

DKI Jakarta telah mengizinkan masyarakat untuk memasukkan sepeda non-lipat ke dalam gerbong kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Sidang Lanjutan Jiwasraya, Hakim Diminta Kembalikan Uang Rp 20 Miliar
Indonesia
Sidang Lanjutan Jiwasraya, Hakim Diminta Kembalikan Uang Rp 20 Miliar

Sambil menangis, Nie Swe Hoa mengaku tidak dapat menerima jika dia harus membayar kerugian yang dibuat orang lain

Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau
Indonesia
Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pilkada Terbanyak Terjadi di Riau

Sebanyak 34 kasus pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terjadi saat kontestasi pilkada serentak.

Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah
Indonesia
Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah

Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Deputi Gubernur DKI.

Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap
Indonesia
Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap

Tito juga mengingatkan akan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi

Anies Tegaskan PSBB di Jakarta Belum Pernah Dicabut
Indonesia
Anies Tegaskan PSBB di Jakarta Belum Pernah Dicabut

Papar Anies, sejak 10 April 2020 lalu Jakarta masih berstatus PSBB

'Gatot' Bertemu Kapolri, Gatot Nurmantyo: Ya Pulang Masa Mau Tidur Disini
Indonesia
'Gatot' Bertemu Kapolri, Gatot Nurmantyo: Ya Pulang Masa Mau Tidur Disini

Saat ini, kedelapan tokoh itu telah ditetapkan sebagai tersangka