Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar Terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito mengakui adanya pemberian commitment fee untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Pengakuan ini disampaikan penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benur di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/3).

Mulanya, Suharjito menyebut adanya permasalahan dalam pengurusan izin ekspor di era kepemimpinan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga:

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

"Dalam perjalanan permohonan izin 4 Mei hingga 18 Juni baru ada (izin), kita ini sudah paham budidaya, tapi kita alami kesulitan dalam urusan izin," ujarnya.

Suharjito pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Agus untuk mempertanyakan hal yang menghambat izin tersebut ke Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam penuturannya itu, Agus pun mempertanyakan hal tersebut. Hingga akhirnya diketahui salah satu faktor tak keluarnya izin yakni commitment fee.

"Saudara Agus nanya ke Dirjen Budidaya, (katanya) tanyakan stafsus, di situ lah ada letak komitmen yang harus disampaikan ke saya uang, disampaikan Saudara Agus kisaran Rp5 miliar bisa dicicil," kata Suharjito.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Sehingga, Suharjito pun menyanggupinya. Dia menyerahkan commitment fee sebesar 77 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

"Akhirnya saya membayar komitmen itu 77 ribu dolar AS yang disampaikan Agus. Saya cicil, 77 ribu dolar AS sama dengan Rp1 miliar," kata Suharjito.

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Suharjito menyuap Edhy sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020.

Menurut Jaksa, uang tersebut untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Satgas Tinombala Kepung Pelaku Pembantaian di Sigi Sulteng
Indonesia
Satgas Tinombala Kepung Pelaku Pembantaian di Sigi Sulteng

Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melalui Satgas Operasi Tinombala.

Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan
Indonesia
Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada sebanyak 20 titik black spot atau titik rawan kecelakaan di wilayah hukumnya.

Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman
Indonesia
Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman

Para buruh meminta, jika nantinya MK melakukan sidang, MK bisa bersikap adil atas ajuan buruh tersebut.

PAN Nilai UU 7/2017 Masih Relevan Digunakan 2-3 Kali Pemilu
Indonesia
PAN Nilai UU 7/2017 Masih Relevan Digunakan 2-3 Kali Pemilu

PAN menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR

Ini Duit Yang Digelontorkan Pemerintah Buat Diskon Pajak Beli Mobil dan Rumah
Indonesia
Ini Duit Yang Digelontorkan Pemerintah Buat Diskon Pajak Beli Mobil dan Rumah

Kebijakan ini merupakan desain dalam rangka mendorong konsumsi rumah tangga dari sisi permintaan masyarakat kelas menengah ke atas

Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa
Indonesia
Fenonema Buzzer tak Lepas dari Minimnya Literasi Politik Berbangsa

buzzer akan terus terjadi selama pendidikan literasi lemah, pendidikan kritis lemah, dan tidak ada etika dalam hal penggunaan media sosial.

[Hoaks atau Fakta]: Lianhua Qingwen Jadi Obat Atasi COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Lianhua Qingwen Jadi Obat Atasi COVID-19

Food and Drug Administration (FDA) pada bulan Agustus 2020 lalu menyetujui penggunaan Lianhua Qingwen hanya untuk mengobati gejala dari COVID-19 tetapi tidak dapat mengobati virus COVID-19.

Modus Operandi Peredaran Narkoba di Masa Pandemi Bergeser ke Apartemen dan Rumah Tinggal
Indonesia
Modus Operandi Peredaran Narkoba di Masa Pandemi Bergeser ke Apartemen dan Rumah Tinggal

"Jadi menurut hasil pengungkapan kami, penggunaan narkoba tidak lagi di tempat hiburan tapi banyak di apartemen, hotel, dan rumah," kata Ronaldo

[Hoaks atau Fakta]: Pemkot Pekanbaru Tarik Vaksin COVID-19 Karena Tidak Ampuh
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pemkot Pekanbaru Tarik Vaksin COVID-19 Karena Tidak Ampuh

Alasan penarikan vaksin Covid-19 tersebut bukan karena tidak ampuh, melainkan untuk mencocokkan data vaksin di rumah sakit dengan jumlah persediaan vaksin.