Terdakwa Korupsi Jiwasraya Joko Hartono Segera Duduk di Kursi Pesakitan Gedung Kejaksaan Agung. Foto: Net

Merahputih.com - Jaksa Penuntut Umum Jampidsus Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas terdakwa Joko Hartono Tirto (JHT) dalam perkara korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

"JPU sudah limpahkan berkas perkara tipikor atas nama Joko Hartono Tirto ke Pengadilan Tipikor," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Jakarta, Rabu (27/5).

Baca Juga

Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Perkara terdakwa JHT dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 201 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Logo PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (Antaranews)
Logo PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (Antaranews)

Pelimpahan ini, sebagaimana dikutip Antara, menyusul pelimpahan lima berkas perkara dalam perkara yang sama atas nama para terdakwa Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Beny Tjokrosaputro.

Dengan dilimpahkannya perkara terdakwa JHT, maka mulai Rabu (27/5), penanganan terdakwa JHT menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik status penahanan terdakwa maupun berkas perkara dan barang buktinya.

Baca Juga

Din Syamsuddin Sebut Kasus Jiwasraya Buah Dari Sistem Politik yang Menyimpang

"Dengan demikian enam berkas perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasrya sudah siap disidangkan," ujar Hari. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada

Hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD

Bibit Siklon 94w Berpotensi Jadi Siklon Tropis Sangat Tinggi
Indonesia
Bibit Siklon 94w Berpotensi Jadi Siklon Tropis Sangat Tinggi

Selain itu, ada pula wilayah dengan level waspada untuk potensi banjir bandang

Alumni Kampus di Sumut, Eksekutor Klinik Aborsi Ilegal di Cempaka Putih tak Bersertifikat Dokter
Indonesia
Alumni Kampus di Sumut, Eksekutor Klinik Aborsi Ilegal di Cempaka Putih tak Bersertifikat Dokter

DK disebut pernah melakukan koas atau co-asisten di sebuah Rumah Sakit. Tapi, DK tidak menyelesaikan koas itu sehingga dirinya tidak memiliki sertifikasi sebagai dokter.

Indonesia Dorong Kesetaraan Semua Negara Dapatkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Dorong Kesetaraan Semua Negara Dapatkan Vaksin COVID-19

Peran aktif diplomasi Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional dalam program penyediaan vaksin COVID-19 bagi seluruh negara.

Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua
Indonesia
Baintelkam Cium Adanya Penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua

Dugaan penyelewengan ini sudah tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan penggunaan tidak untuk peruntukannya.

Kasus Bansos, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Bansos, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Penuhi Panggilan KPK

Yandri Susanto datang bertepatan dengan kehadiran bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Pilkada Serentak Digelar Desember, Hak Suara Penderita COVID-19 Terancam?
Indonesia
Pilkada Serentak Digelar Desember, Hak Suara Penderita COVID-19 Terancam?

Afif menambahkan, pemutakhiran daftar pemilih (DPT) adalah tahapan yang perlu menjadi perhatian khusus dalam situasi saat ini.

Pulihkan Ekonomi, UMKM Sudah Nikmati Penjaminan Kredit
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, UMKM Sudah Nikmati Penjaminan Kredit

Pemerintah sendiri mengalokasikan Rp695,20 triliun, sebanyak Rp123,46 triliun diantaranya untuk mendukung UMKM.

Polisi Akui Sulit Tangkap Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Akui Sulit Tangkap Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV

"Tapi kan ini masih terus kita dalami. Iya (Kesulitan mayat membusuk), barang bukti kan di TKP sudah kena panas, hujan apa segala kan," ujarnya.

Limbah Medis COVID-19 Lebih dari 6 Ribu Ton, DKI Penyumbang Terbanyak
Indonesia
Limbah Medis COVID-19 Lebih dari 6 Ribu Ton, DKI Penyumbang Terbanyak

KLHK memberikan diskresi bagi rumah sakit yang memiliki insinerator