Terdakwa Korupsi Asabri Lolos dari Hukuman Mati, Kejagung Lakukan Perlawanan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/1/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis nihil untuk Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM), Heru Hidayat di kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri membuat Kejaksaan Agung kecewa. Heru Hidayat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati.

Vonis nihil, artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara. Hal ini karena hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Heru sebelumnya sudah divonis seumur hidup dalam korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memerintahkan jaksa penuntut umum segera melakukan upaya perlawanan atau banding.

Baca Juga:

Divonis Nihil di Kasus Asabri, Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati

Leonard menyebut, putusan majelis hakim tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat yang telah ditimbulkan oleh terdakwa.

"Apalagi ada kerugian negara yang begitu besar sekitar Rp 39,5 triliun (dengan rincian kerugian PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16,7 triliun dan kerugian PT Asabri sebesar Rp 22,78 triliun)," kata Leonard dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/1).

Leonard menyebut, uang sebanyak itu seharusnya bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Putusan sebelumnya pada PT Asuransi Jiwasraya, terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup, sementara dalam perkara PT Asabri yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, terdakwa tidak divonis pidana penjara," tambahnya.

Leonard menjelaskan, apabila terdakwa dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya mengajukan peninjauan kembali (PK) dan terdakwa mendapatkan potongan hukuman, maka terdakwa yang telah merugikan negara sekitar Rp 39,5 triliun akan mendapatkan hukuman yang sangat ringan.

Tentu saja, lanjut Leonard, putusan tersebut telah melukai hati masyarakat Indonesia.

"Bahwa pertimbangan hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,7 triliun dihukum seumur hidup sedangkan dalam perkara PT Asabri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun tidak dihukum," ungkapnya.

Baca Juga:

Kontras Tolak Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat

Leonard menilai, majelis hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

"Namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara," tutup Leonard.

Diketahui, Heru divonis pidana seumur hidup di kasus korupsi Jiwasraya. Namun di kasus PT Asabri hanya diminta membayar uang pengganti Rp 12,6 triliun oleh majelis hakim.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 12.643.400.946.226,- diperhitungkan dengan barang bukti (aset) milik terdakwa yang disita untuk dilelang.

Apabila terdapat kelebihan pengembalian uang pengganti hasil lelang dikembalikan kepada terdakwa.

Namun, jika terdapat kekurangan uang pengganti maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat satu bulan.

Persyaratan ini berlaku setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Heru adalah satu dari tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero.

Heru dinilai terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ada delapan orang terdakwa dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016-Juli 2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja, Dirut PT Asabri 2012-Maret 2016 Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014-Agustus 2019 Hari Setianto.

Kemudian Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro diketahui merupakan terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keduanya divonis penjara seumur hidup. (Knu)

Baca Juga:

Hakim Dinilai Bakal Tolak Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Oknum Polisi Sulsel Perkosa ART Anak, Ponakan Prabowo Ungkit Nasib RUU TPKS
Indonesia
Oknum Polisi Sulsel Perkosa ART Anak, Ponakan Prabowo Ungkit Nasib RUU TPKS

Kejahatan seksual terhadap anak tidak cukup hanya dijerat menggunakan UU Perlindungan Anak.

Kapolri Instruksikan Jajarannya Petakan Potensi Kerawanan Jelang Libur Nataru
Indonesia
Kapolri Instruksikan Jajarannya Petakan Potensi Kerawanan Jelang Libur Nataru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan. Termasuk melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi-potensi gangguan Kamtibmas yang ada.

Anies Sebut Aktivitas Masyarakat Akan Normal Apabila Seluruh Warga Sudah Vaksin
Indonesia
Anies Sebut Aktivitas Masyarakat Akan Normal Apabila Seluruh Warga Sudah Vaksin

Kewajiban vaksinasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi penularan

DPR Tetapkan Gaji dan Penghasilan Lainnya Pegawai BI 2022 Rp 4,27 Triliun
Indonesia
DPR Tetapkan Gaji dan Penghasilan Lainnya Pegawai BI 2022 Rp 4,27 Triliun

Untuk penyelenggaraan operasional ada kenaikan besar karena ada ketidakpastian dari COVID-19.

Kondisi Ekonomi Belum Baik, Penerimaan PPN Tidak Bakal Optimal
Indonesia
Kondisi Ekonomi Belum Baik, Penerimaan PPN Tidak Bakal Optimal

Faisal menuturkan ibarat pohon maka pajak adalah buahnya yakni di mulai dari memilih bibit unggul, memelihara dan menghilangkan hama yang melekat, serta melibas benalu yang hidup di pohon itu.

Izin Keramaian Liga 1 dan 2 di Tangan Menpora, Kapolri Sindir Kerumunan Jak Mania
Indonesia
Izin Keramaian Liga 1 dan 2 di Tangan Menpora, Kapolri Sindir Kerumunan Jak Mania

Polri akan mempertimbangkan apakah pertandingan boleh ada penonton atau tidak

Helikopter Jatuh di Cimanggis, Sempat Berputar-putar Tiga Kali
Indonesia
Helikopter Jatuh di Cimanggis, Sempat Berputar-putar Tiga Kali

Helikopter latih mengalami kecelakaan dan jatuh ke Rawa Jemblug, Cibubur, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

[HOAKS atau FAKTA]: Mencuci Hidung dengan Garam Mampu Hilangkan Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mencuci Hidung dengan Garam Mampu Hilangkan Corona

Beredar sebuah informasi melalui pesan berantai di media sosial WhatsApp yang menyatakan bahwa COVID-19 akan hilang jika mencuci hidung dengan garam dapur.

Diterjang Angin Kencang, Tenda Sentra Vaksinasi di Matraman Porak-poranda
Indonesia
Diterjang Angin Kencang, Tenda Sentra Vaksinasi di Matraman Porak-poranda

Suasana vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh Bank DKI di Matraman, Jakarta Timur, seketika bubar saat terjadi angin kencang yang disusul hujan pada Sabtu (5/3) siang. Tenda pun porak-poranda.

Berbagai Pelonggaran Bikin Penyaluran KPR Melejit
KPR
Berbagai Pelonggaran Bikin Penyaluran KPR Melejit

Realisasi KPR tahun lalu yang sebesar Rp 465,55 triliun menunjukkan bahwa pemulihan sudah mulai terjadi, namun masih menyisakan scaring effect.