Terdakwa Kasus Jiwasraya Tegaskan Tidak Punya Wewenang Kendalikan 13 MI Sidang pembacaan tuntutan secara virtual kasus korupsi Jiwasraya pada Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Joko Hartono Tirto menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan 13 manajer investasi (MI) yang dikaitkan dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal itu tertuang dalam nota pembelaan atau pledoi Joko Hartono Tirto, salah satu terdakwa dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam pledoi itu, Joko menyebut bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya (PT AJS) itu tidak terbukti dalam persidangan.

“Bahwa tuduhan Penuntut Umum kepada saya adalah mengendalikan dan mengatur 13 Manajer Investasi, tuduhan yang sudah terbantahkan dari fakta-fakta persidangan selama ini,” demikian nota pembelaan Joko Hartono Tirto yang dibacakan tim kuasa hukumnya dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/10).

Baca Juga

Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Joko mempertanyakan bagaimana mungkin ia dapat mengendalikan dan mengatur 13 MI itu. Apalagi, sebagian besar MI tersebut adalah perusahaan besar, termasuk Sinar Mas, MNC, OSO, Maybank. Pasalnya, Joko menyebut dirinya bukan pemegang saham ataupun wakil pemegang saham, serta pejabat berwenang di korporasi-korporasi tersebut.

Dia pun mengakui tidak mengenal pemilik perusahaan tersebut. Sebaliknya, Joko menegaskan bahwa dirinya hanya menawarkan saham.

“Dan saya baru menyadari dengan menawarkan saham dapat didakwa mengendalikan, kemudian dijadikan tersangka, ditahan dan pada akhirnya di tuntut seumur hidup,” tegasnya dalam pledoi.

Hal itu, jelas Joko dalam nota pembelaan, diperkuat dengan fakta persidangan yang berasal dari keterangan para saksi yang dihadirkan JPU sendiri. Para saksi itu yaitu Faisal Satria Gumay, Anggoro Sri Setiaji, Fahyudi Djaniatmadja, Irawan Gunari, Frery Kojongian, Rudolfus Pribadi Agung Sujagad, Elisabeth Dwika Sari, Andri Yauhari Njauw, Denny Rizal Taher, Ferro Budhimeilano, Rusdi Usman, Alex Setiawan WK, Dwinanto Amboro, Meitawati Edianingsih, Rosita.

Itu terangkum dalam analisis fakta yang termuat dalam pledoi Joko Hartono Tirto. Fakta persidangan itu pun menunjukkan bahwa hampir sebagian besar MI tidak mengenal Joko Hartono Tirto.

Selain itu, para MI pun melakukan analisa dalam pemilihan saham dan secara mandiri yang menginstruksikan broker untuk menjalankan transaksi. “Hampir sebagian besar Manajer Investasi justru berhubungan dengan Jiwasraya dalam hal ini adalah Agustin Widhiastuti dan jelas ditemukan bukti perintah dan tandatangannya,” sebut Joko.

Di sisi lain, sebut Joko dalam pledoi, terdapat lebih dari 100 jenis saham, baik BUMN ataupun swasta dalam portofolio reksadana milik PT AJS. Dengan begitu, Joko kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terbukti mengatur dan mengendalikan 13 MI, bahkan lebih dari 100 emiten. Sebaliknya, fakta persidangan itu menunjukkan tuduhan JPU terlalu mengada-ada, seperti khayalan belaka.

“Hal tersebut semakin menunjukkan ketidakpahaman dan ketidak mengertian Penuntut Umum akan dunia pasar modal serta arogansi dalam menunjukan kesewenang wenangannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Joko Hartono Tirto menegaskan dalam pledoi bahwa ia dituntut hukuman seumur hidup dengan tuduhan melakukan perbuatan dalam kurun waktu 2008-2018 yang merugikan PT AJS sebesar kurang lebih Rp16,8 triliun. Kerugian dengan angka fantastis itu, jelasnya, terus menerus didengung-dengungkan sejak penyidikan dan membuatnya saya seakan-akan sudah di vonis bahkan sebelum persidangan dimulai.

Namun, dia menegaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan tudingan itu tidak terbukti, terutama dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. “Dari fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan saksi ini, terungkap bahwa Jiwasraya tidak mengalami kerugian, terutama dalam tempus 2008-2018 yang didakwakan kepada saya,” urainya dalam pledoi.

Fakta persidangan itu kembali disajikan Joko Hartono Tirto dalam bagian analisis fakta sebagai bagian dari pledoi yang merangkum keterangan para saksi yang dihadirkan JPU.

“Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan data-data tersebut, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan sebenarnya PT AJS telah mendapat keuntungan sebesar Rp1.132.472.383.385,06 (satu triliun seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima koma nol enam rupiah) dari 21 (dua puluh satu) Reksa Dana,” demikian tertulis dalam analisis fakta di pledoi Joko Hartono Tirto.

Keterangan para saksi itu, sebut Joko, juga membuktikan para MI penerbit 21 reksa dana itu telah menyatakan tidak pernah gagal membayar permintaan pencairan atau redemption PT AJS. Hal ini pun diakui saksi-saksi dari pihak PT AJS, antara lain Hexana Tri Sasongko dan Agustin.

Baca Juga

Din Syamsuddin Sebut Kasus Jiwasraya Buah Dari Sistem Politik yang Menyimpang

Pada saat yang sama, selama persidangan tidak pernah terungkap alasan direksi baru PT AJS yang tidak melakukan redemption, sedangkan pihak MI menyatakan selalu dan wajib untuk memenuhi serta membayar apabila ada permintaan itu.

“Bahwa dengan demikian maka potensi kerugian yang dapat diderita PT AJS saat ini merupakan akibat tindakan direksi baru yang tidak mencairkan/redemption produk-produk Reksa Dana tersebut ketika nilainya berada di atas nilai perolehan,” demikian keterangan dalam pledoi itu.

Seperti diketahui, pada 4 Oktober 2018, PT AJS di bawah kepemimpinan Direktur Utama Asmawi Syam dan Direktur Keuangan Hexana Tri Sasongko mengumumkan gagal bayar Produk Saving Plan sebesar Rp 802 miliar.

“Maka jelas Penurunan NAB 21 Reksa Dana Terjadi Karena Pengumuman Gagal Bayar Dan Dibukanya Seluruh Portofolio Investasi PT AJS,” demikian ungkap Joko dalam pledoi itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pejabat PU Akui Terima Suap dari Penyuap Anggota BPK Rizal Djalil
Indonesia
Pejabat PU Akui Terima Suap dari Penyuap Anggota BPK Rizal Djalil

Pada pemberian pertama yang memberikan uang itu adalah teman Rizal Djalil yang saat itu Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo, pemenang proyek SPAM PUPR.

Polisi Terus Cari Penyebar Hoaks COVID-19
Indonesia
Polisi Terus Cari Penyebar Hoaks COVID-19

"Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus.

Dibiayai APBD, Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi
Indonesia
Dibiayai APBD, Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi

Prasetio menuduh ada dugaan TGUPP kerap mengintervensi pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI.

PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19
Indonesia
PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19

"Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin," tutup Mulyanto.

Perjuangan Karyawan untuk Dapatkan Haknya Setelah Dirumahkan Sepihak
Indonesia
Perjuangan Karyawan untuk Dapatkan Haknya Setelah Dirumahkan Sepihak

Ia menambahkan, tuntutan kepada PT ATI adalah meminta gaji dibayarkan, uang pesangon dibayarkan, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.

[HOAKS atau FAKTA): Dapat Penghargaan di Malaysia, Rizieq Dihina di Tanah Air
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA): Dapat Penghargaan di Malaysia, Rizieq Dihina di Tanah Air

Akun Facebook Aishah Kamaludiin Wijaya Kusuma mengunggah status yang mengklaim di Malaysia, Rizieq Shihab mendapat penghargaan sementara di tanah airnya mendapat penghinaan.

Pengusaha Sanggupi Harga Vaksinasi Gotong Royong Rp879.140 Per Sekali Suntik
Indonesia
Pengusaha Sanggupi Harga Vaksinasi Gotong Royong Rp879.140 Per Sekali Suntik

Dalam Kepmenkes itu, ditetapkan harga pembelian vaksin sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Sehingga jika dua kali suntik totalnya Rp879.140 per orang.

Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra

Napoleon mengklaim tanggung jawab atas hapusnya nama Djoko Tjandra dari DPO tidak dapat dilimpahkan kepada dirinya

TNI-AU, BPPT Serta BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Kurangi Risiko Banjir di DKI
Indonesia
TNI-AU, BPPT Serta BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Kurangi Risiko Banjir di DKI

Pada Senin (22/2), TNI AU menerbangkan pesawat CN-295 A-2901 dari Skuadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma

Kisruh Penunjukan Plh, Gubernur Papua Lukas Enembe Minta Warga Tahan Diri
Indonesia
Kisruh Penunjukan Plh, Gubernur Papua Lukas Enembe Minta Warga Tahan Diri

Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi pandemi COVID-19 yang kini tengah bereskalasi.