Terdakwa Kasus Asabri Dituntut Hukuman Mati, Aktivis HAM: Tak Seharusnya Diterapkan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum karena diduga telah melakukan korupsi dalam kasus PT Asabri hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.

"Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang," ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6 / 12).

Baca Juga:

Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

"Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati," lanjut jaksa. Jaksa menyebut Heru Hidayat telah memperkaya diri dan dua mantan Dirut Asabri lainnya.

Aktivis HAM dan Praktisi Hukum Haris Azhar mengatakan, bahwa tuntutan hukuman mati tak seharusnya diterapkan, terlebih di tengah institusi penegak hukum yang masih transaksional.

Ia mengatakan, dalam studi-studi para ahli hukum dan HAM, salah satu faktor pelarangan hukuman mati karena bentuk hukuman tersebut sering digunakan untuk represi dan digunakan menakuti orang yang dituduh melakukan kejahatan dalam hal ini korupsi.

"Ini adalah permainan psikologis. Sementara kita tahu bahwa kualitas kerja institusi penegak hukum dan aparatnya masih banyak celah negatif. Apalagi penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK ditengarai tidak dilakukan secara independen dan cermat. Lalu dimana letaknya rasa keadilan itu?” kata Haris dalam keteranganya, Selasa (6/12).

Untuk itu menurutnya, pelaksanaan hukuman mati tidak bisa diterapkan ketika sebuah institusi, kebijakan (pemidanaan) dan pelaksanaan kerjanya masih buruk, korup, bisa ‘dibeli’ atau menerima pesanan dari pihak tertentu. Salah satunya seperti kasus eks jaksa Pinangki, yang dijerat tiga dakwaan karena terbukti menerima suap dari kasus Djoko Tjandra.

Pengacara Heru Hidayat yaitu Kresna Hutauruk, mengatakan hukuman mati tak bisa diterapkan dalam perkara kasus Asabri. Karena menurutnya jaksa tak memasukkan pasal terkait dengan hukuman mati.

"Untuk perkara Asabri bapak Heru Hidayat, jelas hukuman mati tidak bisa diterapkan. Dalam Undang-undang Tipikor hukuman mati diatur dalam pasal 2 ayat (2), di mana dalam dakwaan terhadap bapak Heru Hidayat, jaksa tidak memasukkan pasal tersebut didalam dakwaan," kata Kresna kepada wartawan.

Sehingga, menurutnya bagaimana mungkin dapat menerapkan hukuman mati sedangkan dalam dakwaan jaksa tidak menyertakan pasal tersebut. Selain itu, penerapan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terdapat beberapa ketentuan.

"Apabila para pakar juga melihat bahwa pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan penjelasannya, keadaan tertentu yang dimaksud dalam menerapkan hukuman mati adalah ketika tindak pidana dilakukan saat negara dalam bencana, krisis moneter, dan pengulangan. Sedangkan perkara Asabri ini tidak masuk dalam kualifikasi tersebut. Patut dicatat, pak Heru juga bukan residivis yang melakukan pengulangan tindak pidananya," katanya.

Asabri. (Foto: Antara)
Asabri. (Foto: Antara)

Dalam kasus Asabri terdapat 8 terdakwa yaitu Mantan Dirut Asabri, Mayjen Purn Adam Rahmat Damiri, Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015.

Kemudian ada Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019, Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan, Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera, dan Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations.

Satu terdakwa lainnya adalah Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk. Namun, perkara Benny belum sampai pada pembacaan tuntutan dan masih pada tahap pemeriksaan saksi, sehingga belum sampai pada proses pembacaan tuntutan. (*)

Baca Juga:

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAI Catat Kedatangan 417 Ribu Penumpang ke Jakarta saat Libur Nataru
Indonesia
KAI Catat Kedatangan 417 Ribu Penumpang ke Jakarta saat Libur Nataru

Pemberangkatan Kereta Api tambahan untuk masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 dari area KAI Daerah Operasi 1 Jakarta (Daop 1) berakhir pada Minggu 8 Januari 2023. Ini bersamaan dengan usai nya angkutan masa Nataru.

Megawati Beri Kuliah Umum di Unhan: Beri Semangat Perjuangan ke Mahasiswa
Indonesia
Megawati Beri Kuliah Umum di Unhan: Beri Semangat Perjuangan ke Mahasiswa

Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Megawati Soekarnoputri bicara panjang dan memberi contoh terkini menyangkut geopolitik termasuk agar Indonesia bisa memahami potensi-potensi yang ada.

Azyumardi Azra, Tokoh Toleransi Peraih Gelar Kehormatan Kerajaan Inggris
Indonesia
Azyumardi Azra, Tokoh Toleransi Peraih Gelar Kehormatan Kerajaan Inggris

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra meninggal dunia di Rumah Sakit Selangor, Malaysia, Minggu (17/9), sekitar pukul 11.45 WIB.

PT KAI Tertibkan 137 Bangunan Liar di Lintas Stasiun Angke-Kampung Bandan
Indonesia
PT KAI Tertibkan 137 Bangunan Liar di Lintas Stasiun Angke-Kampung Bandan

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengungkapkan, lebih dari 137 bangli ditertibkan dari lokasi yang mayoritas bangunan non permanen.

Vaksinasi Wajib Pencegah Kanker Sasar Siswi Kelas 5 dan 6 SD
Indonesia
Vaksinasi Wajib Pencegah Kanker Sasar Siswi Kelas 5 dan 6 SD

Cakupan imunisasi dasar lengkap telah menurun secara signifikan sejak awal pandemi COVID-19, dari 84,2 persen pada 2020 menjadi 79,6 persen pada 2021.

ITS-Unair Kolaborasi Kembangkan Alat Pemeriksaan Pendengaran
Indonesia
ITS-Unair Kolaborasi Kembangkan Alat Pemeriksaan Pendengaran

Alat ini dibesut oleh Laboratorium Vibrasi dan Akustik (Vibrastik) Departemen Teknik Fisika ITS dan didanai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

 Jokowi Puji Pj DKI 1 Lanjutkan Sodetan Ciliwung, PSI: Anies tidak Punya Niat Kuat
Indonesia
Jokowi Puji Pj DKI 1 Lanjutkan Sodetan Ciliwung, PSI: Anies tidak Punya Niat Kuat

"Di zaman Anies Baswean tidak ada niat politik kuat untuk melakukan itu. Alhasil mangkrak bertahun-tahun," ujar William.

Puluhan Anggota NII Ucap Ikar Sumpah Setia Kembali ke NKRI
Indonesia
Puluhan Anggota NII Ucap Ikar Sumpah Setia Kembali ke NKRI

Puluhan anggota Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan ikrar sumpah setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ritel UEA akan Bangun Hypermarket di Solo Senilai Rp 58,6 Miliar
Indonesia
Ritel UEA akan Bangun Hypermarket di Solo Senilai Rp 58,6 Miliar

perusahaan yang bermarkas di Abu Dhabi itu berencana membangun Hypermarket di Kecamatan Jebres.

Pemerintah Janji Kendalikan Harga Tiket Angkutan Pesawat Selama Nataru
Indonesia
Pemerintah Janji Kendalikan Harga Tiket Angkutan Pesawat Selama Nataru

emerintah perlu memastikan ketersediaan armada dan frekuensi penerbangan yang cukup untuk mengantisipasi kenaikan permintaan di akhir tahun.