Terdakwa Kasus Asabri Dituntut Hukuman Mati, Aktivis HAM: Tak Seharusnya Diterapkan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum karena diduga telah melakukan korupsi dalam kasus PT Asabri hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.

"Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang," ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6 / 12).

Baca Juga:

Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

"Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati," lanjut jaksa. Jaksa menyebut Heru Hidayat telah memperkaya diri dan dua mantan Dirut Asabri lainnya.

Aktivis HAM dan Praktisi Hukum Haris Azhar mengatakan, bahwa tuntutan hukuman mati tak seharusnya diterapkan, terlebih di tengah institusi penegak hukum yang masih transaksional.

Ia mengatakan, dalam studi-studi para ahli hukum dan HAM, salah satu faktor pelarangan hukuman mati karena bentuk hukuman tersebut sering digunakan untuk represi dan digunakan menakuti orang yang dituduh melakukan kejahatan dalam hal ini korupsi.

"Ini adalah permainan psikologis. Sementara kita tahu bahwa kualitas kerja institusi penegak hukum dan aparatnya masih banyak celah negatif. Apalagi penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK ditengarai tidak dilakukan secara independen dan cermat. Lalu dimana letaknya rasa keadilan itu?” kata Haris dalam keteranganya, Selasa (6/12).

Untuk itu menurutnya, pelaksanaan hukuman mati tidak bisa diterapkan ketika sebuah institusi, kebijakan (pemidanaan) dan pelaksanaan kerjanya masih buruk, korup, bisa ‘dibeli’ atau menerima pesanan dari pihak tertentu. Salah satunya seperti kasus eks jaksa Pinangki, yang dijerat tiga dakwaan karena terbukti menerima suap dari kasus Djoko Tjandra.

Pengacara Heru Hidayat yaitu Kresna Hutauruk, mengatakan hukuman mati tak bisa diterapkan dalam perkara kasus Asabri. Karena menurutnya jaksa tak memasukkan pasal terkait dengan hukuman mati.

"Untuk perkara Asabri bapak Heru Hidayat, jelas hukuman mati tidak bisa diterapkan. Dalam Undang-undang Tipikor hukuman mati diatur dalam pasal 2 ayat (2), di mana dalam dakwaan terhadap bapak Heru Hidayat, jaksa tidak memasukkan pasal tersebut didalam dakwaan," kata Kresna kepada wartawan.

Sehingga, menurutnya bagaimana mungkin dapat menerapkan hukuman mati sedangkan dalam dakwaan jaksa tidak menyertakan pasal tersebut. Selain itu, penerapan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terdapat beberapa ketentuan.

"Apabila para pakar juga melihat bahwa pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan penjelasannya, keadaan tertentu yang dimaksud dalam menerapkan hukuman mati adalah ketika tindak pidana dilakukan saat negara dalam bencana, krisis moneter, dan pengulangan. Sedangkan perkara Asabri ini tidak masuk dalam kualifikasi tersebut. Patut dicatat, pak Heru juga bukan residivis yang melakukan pengulangan tindak pidananya," katanya.

Asabri. (Foto: Antara)
Asabri. (Foto: Antara)

Dalam kasus Asabri terdapat 8 terdakwa yaitu Mantan Dirut Asabri, Mayjen Purn Adam Rahmat Damiri, Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015.

Kemudian ada Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019, Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan, Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera, dan Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations.

Satu terdakwa lainnya adalah Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk. Namun, perkara Benny belum sampai pada pembacaan tuntutan dan masih pada tahap pemeriksaan saksi, sehingga belum sampai pada proses pembacaan tuntutan. (*)

Baca Juga:

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda NTT Berangkatkan Enam Kapal dan Lima Perahu Karet Bantu Korban Banjir Bandang
Indonesia
Polda NTT Berangkatkan Enam Kapal dan Lima Perahu Karet Bantu Korban Banjir Bandang

Kami sudah koordinasi dengan para Kapolda untuk langsung mengirimkan bantuan ke NTT

[HOAKS atau FAKTA]: Ketua MUI Memperbolehkan Merapatkan Saf Salat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua MUI Memperbolehkan Merapatkan Saf Salat

Ketika melakukan dzikir selepas salat, diharapkan agar kembali merenggangkan saf

Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar
Indonesia
Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar

Eks Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp279 miliar atas pemberian fasilitas pembiayaan dari BTN kepada sejumlah perusahaan.

Gibran Tunda Peresmian Pasar Legi
Indonesia
Gibran Tunda Peresmian Pasar Legi

Serah terima pasar dari Kementerian PUPR ke Pemkot Solo akan dilakukan dalam waktu dekat.

Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin
Indonesia
Epidemiologi UI Komentar Menohok Soal DPRD DKI Minta Keluarga Divaksin

UI mengomentari keinginan DPRD DKI Jakarta yang meminta jatah vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk keluarga mereka.

Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat

Bupati Cianjur Herman Suherman meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan percaya dengan berita hoaks.

Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus
Indonesia
Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus

Sigit kembali mensosialisasikan kepada masyarakat soal pentingnya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah Saat Perut Kosong Sembuhkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah Saat Perut Kosong Sembuhkan Kanker

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, pesan berantai tersebut merupakan sudah lama beredar.

Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri Wujudkan Toleransi Umat Beragma dan Bhineka Tunggal Ika
Indonesia
Vaksinasi Modal Besar Dukung PTM, Tetapi Bukan Sebagai Syarat
Indonesia
Vaksinasi Modal Besar Dukung PTM, Tetapi Bukan Sebagai Syarat

Ia menilai bahwa terjadi penurunan capaian belajar pada anak selama kurun waktu tersebut