Puluhan orang terjaring razia yustisi protokol kesehatan diberikan sanksi membersihkan sungai, Jumat.(11/9). (MP/Ismail) MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mulai melakukan operasi yustisi penerapan protokol kesehatan sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 24/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.
Alhasil, puluhan orang terjaring razia gabungan yang dilakukan Satpol PP Solo bersama TNI dan Polri di Plaza Manahan atau pintu masuk utama Stadion Manahan Solo, Jumat (11/9).
Baca Juga
KPU Solo Putuskan Kampanye Terbuka Diadakan Sekali, Peserta Dibatasi 100 Orang
Kepala Satpol PP Solo, Arif Darmawan mengungkapkan, hari perdana razia yustisi protokol kesehatan ada puluhan orang tidak memakai masker terjaring petugas. Ia langsung menyita KTP dan harus menjalani sanksi membersihkan sungai selama 15 menit.
"Semua orang yang terjaring operasi yustisi kita kumpulkan lalu dibawa ke salah satu sungai di tengah kota untuk membersihkan dari sampah," kata Arif.
Setelah menjalani sanksi membersihkan sungai selama 15 menit, kata dia, KTP warga yang terjaring razia yustisi dikembalikan. Razia yustisi akan lebih digencarkan pekan depan.
"Sanksi membersihkan sungai selama 15 menit ini bagian dari aturan baru dalam Perwali Nomor 24/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19," kata dia.
Ia menjelaskan jika dalam razia yustisi mendapati anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak memakai masker, yang bertugas menjalankan sanksi membersihkan sungai adalah orang tuanya," papar dia.
Sementara itu, salah satu warga terjaring razia, Kusuma Aditya (27), warga Solo, mengaku belum mengetahui terkait sanksi membersihkan sungai selama 15 menit jika tidak memakai masker. Ia berharap ada sosialisasi yang lebih masif supaya warga benar-benar tertib dan tidak terjaring razia.
Baca Juga
Kasus COVID-19 Meningkat, Ketersediaan Bed di RS Yogyakarta Kurang dari 50 Persen
"Saya mengakui kesalahan ini karena tidak memakai masker. Ini bisa jadi pehatian bagi keluarga saya agar tidak melakukan keselahan serupa," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Berita Lainnya
-
Pasien Positif COVID-19 RSUD dr Moewardi Solo Melarikan Diri
-
106 Warga di Kelurahan Bumi Solo Isolasi Mandiri Usai Kontak dengan 10 Pasien Positif Corona
-
4 Tempat Wisata Solo Ini Bikin Kamu Lupa Yogyakarta
-
Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan
-
Pandemi Corona Belum Berakhir, Omset Penjualan Batik di Pasar Klewer Solo Turun Drastis
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pojokkan Anies, Menkeu Sri Mulyani Ditagih DPRD DKI Lunasi Hutang DBH
Menurut Mujiyono, piutang Kemenkeu ke DKI yang masih hampir 5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kreatif, Warga Yogyakarta Pasang Gapura Disinfektan Otomatis
Warga membuat gapura sederhana dijalan masuk dalam dusun. Gapura ini berisi alat disinfektan yang memiliki sensor pada gerak manusia.
Tim Advokasi Minta Pelaporan Kasus Dugaan Rekayasa Penyerangan Novel Dihentikan
Tim Advokasi Novel Baswedan meminta kepolisian untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap laporan yang dilakukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewi Tanjung.
PT KAI Minta SIKM Rute Bandung-Jakarta Dicabut, Dishub DKI: Tetap Berlaku
Pemeriksaan SIKM masih berlangsung bagi warga yang mau dan pergi dari Jakarta
Polda Metro Jaya Terjunkan Ribuan Personel Amankan Demo FPI dan PA 212
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan, pengamanan akan melibatkan personel TNI.
KPU Bolehkan Kampanye Berbentuk Konser, Rapat Umum, Bazar di Masa Pandemi
Pada realisasinya nanti, model kampanye tersebut frekuensinya diatur dibatasi
Adakah Afiliasi Antara Terdakwa dengan Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya?
Tercatat 10 perusahaan yang terafiliasi Grup Bakrie ternyata menjadi underlying reksa dana dalam portofolio investasi PT Asuransi Jiwasaraya (Persero).
Pasca Pecat Ronny Sompie, Menkumham Lakukan Penyelidikan Internal
Yasonna mengatakan pihaknya sudah meminta dibentuk tim independen untuk menyelidiki soal 'delay' data imigrasi Harun Masiku.
Politikus PKS Usulkan Ganja Diekspor, PPP: Jelas Diharamkan
PPP tak ingin ikut campur lebih jauh kemungkinan perubahan paradigma politik PKS itu.
KPK Kembali Sita Kebun Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi
KPK juga telah melakukan penyitaan lahan kebun sawit di kabupaten Padang Lawas
