Terbukti Menyuap AKP Robin, Wali Kota Tanjungbalai Divonis 2 Tahun Penjara Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial (tengah), digiring petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M. Syahrial.

Hakim menyatakan politikus Partai Golkar itu terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju.

Baca Juga

KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 tahun dan denda 100 juta subsider 4 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Senin (20/9).

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Syahrial bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

"Hal yang meringankan, terdakwa kooperatif di proses persidangan, terdakwa bersikap sopan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga," kata hakim.

Majelis hakim tidak mencabut hak politik Syahrial. Majelis hakim juga menolak permohonan justice collaborator yang diajukan oleh Syahrial.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan," kata hakim. (Pon)

Baca Juga

KPK Tetapkan Walkot dan Sekda Tanjungbalai Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awal Agustus Pengumuman Seleksi Administrasi PNS 2021, Pelamar Keberatan Bisa Protes
Indonesia
Awal Agustus Pengumuman Seleksi Administrasi PNS 2021, Pelamar Keberatan Bisa Protes

Semula pengumuman seleksi PNS 2021 dilaksanakan hari ini 28 - 29 Juli 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Takut Dipenjara, Driver Shopee Food di DIY Pasrah Jadi Korban Begal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Takut Dipenjara, Driver Shopee Food di DIY Pasrah Jadi Korban Begal

Adanya klaim bahwa seorang pengemudi ojek online spesialis pengantar makanan pasrah menjadi korban begal merupakan klaim yang menyesatkan.

Pemprov DKI Cairkan KLJ KPDJ dan KAJ Periode Januari hingga April 2022
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ KPDJ dan KAJ Periode Januari hingga April 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprv) DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) pada Jumat (8/4).

Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan
Indonesia
Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan

Pelaku industri tabung gas oksigen kebanjiran pesanan di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY
Indonesia
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tanggapan Pemprov DKI Reuni 212 Diadakan di Dua Wilayah
Indonesia
Tanggapan Pemprov DKI Reuni 212 Diadakan di Dua Wilayah

Panitia Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar reuni akbar di dua wilayah yakni di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat dan Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor.

KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana
Indonesia
KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana

"Penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dulu. Apakah ada atau tidak, kalau kemudian tidak ada (peristiwa pidananya) ya tidak dilanjutkan," ucap Ali

Fraksi PAN Apresiasi Perubahan RUU KUP Jadi HPP
Indonesia
Fraksi PAN Apresiasi Perubahan RUU KUP Jadi HPP

Sedangkan yang masih menjadi sorotan ialah terkait persoalan cukai

PPKM Darurat Diperpanjang, Kota Bandung Longgarkan Jam Operasional Tempat Usaha
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Kota Bandung Longgarkan Jam Operasional Tempat Usaha

Apabila Pemkot Bandung memberikan relaksasi dengan menambah jam operasional cafe dan restoran, maka protokol kesehatan harus tetap dijaga. Selain itu, cafe dan restoran masih belum boleh makan di tempat.

Megawati Dukung BRICS Bikin Bank Pembangunan
Indonesia
Megawati Dukung BRICS Bikin Bank Pembangunan

Konsepsi tata dunia baru yang berkeadilan harus terus diperjuangkan.