Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi Ilustrasi politik uang. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Baca Juga

Peringati HUT RI, Ini Perintah Yasonna Pada Anak Buah

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," katanya dalam keterangan dari Bawaslu, Selasa (18/8).

Pria yang memiliki latar belakang advokat ini menjelaskan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagia sebagian.

"Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A," ungkapnya.

Ilustrasi politik uang

Abhan menambahkan ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

"Kalau nanti terjadi setelah paslon ditentukan, tentu akan ada proses hukum yang berjalan. Aturannya sudah sangat jelas. Akan efektif digunakan ketika KPU telah menetapkan paslon pada 23 September 2020. Sebelum itu masih berstatus bakal pasangan calon," terangnya.

Adapun, objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Baca Juga

Polri Diminta Turun Tangan Tindaklanjuti Kasus Keributan Wakil Ketua KPK dengan Anak Amien Rais

Sedangkan, untuk batas waktu penanganan pelanggaran money politik TSM diatur dalam pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yang mengatur Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Edhy Prabowo, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Lainnya
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Lainnya

Dalam pengembangan penyidikan kasus yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ini, KPK sedang mengumpulkan bukti adanya tindak pidana lain.

Nurhadi Bakal Diperiksa Polisi karena Hajar Anak Buah Firli Bahuri
Indonesia
Nurhadi Bakal Diperiksa Polisi karena Hajar Anak Buah Firli Bahuri

Kapolsek Setiabudi, AKBP Yogen Heroes Baruno menerangkan, polisi juga akan memeriksa Nurhadi sebagai terlapor dalam kasus pemukulan ini. Rencananya, Nurhadi akan diperiksa polisi pekan depan.

Jadwal Debat Calon Wali Kota Tangerang Selatan
Indonesia
Jadwal Debat Calon Wali Kota Tangerang Selatan

"Debat pertama akan digelar pada tanggal 22 November 2020. Sementara, debat kedua digelar 3 Desember 2020," kata Bambang

Tak Sampai Seminggu, Ini Yang Dilakukan Djoko Tjandra di Indonesia
Indonesia
Tak Sampai Seminggu, Ini Yang Dilakukan Djoko Tjandra di Indonesia

Kompolnas mendapat informasi, bahwa Brigjen Prasetyo Utomo menggunakan komputer sendiri dalam membuat surat jalan tersebut. Yang bersangkutan, memiliki niat memperkaya diri sendiri.

MAKI Minta KPK Ungkap Sosok 'King Maker' dalam Kasus Pinangki
Indonesia
MAKI Minta KPK Ungkap Sosok 'King Maker' dalam Kasus Pinangki

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sosok 'King Maker' yang berada di balik kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan Djoko Tjandra.

4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah
Indonesia
4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah

Transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.

Menhan Prabowo Diminta Garap Lumbung Pangan, Pengamat: Nggak Nyambung
Indonesia
Menhan Prabowo Diminta Garap Lumbung Pangan, Pengamat: Nggak Nyambung

"Ini penugasan yang tak bagus. Karena soal lumbung pangan itu, harusnya Jokowi perintahkan Mentan, bukan Menhan," kata Ujang

Densus 88 Dikerahkan Usut Penusukan Syekh Ali Jaber
Indonesia
Densus 88 Dikerahkan Usut Penusukan Syekh Ali Jaber

Dalam kasus ini, penyidik sudah melakukan gelar perkara

Update Kasus Corona DKI Selasa (27/10): 102.678 Positif, 89.060 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Selasa (27/10): 102.678 Positif, 89.060 Sembuh

"Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 312 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 11.423 (orang yang masih dirawat / isolasi)," kata Dwi

Layanan Data Telkomsel Diprediksi Melonjak 49,3 Persen saat Natal-Tahun Baru
Indonesia
Layanan Data Telkomsel Diprediksi Melonjak 49,3 Persen saat Natal-Tahun Baru

Trafik layanan data saat perayaan Natal dan tahun baru 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,19 persen dibandingkan dengan hari biasa.