Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat Ilustrasi PNS DKI Jakarta. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberhentikan tidak hormat pegawai negeri sipil (PNS) pada bagian staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) atas nama Tri Prasetyo Utomo karena terbukti secara sah melakukan korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtiya menjelaskan, pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Baca Juga

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja

"Keputusan ini berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tri Prasetyo Utomo dijatuhi pidana penjara selama satu tahun empat bulan, serta membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan," ucap Maria dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/9).

Pemberhentian ini juga, lanjut Maria, sesuai dengan ketentuan hukum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov DKI Jakarta berjalan memasuki ruang dinasnya saat hari pertama masuk kerja usai libur lebaran di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov DKI Jakarta berjalan memasuki ruang dinasnya saat hari pertama masuk kerja usai libur lebaran di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menjelaskan terkait gugatan yang dilakukan oleh Tri Prasetyo Utomo untuk mencabut SK pemberhentiannya sebagai PNS telah digugurkan, karena dinilai tidak sesuai prosedur.

"Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai bukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Gugatan digugurkan dalam proses dismissal sebelum masuk persidangan," ucapnya.

Adapun proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN oleh Ketua Pengadilan.

Dalam proses tersebut, Ketua Pengadilan melalui rapat permusyawaratan memutuskan dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima. (*)

Baca Juga

Alasan Pemprov DKI Keluarkan Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Operasional Stasiun KA Bandara YIA Bakal Dimulai September
Indonesia
Operasional Stasiun KA Bandara YIA Bakal Dimulai September

Kecepatan maksimal kereta bisa sampai 100 kilometer per jam

Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet
Indonesia
Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet

Presiden Joko Widodo pekan lalu meluncurkan Online Single Submission yang mempermudah semua level dan jenis usaha.

Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai
Indonesia
Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai

Menurut AHY, bukti-bukti otentik yang diserahkan ke Kemenkum HAM dan KPU itu bisa dipastikan keabsahannya dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja
Indonesia
75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

SKD Dimulai, 18.000 Peserta Berebut 540 Posisi CPNS di Jabar
Indonesia
SKD Dimulai, 18.000 Peserta Berebut 540 Posisi CPNS di Jabar

SKD CPNS Pemprov Jabar menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Buntut Pencopotan Baliho Rizieq, Fadli Zon Ingatkan TNI Tak Terseret ke Ranah Politik
Indonesia
Buntut Pencopotan Baliho Rizieq, Fadli Zon Ingatkan TNI Tak Terseret ke Ranah Politik

Pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab oleh anggota TNI AD menuai kritikan tajam.

E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan
Indonesia
E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan

Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada efektif diyakini bisa mencegah manipulasi perolehan suara peserta pilkada.

Bekas Direktur Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dirjen Kominfo
Indonesia
Bekas Direktur Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dirjen Kominfo

Bekas Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019 resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP).

Lakukan 'Preventive Strike' Tiga Hari Berturut-turut, Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris
Indonesia
Lakukan 'Preventive Strike' Tiga Hari Berturut-turut, Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris

Keempat wilayah tersebut yakni Lampung, Sumatera Barat, Batam (Kepulauan Riau) dan Banten

Kantor BPOM Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 600 Juta
Indonesia
Kantor BPOM Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 600 Juta

"Kerugian ditaksir Rp600 juta dengan luas area 8x25 meter atau 200 meter persegi," ucap Asril