Terbukti Berbohong, Dewas KPK Malah Setop Kasus Lili Pintauli Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan pembohongan publik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, ke persidangan etik.

Hal itu tertuang dalam surat Dewas KPK nomor: R-978/PI.02.03/03-04/04/2022 tertanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada pihak pelapor atas nama Benydictus Siumlala Martin Sumarno dkk.

Baca Juga:

Dewas KPK Minta Klarifikasi Bos Pertamina soal Fasilitas Nonton MotoGP Lili Pintauli

"Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Dewan Pengawas pada tanggal 29 Maret 2022 maka perbuatan Sdri. Lili Pintauli Siregar yang diduga melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK tidak dilanjutkan ke persidangan etik karena sanksi etiknya sudah terabsorbsi dengan Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021," bunyi kesimpulan surat yang ditandatangani oleh Anggota Dewas, Harjono, dikutip Rabu (20/4).

Terdapat tiga poin penjelasan yang menjadi alasan Dewas tidak melanjutkan laporan ke persidangan etik. Pada poin pertama, Dewas mengungkapkan sudah melakukan kegiatan pengumpulan bahan-bahan informasi dan klarifikasi.

Kedua, Lili dinyatakan terbukti berbohong kepada publik dalam konferensi pers tanggal 30 April 2021. Pada poin ketiga disampaikan alasan Dewas menjatuhkan sanksi etik kepada Lili di kasus Tanjungbalai karena yang bersangkutan telah berbohong kepada publik.

"Salah satu alasan Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi dalam Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 adalah kebohongan yang dilakukan oleh Sdri. Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers tanggal 30 April 2021 sehingga sanksi yang diberikan telah mengabsorbsi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terkait 'kebohongan' publik," ujar Harjono.

Sanksi etik dimaksud yakni seputar komunikasi langsung Lili dengan pihak berperkara di KPK yaitu Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Lili terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Baca Juga:

Kemenlu AS Soroti Pelanggaran Lili Pintauli, Puan Tunggu Penjelasan KPK

Hal itu terkait dengan pembayaran uang jasa pengabdian Ruri sejumlah Rp53.334.640,00. Lili dikenakan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Sementara untuk pembohongan publik, hal itu diadukan oleh pegawai KPK yang dipecat lantaran disebut tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Benydictus Siumlala Martin Sumarno dkk. Mereka mengadukan Lili ke Dewas pada Senin, 20 September 2021.

Dalam laporannya, mereka mengatakan dugaan pembohongan publik ini terkait konferensi pers yang dilakukan Lili pada 30 April 2021. Saat itu, Lili menyangkal telah berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Pengakuan tersebut termentahkan oleh putusan Dewas yang menyatakan Lili terbukti secara sah dan meyakinkan berkomunikasi dengan M. Syahrial yang merupakan tersangka KPK.

Dalam putusannya, Dewas juga menyatakan bahwa Lili telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PKS Desak Jokowi Lakukan Langkah Konkret Kendalikan PMK
Indonesia
Politikus PKS Desak Jokowi Lakukan Langkah Konkret Kendalikan PMK

pemerintah dalam menghadapi wabah PMK ini, perlu mengalokasikan anggaran secara cepat dan tepat.

Rahmat Bagja Terpilih Jadi Ketua Bawaslu Periode 2022-2027
Indonesia
Rahmat Bagja Terpilih Jadi Ketua Bawaslu Periode 2022-2027

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memperkenalkan lima pimpinan yang terpilih pada periode 2022-2027.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kritis Karena Terkena Kutukan dari Ahok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kritis Karena Terkena Kutukan dari Ahok

Beredar postingan di YouTube oleh akun bernama POLITIK INDONESIA, memposting video dengan thumbnail yang menyatakan bahwa Anies Baswedan sedang kritis karena kutukan Ahok.

Heru Budi Buka Kembali Posko Pengaduan di Balai Kota
Indonesia
Heru Budi Buka Kembali Posko Pengaduan di Balai Kota

Heru menuturkan, nantinya posko pengaduan ini akan dijaga secara bergantian dari unsur pegawai Pemprov DKI dan pegawai dari Pemerintah Kota (Pemkot).

Masyarakat Sudah Bisa Berburu Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru 2023
Indonesia
Masyarakat Sudah Bisa Berburu Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Kabar gembira bagi masyarakat yang bakal berlibur atau pulang kampung saat liburan Natal dan Tahun Baru 2023.

Pekerja Jalan Trans Bintuni Maybrat Papua Barat Diduga Dibantai
Indonesia
Pekerja Jalan Trans Bintuni Maybrat Papua Barat Diduga Dibantai

Saat ini tim Polri dan TNI sedang berangkat menuju TKP guna memastikan kejadian serta melakukan evaluasi.

Ukraina Tutup Wilayah Udara bagi Penerbangan Sipil
Dunia
Ukraina Tutup Wilayah Udara bagi Penerbangan Sipil

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (24/2) telah mengizinkan operasi militer di Ukraina timur yang dipandang sebagai awal perang di Eropa

Libur Lebaran Berakhir, Jadwal KRL Jogja-Solo Kembali 24 Perjalanan per Hari
Indonesia
Libur Lebaran Berakhir, Jadwal KRL Jogja-Solo Kembali 24 Perjalanan per Hari

KAI Commuter kembali mengoperasionalkan KRL Yogyakarta-Solo menjadi 24 perjalanan per hari terhitung sejak Senin (9/5) sampai Jumat (13/5) seiring dengan berakhirnya libur Lebaran dan menurunnya jumlah penumpang.

[HOAKS atau FAKTA]: Sidang DPR Memanas saat Bahas Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sidang DPR Memanas saat Bahas Ijazah Jokowi

Isu soal ijazah Presiden Joko Widodo tengah ramai dibahas di media sosial.

Jokowi Pakai Baju Adat Bangka Belitung saat Hadiri Sidang Tahunan MPR 2022
Indonesia
Jokowi Pakai Baju Adat Bangka Belitung saat Hadiri Sidang Tahunan MPR 2022

Pada hari ini Kepala Negara akan menyampaikan pidato sebanyak dua kali.