Terbukti Berbisnis Forex Ilegal, DKPP Pecat Anggota Bawaslu Pohuwatu DKPP membacakan putusan perkara. (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Zubair S. Mooduto dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor: 22-PKE-DKPP/IV/2022.

Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP, pada Rabu (8/6) pagi.

Baca Juga:

Putusan DKPP Tidak Dapat Ditafsir Berbeda oleh Presiden, KPU dan Bawaslu

Teradu terbukti menggunakan jabatan untuk menghimpun dana publik secara ilegal dengan menjalankan bisnis investasi Forex bernama Bintang Trader sejak tahun 2019. Dana yang terkumpul sebanyak Rp 1,6 miliar.

Namun, dana yang terkumpul tersebut tidak sanggup dikembalikan oleh Teradu karena bisnis investasi Forex-nya mengalami kerugian.

“Teradu melakukan bisnis trading mengumpulkan dana dari masyarakat secara ilegal tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika,” ungkap Anggota Majelis, Ida Budhiati saat membacakan pertimbangan putusan.

Hal tersebut mengakibatkan Teradu tidak fokus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara. Dari daftar hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato bulan Januari s.d. Maret 2022, Teradu hanya hadir 14 hari.

Ketidakhadiran Teradu di kantor disengaja untuk menghindari tuntutan masyarakat yang menjadi korban praktek bisnis trading ilegal. Diketahui, sejumlah orang yang mengaku sebagai korban investasi pernah mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Pohuwato meminta pertanggungjawaban Teradu.

Baca Juga:

Yudia Ramli Resmi Dilantik Menjadi Sekretaris DKPP

Selain terbukti menggunakan jabatan untuk menghimpun dana publik secara ilegal. Teradu juga sedang menghadapi proses hukum dengan dilaporkan ke pihak Kepolisian karena bisnis investasi Forex-nya tersebut.

Sebagai penyelenggara pemilu, Teradu berkewajiban menjaga tertib sosial, bersikap jujur dan mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi. Namun cenderung menghindar dari tanggungjawab sehingga menimbulkan keresahan masyarakat khususnya para korban.

“Teradu seharusnya memahami jabatan penyelenggara pemilu melekat pada diri Teradu sehingga mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik lembaga Bawaslu kabupaten Pohuwato,” lanjutnya.

Teradu terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a, huruf g, huruf h, dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan saksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Zubair S. Mooduto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” tegas Ketua Majelis, Muhammad.

Sebagai informasi, Teradu sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Akibat bisnis Forex ilegal yang dijalaninya, Teradu menjadi anggota dan mendapat sanksi Peringatan Keras dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. (Pon)

Baca Juga:

DKPP Pecat Ketua KPU Sabu Raijua Terkait Calon Bupati Warga Negara AS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Menyatakan Richard Eliezer Telah Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Menyatakan Richard Eliezer Telah Bebas

Sebuah video terkait kasus pembunuhan Brigadir J tengah viral di media sosial TikTok.

Polri Pantau Ketat 168 Eks Napiter Soloraya
Indonesia
Polri Pantau Ketat 168 Eks Napiter Soloraya

Mabes Polri melakukan pemantauan terhadap aktivitas 168 eks narapidana kasus terorisme atau eks napiter.

Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat Bahas Daerah Otonomi Baru
Indonesia
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat Bahas Daerah Otonomi Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat.

Pendiri ACT Ahyudin Kembali Dipanggil Bareskrim
Indonesia
Pendiri ACT Ahyudin Kembali Dipanggil Bareskrim

Ahyudin dijadwalkan diperiksa pukul 11.00 WIB. Sedangkan Hariyana Hermain dijadwalkan diperiksa pukul 13.00 WIB siang ini.

KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 57,9 Triliun selama 2022
Indonesia
KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 57,9 Triliun selama 2022

"KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara Rp 57,9 triliun tahun 2022," kata Firli.

Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen
Indonesia
Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen

Hal ini merupakan imbas dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Juarai Piala AFF U-16 2022 Timnas Kantongi Bonus Rp 3,385 Miliar
Indonesia
Juarai Piala AFF U-16 2022 Timnas Kantongi Bonus Rp 3,385 Miliar

Timnas U-16 Indonesia berhasil menjadi kampiun Piala AFF U-16 2022 setelah menundukkan Vietnam dengan skor 1-0 pada laga final di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (12/8).

Dinsos Kota Solo Sisir Warga Belum Terima BLT BBM
Indonesia
Dinsos Kota Solo Sisir Warga Belum Terima BLT BBM

"Kemungkinan masih akan ada tambahan lagi yang belum dapat bantuan BLT BBM. Kita lakukan penyisiran," kata Lusia, Kamis (22/9).

Perppu Cipta Kerja Cara Pemerintah Hindari Politisasi di Tahun Politik
Indonesia
Perppu Cipta Kerja Cara Pemerintah Hindari Politisasi di Tahun Politik

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Pengamanan KTT G20 Dipastikan Ramah Terhadap Masyarakat
Indonesia
Pengamanan KTT G20 Dipastikan Ramah Terhadap Masyarakat

Setelah Indonesia menjadi tuan rumah G20 pada 2022, India akan meneruskan Presidensi G20 hingga 2023.