Teras Narang Nilai Pemerintah Terlalu Berani Lanjutkan Pilkada Juni Mendatang Ilustrasi pilkada. (ANTARA/Foto: antaranews.dok). (ANTARA/Foto: istimewa)

Merahputih.com - Ketua Komite I DPD, Agustin Teras Narang menilai rencana Pemerintah untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 6 Juni 2020 mendatang terlampau berani.

Ia menilai keputusan bersama antara Pemerintah, DPR, dan KPU RI tersebut akan memicu penyebaran COVID-19 di Tanah Air, terutama di 270 provinsi, kabupaten, dan kota yang akan melaksanakan pilkada yang akan datang.

"Saya sebagai anggota DPD mencermati bahwa rencana KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada 6 Juni 2020 tersebut terlampau berani, dan terlampau optimis, termasuk juga Pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi II," ujar Teras Narang dalam keterangannya, Senin (18/5).

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Salurkan Bansos Tahap ke-II, Penerima Jadi 2 Juta Orang

Menurut dia, opsi penundaan pilkada hingga 9 Desember 2020 tidaklah bijaksana karena cenderung hanya memperhatikan salah satu sektor saja, yaitu anggaran. Tanpa mempertimbangkan cara lain untuk mengamankan anggaran Pilkada 2020.

Karena itu, anggota DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah itu menyarankan agar diberi jeda waktu kepada rakyat untuk menjaga dirinya, sesuai protokol kesehatan COVID-19.

Mantan Gubernur Kalteng itu mengingatkan akibat pandemi COVID-19, banyak rakyat yang menderita dari sisi kesehatan, ekonomi, dan keuangan.

Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)
Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)

Belum lagi, apabila terjadi hal yang tidak diharapkan, yaitu serangan gelombang kedua pandemi COVID-19.

Teras pun mengaku bersyukur DPD tidak ikut memutuskan tentang penundaan pilkada sampai bulan Desember 2020, kendati DPD mempunyai hak konstitusi sebagaimana termuat di UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh Pemerintah dan DPR serta KPU.

Pada sisi lain, terkait DPD tidak diikutkan dalam memutuskan penundaan pilkada itu, Teras Narang menyerahkan kepada Sidang Paripurna DPD RI untuk melakukan judicial review tentang pengabaian yang dilakukan antarlembaga negara tersebut.

"Saya adalah salah satu anggota DPD yang setuju lembaga negara DPD RI pada saatnya mengajukan gugatan sengketa lembaga negara di MK," ujar Teras Narang dikutip Antara.

Baca Juga:

Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta

Dia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus ditegakkan. Bagaimana negara bisa memerintahkan rakyatnya untuk taat pada hukum, manakala lembaga negaranya sudah tidak menaatinya.

Pembelajaran dan sikap yang objektif, konstruktif, dan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara wajib dilaksanakan. "Itulah wujud nyata negara hukum, negara kesatuan yang berbentuk republik dan demokratis," kata Teras Narang menegaskan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Kronologi Satu Keluarga di Cileungsi Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Begini Kronologi Satu Keluarga di Cileungsi Terinfeksi COVID-19

Pada tanggal 14 April 2020, ayah tiga anak itu pulang ke rumah

Bawaslu Diminta Awasi Penyalahgunaan Program PKH di Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Awasi Penyalahgunaan Program PKH di Pilkada

Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19 menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja

Unggahan dari akun @TMCPoldaMetro soal UU Omnibus Law – Cipta Kerja membuat geger warganet.

AS Laporkan 10.491 Kasus Virus Corona, 150 Meninggal
Indonesia
AS Laporkan 10.491 Kasus Virus Corona, 150 Meninggal

Jumlah orang di Amerika Serikat yang meninggal akibat virus tersebut mengalami lonjakan terbesar sejauh ini, yaitu dari 53 menjadi 150.

Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada
Indonesia
Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada

Komisi II DPR melakukan supervisi dan memantau langsung kesiapan daerah menjelang Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.

Account Receivable Hotel Arya Duta Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi di MA
Indonesia
Account Receivable Hotel Arya Duta Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi di MA

Sudirman selaku wiraswasta dipanggil untuk tersangka Hiendra

Penanganan COVID-19 Masuk Dalam Agenda Forum Kebencanaan Dunia 2022
Indonesia
Penanganan COVID-19 Masuk Dalam Agenda Forum Kebencanaan Dunia 2022

Dalam forum ini akan dibahas mengenai bencana alam dan nonalam

Anies: Puasa Tahun Ini seperti Zaman Rasulullah
Indonesia
Anies: Puasa Tahun Ini seperti Zaman Rasulullah

Kondisi ini menurut Anies mengingatkan pada ramadan zaman Rasulullah.

DPRD DKI Tolak Anggaran Bangun SMK Sebesar Rp106 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Tolak Anggaran Bangun SMK Sebesar Rp106 Miliar

DPRD DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74 sebesar Rp106 miliar.

Jaksa Agung Janji Bongkar Otak Pelaku Pelanggar HAM Tragedi Semanggi dengan Catatan
Indonesia
Jaksa Agung Janji Bongkar Otak Pelaku Pelanggar HAM Tragedi Semanggi dengan Catatan

Tragedi Semanggi I dan II sendiri terjadi sepanjang aksi protes mahasiswa pada November 1998 dan September 1999 setelah kejatuhan Soeharto