Terapkan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Pemerintah Diminta Konsisten Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Foto: Fraksi PKS

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 di Indonesia tengah menurun. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta waspada adanya gelombang ketiga virus corona.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia terutama pada saat libur Natal dan Tahun Baru.

Baca Juga

Harap-Harap Cemas PHRI DIY Jelang PPKM Level 3

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, kebijakan soal pembatasan harus tetap berdasarkan kajian ilmiah dan konsisten.

“Sehingga tidak berubah-ubah sebagaimana kebijakan terdahulu,” ujar dia dalam keterangannya, Senin (22/11).

Pembatasan bisa dilakukan jika memang terlihat tren data kasus yang meningkat secara konsisten. Mufida meminta epidemiolog dan ahli kesehatan masyarakat juga dilibatkan dalam kebijakan pembatasan.

Ia lebih menekankan pembatasan bagi warga negara asing terutama pada momen liburan Natal dan Tahun Baru. Mengingat munculnya beberapa varian baru termasuk varian Delta Plus yang sudah masuk Malaysia dan Singapura.

“Awasi kedatangan dari luar negeri saat momen tahun baru nanti lalu PR akhir tahun kerja vaksinasi dosis dua ya karena daerah banyak sekali mengeluh soal stok untuk vaksin dosis dua masih terkendala,” sebut politikus PKS ini.

Baca Juga

Pengusaha Keberatan dengan Aturan PPKM Level 3 saat Libur Nataru

Mufida memberikan sejumlah catatan soal PPKM Level 3 saat Nataru ini. Selain durasinya pendek, penerapan PPKM Level 3 sebaiknya tidak di seluruh wilayah, tapi pada wilayah yang kasus harian masih tinggi dan cakupan vaksinasi masih belum optimal.

“Pembatasan kegiatan hanya untuk yang sifatnya peramaian massal seperti pesta tahun baru yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik tempat terbuka maupun tertutup dan kegiatan yang sifatnya konvoi atau arak-arakan,” ujar Mufida.

Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini mengungkapkan, tempat wisata terutama yang banyak melibatkan kegiatan usaha rakyat atau UMKM tetap diizinkan buka dengan pembatasan jumlah kunjungan.

“Misalnya kapasitas 50-70 persen, demikian juga dengan tempat kuliner, agar ekonomi rakyat tetap hidup,” ungkap Mufida.

Selain itu ia mengusulkan fasilitas umum yang menjadi tempat hiburan warga tetap dibuka dengan pembatasan kapasitas 50 persen, penerapan protokol kesehatan ketat. Jika perlu penerapan aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang akan masuk.

“Sehingga terbaca momentum liburan Natal dan Tahun Baru terpantau peningkatan kasus atau tidak,” tutur dia. (Knu)

Baca Juga

PPKM Kota Medan di level 2, Nataru Akan Ikuti Perintah Pemerintah Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Tanah Munjul, Pengusaha Rudy Hartono Iskandar Dituntut 7 Tahun Bui
Indonesia
Kasus Tanah Munjul, Pengusaha Rudy Hartono Iskandar Dituntut 7 Tahun Bui

Jaksa menuntut Tommy selaku Direktur PT Adonara Propertindo dipenjara selama tujuh tahun. Lalu, dua pemilik PT Adonara Propertindo, yakni Rudy Hartono tujuh tahun penjara, sedangkan istrinya lima tahun enam bulan kurungan.

Kabareskrim Pastikan Novel Baswedan Cs Cuma Jadi ASN Polri Bukan Penyidik
Indonesia
Kabareskrim Pastikan Novel Baswedan Cs Cuma Jadi ASN Polri Bukan Penyidik

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, ke 56 pegawai KPK ini akan sebatas menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno
Indonesia
Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno

Sidang peninjauan kembali (PK) terhadap putusan etik AKBP Brotoseno telah rampung.

Dewan Syuro PKB Angkat Bicara soal Konflik Cak Imin Vs Yenny Wahid
Indonesia
Dewan Syuro PKB Angkat Bicara soal Konflik Cak Imin Vs Yenny Wahid

Maman pun paham atas narasi terbuka Cak Imin dan Yenny Wahid. Menurutnya, daripada saling sindir atau pakai buzzer untuk menyerang pribadi, lebih baik seperti Cak Imin dan Mbak Yenny, yang memilih perang narasi sendiri.

Taufik Gerindra Yakin Anies Lakukan Kajian Sebelum Revisi UMP DKI
Indonesia
Ada Pengerjaan Gorong-gorong, Lalin di Jalan I Gusti Ngurah Rai Dialihkan
Indonesia
Ada Pengerjaan Gorong-gorong, Lalin di Jalan I Gusti Ngurah Rai Dialihkan

Pemerintah DKi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas di jalan tersebut, mulai 2 Oktober 2021 dan akan diberlakukan hingga 15 Desember nanti.

DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto
Indonesia
DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto

Alasan dan dasar undang-undang yang melatarbelakangi pelarangan bank di Indonesia memperdagangkan kripto.

Petinggi Terduga Teroris Rahasiakan Cara Gulingkan Pemerintah Jokowi
Indonesia
Petinggi Terduga Teroris Rahasiakan Cara Gulingkan Pemerintah Jokowi

Informasi rencana penggulingan pemerintah didapatkan dari para pelaku yang sudah tertangkap.

Sepanjang 2021, Ada 1.261 Aksi Demonstrasi di DKI Jakarta
Indonesia
Sepanjang 2021, Ada 1.261 Aksi Demonstrasi di DKI Jakarta

"Isu yang turut menjadi sorotan ialah unjuk rasa, sebanyak 1.261 aksi terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Terendah di Juli, tertinggi di Maret. Karena Juli itu terjadi peningkatan COVID-19," tutur Fadil,

JK Melayat ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo
Indonesia
JK Melayat ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Mengenakan batik coklat dan peci hitam, JK tiba di rumah duka sekitar pukul 14.35 WIB