Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius Dua pejalan kaki melintas di dekat peti jenazah dan petugas pengurus pemakaman di jalan Raya Kemang, Kelurahan Bangka, Kota Jakarta Selatan, Selasa (18/8) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, Pemprov DKI terkesan main-main dalam penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan kebijakan penegakan hukum yang picu kontroversi.

Teranyar, pelanggar PSBB di wilayah Jakarta sempat diancam akan dimasukkan ke peti mati sebagai hukuman.

Baca Juga:

Update COVID-19 DKI Minggu (6/9): 46.691 Positif, 34.738 Sembuh

Tigor menyebut, penerapan masuk peti mati dapat disimpulkan main-main dan terkesan Pemprov tidak tegas dalam menegakkan hukum guna mengendalikan penyebaran COVID 19 di Jakarta.

"Masalah pandemi ini adalah serius maka sudah seharusnya penindakan pelanggar regulasinya jelas dasar hukumnya," jelas Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (7/9).

Ia menambahkan, hukuman atau sanksi yang tidak tegas dan tidak ada dasar hukumnya mencerminkan aparat pemprov tidak jelas kerjanya dalam menangani pandemi.

Seharusnya sebuah sanksi atau hukuman mencerminkan kebutuhan akan efek jera.

"Sehingga mendapatkan hasil penyelesaian dan bisa mengatur masyarakat dalam hidup di masa pandemi seperti sekarang," tutur Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini.

Seorang pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menjalani sanksi merenung di dalam peti jenazah usai terjaring razia petugas di Jalan Raya Bogor, Kamis (3/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).
Seorang pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menjalani sanksi merenung di dalam peti jenazah usai terjaring razia petugas di Jalan Raya Bogor, Kamis (3/9/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Tigor menambahkan, sebuah hukuman atau sanksi juga harus jelas itu menjadi wewenang Pemprov jika ada regulasi yang mendasarinya di tingkat Provinsi Jakarta.

Tanpa ada regulasi yang mendasarinya, maka terjadi keliatan mekanisme atau pengawasan dan pertanggungjawaban serta dampak penerapan akan menimbulkan masalah lagi.

Pada masa pandemi COVID-19, seharusnya regulasinya harus dapat membantu menyelesaikan masalah pandemi dan bukan justru menambah peluang penyebaran atau peningkatan pandemi COVID 19.

Regulasi untuk masalah pandemi harus memahami aspek kesehatan yang mengikutinya.

"Jangan sampai sanksi atau hukuman seperti masuk ke dalam itu justru bertolak belakang dengan tujuan dilakukannya pengaturan memfasilitasi penyebaran COVID-19 itu sendiri," ungkap Tigor.

"Coba dilihat penerapannya, sanksi masuk peti secara bergantian masuk dalam peti saat pandemi, bahayanya malah terjadi penularan sesama pelanggar. Ini juga harus dilihat dari sisi kesehatan," tambah dia.

Tigor melihat, bentuk sanksi masuk peti bergantian itu sendiri hanya sekedar mau ramai-ramai pencitraan seolah aparat pemprov bekerja bagi masalah pandemi COVID 19.

"Bagaimana bisa dikatakan bekerja, wong sanksinya saling menularkan? Jadi karena sanksinya jelas tidak jelas dasar hukumnya dan berbahaya meningkatkan angka penularan maka penerapan sanksi masuk ke dalam peti mati harus segera dihentikan;" terang dia.

Baca Juga:

Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga

Tigor meminta Pemprov Jakarta harus taat hukum jika membuat sanksi atau hukuman ada regulasi yang mendasarinya.

"Hukuman yang baik adalah tidak di luar wewenang yang ada dan benar-benar efektif menyadarkan masyarakat serta menumbuhkan efek jera agar bisa menghentikan penyebaran virus," tutup Tigor.

Seperti diketahui, sanksi masuk replika peti mati bagi pelanggar protokol COVID-19 di DKI Jakarta menjadi kontroversi.

Hukuman itu menjadi salah satu yang unik di samping hukuman lain seperti kerja sosial hingga denda.

Di kawasan RT 11 RW 11 Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, ada sanksi "dadakan" bagi pelanggar protokol COVID-19 berupa masuk replika peti mati. Sanksi yang diharapkan bisa memberikan efek jera ini pun banjir kritikan. (Knu)

Baca Juga:

Mengapa Vaksin COVID-19 Sinovac Tidak Berlaku Seumur Hidup?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebelum Bubar, Massa PA 212 'Surati' Polisi
Indonesia
Sebelum Bubar, Massa PA 212 'Surati' Polisi

Hirbak berjanji surat tersebut akan diserahkan kepada Kedutaan Prancis

Kasus Pemakaian Mobil Dinas TNI oleh Warga Sipil Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Kasus Pemakaian Mobil Dinas TNI oleh Warga Sipil Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Karena Ahon dan Bagus merupakan warga sipil, kasus ini diserahkan kepada Polda Metro Jaya.

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19

Selain Aa Umbara, KPK juga menjerat Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG).

Libur Panjang, Kendaraan Masuk Tol Solo-Ngawi Naik 143 Persen
Indonesia
Libur Panjang, Kendaraan Masuk Tol Solo-Ngawi Naik 143 Persen

Peningkatan jumlah kendaraan di ruas jalan tol Solo-Ngawi mulai nampak sejak Selasa (27/10). Kenaikan hampir merata baik kendaraan yang melaju dari arah Jakarta-Semarang menuju Ngawi atau sebaliknya.

Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

"Pulau Jawa khususnya di kawasan pesisir utara masih memiliki risiko curah hujan ekstrem," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Ihsan Yunus Mengaku Tidak Tahu Potongan Fee Paket Bansos untuk Juliari
Indonesia
Ihsan Yunus Mengaku Tidak Tahu Potongan Fee Paket Bansos untuk Juliari

Ihsan mengaku pernah bertemu Juliari di kantor Kemensos, namun tidak membicarakan proyek pengadaan bansos 2020.

Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK
Indonesia
Pelajar Rusuh yang Diciduk Gegara Tolak UU Ciptaker Dipastikan Bisa Dapat SKCK

Semua pelajar yang pernah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam demo rusuh kemarin hanya diminta membuat surat pernyataan

Polda Metro Pastikan tak ada Pengamanan Khusus Jika Habib Rizieq Pulang
Indonesia
Polda Metro Pastikan tak ada Pengamanan Khusus Jika Habib Rizieq Pulang

Pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 mendatang.

207 Anak di Solo Terpapar Corona, FX Rudy Minta Gibran Tunda PTM
Indonesia
207 Anak di Solo Terpapar Corona, FX Rudy Minta Gibran Tunda PTM

Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sedianya akan dilaksanakan pada 12 Jul

TNI AL Pastikan Ada Cadangan Oksigen di Dalam KRI Nanggala-402
Indonesia
TNI AL Pastikan Ada Cadangan Oksigen di Dalam KRI Nanggala-402

Kapal selam tersebut dikomandoi oleh Letkol laut (P) Heri Oktavian