Terapkan Asas Kehati-hatian, Bank BUMN Diminta Berhenti Danai Perusahaan Batubara Batubara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara terutama perbankan diminta untuk tidak lagi mendanai perusahaan batubara, terurutama yang masuk dalam daftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020 dan diberbagai daerah seperti di Sumatera Selatan.

Beberapa waktu lalu, Fossil Free Kampus Indonesia (Gabungan dari komunitas Fossil Free Universitas Indonesia dan Fossil Free Universitas Gadjah Mada), telah menyurakan di change.org, dengan mengeluarkan petisi, Dirut BNI: Stop Danai Batu Bara, Alihkan Uang Kami dari Perusak Masa Depan! #GaPakeNanti.

Baca Juga:

BNI Salurkan Kredit Usaha Pada 200 Ribu Diaspora Indonesia di AS

Sampai Senin (9/5), petisi dari Aksi Anak Muda Agar BNI Peduli Iklim ini, telah ditandatangi sekitar 9.552 orang dari target 10 ribu orang.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan, bank milik negara atau perbankan harus menerapkan asas prudencial banking atau kehati-hatian karena yang dikelola adalah dana masyarakat.

Hal itu, kata ia, dilakukan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum di internal corporatenya.

"Pada dasarnya di dalam lembaga perbankan dikenal adanya asas prudencial banking dalam mengelola keuangan serta pembiayaan yang melibatkan bank. Jadi sikap bank harus sangat berhati-hati karena menyangkut dana nasabah," ujarnya Senin 9 Mei 2022.

Ia menegaskan, kika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka penegak hukum seperti KPK maupun Kejaksaan harus turun tangan.

"Bila hal ini dilanggar ketentuan dalam UU Perbankan mengenai prudencial banking ini ada dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, di mana ancaman pidananya minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun (penjara) dan denda maksimum 100 Milyar," ujar Eva.

Pengamat Perbankan Deni Daruri mengatakan, adanya petisi yang dikeluarkan, agar BNI menyusun strategi pembiayaan dari black ke green.

"Petisi tersebut bertujuan baik. BNI pun seharusnya menyusun roadmap dan strategi peralihan pembiayaan dari black ke green, untuk memudahkan dan memitigasi berbagai resiko kedepan," kata Deni.

Batubara
Batubara. (Foto: Antara)

Kemudian terkait dengan muculnya dugaan adanya pendanaan perusahaan batubara tanpa agunan, Deni mengatakan, perlu adanya transparansi ke publik, sehingga tidak menimbulkan asumsi.

"Jika publik tahu belakangan akan berpengaruh terhadap citra perusahaan, kinerja ESG perusahaan juga akan menurun dan dampaknya pasti merugikan perusahaan sendiri," katanya.

Terkait masalah tersebut, Deni mengatakan sebetulnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang menjadi acuan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) untuk melakukan pembiayaan.

"Namun memang belum ada sanksi ataupun insentif yang diberikan kepada LJK. Perlu adanya pengawasan serta review (sanksi dan insentif) jika ingin pembiayaan berkelanjutan dapat benar-benar berjalan," ujarnya dalam keteranganya. (*)

Baca Juga:

Bareskrim Polri Bongkar Penipuan Nasabah BNI

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024
Indonesia
PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8).

Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20
Indonesia
Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor PM Jepang di Tokyo, Rabu (27/7) pagi.

Pangdam Cenderawasih Nyatakan Tidak Ada Penambahan Pasukan ke Kenyam
Indonesia
Pangdam Cenderawasih Nyatakan Tidak Ada Penambahan Pasukan ke Kenyam

Tidak ada penambahan pasukan pascapenyerangan Pos Quary Bawah, Distrik Kenyam oleh KKB.

Ketua DPR: Natal Momentum untuk Jaga Persaudaraan
Indonesia
Ketua DPR: Natal Momentum untuk Jaga Persaudaraan

Ketua DPR Puan Maharani mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2022 kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia.

Momen Kapolda Metro Jaya Memaafkan Penyunting Profilnya di Wikipedia
Indonesia
Momen Kapolda Metro Jaya Memaafkan Penyunting Profilnya di Wikipedia

Momen pertemuan Fadil dengan NE diunggah di akun Instagram resmi Kapolda Metro Jaya, @kapoldametrojaya, Sabtu (30/7).

70 Persen RPTRA Era Ahok Rusak, Pemprov DKI Diminta Perbaiki
Indonesia
70 Persen RPTRA Era Ahok Rusak, Pemprov DKI Diminta Perbaiki

Eneng menyebutkan sedikitnya 70 persen RPTRA era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rusak karena tidak ada biaya perawatannya, terutama, terjegal karena pandemi.

Kapolri Diminta Terapkan Restorative Justice di Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN
Berita
Kapolri Diminta Terapkan Restorative Justice di Kasus Istri Mantan Menteri ATR/BPN

Hubungan yang terkait dengan kesepakatan harusnya diselesaikan secara perdata

Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS
Indonesia
Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS

Masyarakat sipil dinilai sangat berperan dalam terealisasinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang digagas sejak satu dekade lalu itu.

Langkah Kominfo dan Operator Seluler Antisipasi Lonjakan Traffic Telekomunikasi saat Nataru
Indonesia
Langkah Kominfo dan Operator Seluler Antisipasi Lonjakan Traffic Telekomunikasi saat Nataru

ada enam langkah yang diambil Kementerian Kominfo dan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler.

Menko PMK jadi Inspektur Upacara Pemakaman Azyumardi Azra
Indonesia
Menko PMK jadi Inspektur Upacara Pemakaman Azyumardi Azra

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy menjadi inspektur upacara pemakaman Azyumardi Azra di TMP Kalibata.