Tenggang Waktu Penyampaian Draf UU Ciptaker Hanya Sampai Besok Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyatakan tenggang waktu penyampaian draf Undang-Undang Cipta Kerja jatuh pada Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 00.00 WIB.

Tenggang waktu berdasarkan mekanisme tata tertib DPR RI Pasal 164 bahwa DPR memiliki jangka waktu tujuh hari setelah rapat pengesahan UU tingkat II dilakukan. Namun, merujuk pada Pasal 1 butir 18 Tata Tertib DPR RI, yang dimaksud dengan hari kerja adalah Senin-Jumat.

"Sehingga tenggang waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok (Rabu) pukul 00.00 WIB," ujar Azis di Gedung DPR/MPR, Selasa (13/10).

Baca Juga

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Ketika UU Cipta Kerja dikirim kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, maka secara resmi UU Omnibus Law itu, secara mekanisme, menjadi milik publik.

Sembilan fraksi partai politik yang ada di DPR telah menyepakati, mengikuti, dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap UU Cipta Kerja yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sembilan fraksi sepakat untuk (terlibat) melakukan pembahasan," kata Azis.

Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Azis Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kemudian Badan Legislasi DPR juga mengikutsertakan sembilan fraksi dalam hampir 89 kali rapat pertemuan.

"Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh buruh, pertemuan-pertemuan dengan tokoh pendidikan, tokoh kaum pengusaha, dilakukan sampai dengan 89 kali pertemuan. Proses itu dilakukan baik secara fisik maupun secara virtual," kata Azis.

Azis mengatakan seluruh data dan bukti rekaman pembicaraan juga akan dilampirkan kepada pemerintah bersamaan dengan draf UU Cipta Kerja. Ia mengklarifikasi mengapa draf final tersebut sampai hari ini belum dikirimkan kepada pemerintah.

Azis mengatakan alasan draf UU Cipta Kerja belum dikirimkan sampai dengan hari ini karena Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar belum siap.

Baca Juga

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

"Dalam hal ini, Kesekjenan, pak Indra melaporkan kepada pimpinan DPR, memerlukan waktu untuk melakukan editing, proses pengetikan, dalam rangka menyiapkan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja ini," kata Azis dikutip Antara.

Azis mengatakan bahwa berdasarkan informasi terakhir yang ia terima dari Sekjen DPR, jumlah halaman draf final UU Cipta Kerja itu berubah lagi menjadi 812 halaman. "Kalau sebatas pada UU Cipta Kerja, hanya 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman," kata Azis. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Umumkan Penghapusan Eselon 3 dan 4 di Naskah Pidato HUT Kopri
Indonesia
Jokowi Umumkan Penghapusan Eselon 3 dan 4 di Naskah Pidato HUT Kopri

Panjangnya rantai pengambilan keputusan birokrasi ASN harus bisa dipotong.

Imbauan Gereja Katolik Merespons Wabah COVID-19
Indonesia
Imbauan Gereja Katolik Merespons Wabah COVID-19

Gereja dan umat Katolik Indonesia senantiasa mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Editor Metro TV Diduga Sudah Dibunuh Dua Hari Sebelum Ditemukan
Indonesia
Editor Metro TV Diduga Sudah Dibunuh Dua Hari Sebelum Ditemukan

Jadi barang-barang korban tidak hilang di TKP

DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan
Indonesia
DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan

Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga antirasuah dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK

2.518 Calon Mahasiswa Baru Lolos Masuk UGM Jalur SBMPTN 2020
Indonesia
2.518 Calon Mahasiswa Baru Lolos Masuk UGM Jalur SBMPTN 2020

Pengumuman hasil SBMPTN telah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia Jumat (14/8) pukul 15.00 WIB

Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar
Indonesia
Analisa Pengamat Mengapa PDIP Selalu Keok di Sumbar

Fenomena itu mengafirmasi bahwa pendekatan kebijakan pembangunan fisik tidak cukup efektif

Pemasok Narkoba ke Pesinetron 'Anak Langit' Diciduk Polisi
Indonesia
Pemasok Narkoba ke Pesinetron 'Anak Langit' Diciduk Polisi

Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ancaman minimal 5 tahun penjara paling lama 20 tahun penjara.

  Pemprov DKI Optimistis 27 Propemperda yang Disepakati Selesai 2020
Indonesia
Pemprov DKI Optimistis 27 Propemperda yang Disepakati Selesai 2020

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati 27 Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk dibahas pada tahun 2020.

Rawan Penularan COVID-19, Penumpang Kereta Listrik Dibatasi 74 Orang
Indonesia
Rawan Penularan COVID-19, Penumpang Kereta Listrik Dibatasi 74 Orang

KCI akan menyesuaikan jam operasional KRL Commuter Line mulai 19 September 2020.

Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya

Mejelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Andi Irfan Jaya atas kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.