Tenggang Waktu Penyampaian Draf UU Ciptaker Hanya Sampai Besok Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyatakan tenggang waktu penyampaian draf Undang-Undang Cipta Kerja jatuh pada Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 00.00 WIB.

Tenggang waktu berdasarkan mekanisme tata tertib DPR RI Pasal 164 bahwa DPR memiliki jangka waktu tujuh hari setelah rapat pengesahan UU tingkat II dilakukan. Namun, merujuk pada Pasal 1 butir 18 Tata Tertib DPR RI, yang dimaksud dengan hari kerja adalah Senin-Jumat.

"Sehingga tenggang waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok (Rabu) pukul 00.00 WIB," ujar Azis di Gedung DPR/MPR, Selasa (13/10).

Baca Juga

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Ketika UU Cipta Kerja dikirim kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, maka secara resmi UU Omnibus Law itu, secara mekanisme, menjadi milik publik.

Sembilan fraksi partai politik yang ada di DPR telah menyepakati, mengikuti, dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap UU Cipta Kerja yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sembilan fraksi sepakat untuk (terlibat) melakukan pembahasan," kata Azis.

Aziz Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa
Azis Syamsuddin. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kemudian Badan Legislasi DPR juga mengikutsertakan sembilan fraksi dalam hampir 89 kali rapat pertemuan.

"Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh buruh, pertemuan-pertemuan dengan tokoh pendidikan, tokoh kaum pengusaha, dilakukan sampai dengan 89 kali pertemuan. Proses itu dilakukan baik secara fisik maupun secara virtual," kata Azis.

Azis mengatakan seluruh data dan bukti rekaman pembicaraan juga akan dilampirkan kepada pemerintah bersamaan dengan draf UU Cipta Kerja. Ia mengklarifikasi mengapa draf final tersebut sampai hari ini belum dikirimkan kepada pemerintah.

Azis mengatakan alasan draf UU Cipta Kerja belum dikirimkan sampai dengan hari ini karena Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar belum siap.

Baca Juga

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

"Dalam hal ini, Kesekjenan, pak Indra melaporkan kepada pimpinan DPR, memerlukan waktu untuk melakukan editing, proses pengetikan, dalam rangka menyiapkan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja ini," kata Azis dikutip Antara.

Azis mengatakan bahwa berdasarkan informasi terakhir yang ia terima dari Sekjen DPR, jumlah halaman draf final UU Cipta Kerja itu berubah lagi menjadi 812 halaman. "Kalau sebatas pada UU Cipta Kerja, hanya 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman," kata Azis. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Megawati Mundur Dari Ketum PDI-P Digantikan Jokowi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Megawati Mundur Dari Ketum PDI-P Digantikan Jokowi

Terkait dengan informasi mundurnya Megawati dari jabatan Ketum PDIP, ternyata hanya berupa pendapat para pemerhati politik di Indonesia tentang posisi Ketum Megawati

Polisi Ungkap Identitas Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel
Indonesia
Polisi Ungkap Identitas Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Dreamtel

"Kalau identitas sudah diketahui. Tapi belum bisa kami timbulkan ke publik," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Menteng, AKP Paksi Eka Saputra

Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang
Indonesia
Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang

Tim Densus 88 Antiteror Polri sepanjang tahun 2020 sudah menangkap sebanyak 32 orang terduga teroris

Yuk Donor, PMI Kekurangan Stok Darah
Indonesia
Yuk Donor, PMI Kekurangan Stok Darah

Stok darah yang ada di PMI hanya bisa memenuhi kebutuhan permintaan darah untuk dua hari.

Mabes Polri Santai Tanggapi Ancaman Praperadilan Oleh Kubu Munarman
Indonesia
Mabes Polri Santai Tanggapi Ancaman Praperadilan Oleh Kubu Munarman

Polri juga sudah melakukan gelar perkara atas kasus dugaan tindakan terorisme yang dilakukan Munarman

Kerumunan Simpatisan Persija, Polisi Tetapkan Satu Tersangka
Indonesia
Kerumunan Simpatisan Persija, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Sekarang masih kita lakukan pemeriksan sebagi tersangka

Orang Gangguan Jiwa dan Rakyat Miskin Dipersiapkan untuk Divaksin COVID-19
Indonesia
Orang Gangguan Jiwa dan Rakyat Miskin Dipersiapkan untuk Divaksin COVID-19

Kemenkes memastikan kelompok masyarakat miskin, disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masuk dalam prioritas sasaran program vaksinasi nasional tahap ketiga.

Ciptakan Kerugian, Garuda Balikin Pesawat Bombardier
Indonesia
Ciptakan Kerugian, Garuda Balikin Pesawat Bombardier

Pemutusan juga terkait penyelidikan Serious Fraud Office Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011.

COVID-19 di Jakarta Makin Gawat, RS Darurat Wisma Atlet Terancam Penuh
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Makin Gawat, RS Darurat Wisma Atlet Terancam Penuh

Satgas COVID-19 melaporkan perkembangan kasus harian corona di sejumlah provinsi di Pulau Jawa.