Tengah Terpuruk, Pengusaha Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Mal di Solo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk meninjau ulang peningkatan biaya pajak pertambahan nilai dan penetapan pajak multi tarif. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 10 persen menjadi 12 persen akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, sehingga memupuskan upaya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, peningkatan tarif maupun penerapan multi tarif pajak pertambahan nilai saat pandemi kurang tepat lantaran sektor ritel modern sedang terpuruk.

Baca Juga:

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

"Hampir 1.500 gerai ritel modern berhenti beroperasi dalam kurung waktu 18 bulan terakhir," kata Roy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (26/8).

Pada kuartal II 2021, konsumsi rumah tangga masih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan mencapai 55,07 persen pertumbuhan domestik bruto. Bahkan, kenaikan tarif pajak akan meningkatkan laju inflasi seiring dengan kenaikan harga barang.

Ia menambahkan situasi itu akan lebih tergerus lagi saat dikenakan sistem multi tarif terendah lima persen dan tertinggi 15 persen. Peningkatan pajak multi tarif akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah atau marginal senilai lima persen, padahal sebelumnya mereka tidak terkena pajak.

Selain itu, dampak perbedaan multi tarif berpotensi membangunkan pasar gelap yang menjadi pilihan utama konsumen maupun peningkatan belanja barang di luar negeri yang harganya lebih bersaing.

Pusat Perbelanjaan. (Foto: Antara)
Pusat Perbelanjaan. (Foto: Antara)

Roy meminta, penangguhan pemberlakuan pajak penghasilan minimal satu persen terhadap pendapatan kotor perusahaan yang berstatus rugi.

"Pajak minimal ini akan menambah beban tambahan bagi berbagai sektor termasuk peritel yang mengalami kerugian, sehingga melakukan langkah kebijakan strategis dalam hal penutupan gerai yang berdampak hilangnya investasi hingga PHK massal," katanya.

Pemerintah dan DPR segera membahas RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 9 Maret 2021. Aturan ini mengisyaratkan salah satunya peningkatan tarif PPN. (Knu)

Baca Juga:

Target Penerimaan Pajak Yang Tinggi Bisa Gerus Daya Beli Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19

KPK memastikan terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Jokowi Minta Kepala Daerah Jangan Hanya Ikuti Prosedur
Indonesia
Jokowi Minta Kepala Daerah Jangan Hanya Ikuti Prosedur

Jokowi meminta kepala daerah berorientasi pada hasil

Ratusan Ribu Lansia di Jaktim Bakal Disuntik Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ratusan Ribu Lansia di Jaktim Bakal Disuntik Vaksinasi COVID-19

Untuk hari ini target yang akan divaksin 6000 lansia

Kabar Baik, Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Anjlok Selama Agustus
Indonesia
Kabar Baik, Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Anjlok Selama Agustus

Turun drastis apabila dibandingkan Juli 2021.

DPR Harap KNKT Segera Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
DPR Harap KNKT Segera Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ-182

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera mengungkap penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182.

Mobilitas Tinggi, Konsumsi Masyarakat Masih Terseok
Indonesia
Mobilitas Tinggi, Konsumsi Masyarakat Masih Terseok

Indeks penjualan riil sampai triwulan I 2021 masih terjadi kontraksi cukup dalam yaitu 17 persen (yoy) dan pergerakan inflasi khususnya inflasi inti sampai awal tahun belum merangkak naik.

Pesan Kapolri pada 37 Perwira Penerima Beasiswa LPDP
Indonesia
Pesan Kapolri pada 37 Perwira Penerima Beasiswa LPDP

Listyo menekankan, 37 perwira Polri penerima LPDP itu, harus mampu memanfaatkan momentum emas tersebut agar dijadikan bekal membangun Bangsa Indonesia dan internal Polri.

PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar
Indonesia
PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar

PSI mendesak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari partainya untuk menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) menjadi Rp888 miliar.

Pilpres Ricuh, Ribuan Rakyat Pantai Gading Larikan Diri ke Luar Negeri
Dunia
Pilpres Ricuh, Ribuan Rakyat Pantai Gading Larikan Diri ke Luar Negeri

Sekitar 3.200 warga Pantai Gading mengungsi di Liberia, Ghana, dan Togo, akibat bentrok antara aparat dan masyarakat yang menolak hasil pemilihan presiden.

Sambut Tahun 2021, Imam Besar Masjid Istiqlal Ingatkan Umat Hilangkan Rasa Kebencian
Indonesia
Sambut Tahun 2021, Imam Besar Masjid Istiqlal Ingatkan Umat Hilangkan Rasa Kebencian

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar, mengajak umat untuk melakukan intropeksi diri dan penyucian diri dalam muhasabah dan murakabah.