Temukan Ada Orang Parpol, IPW Desak Kapolri Rombak Tim Penasihat Ahli Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.)

MerahPutih.com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane mengkhawatirkan adanya anggota Penasihat Ahli Kapolri Jenderal Idham Azis yang menjadi pengurus partai politik berpotensi memicu konflik kepentingan.

"Keberadaan Penasehat Ahli itu bisa mengganggu profesionalisme dan netralitas Polri," kata Neta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/1).

Namun, Neta enggan membuka identitas nama Penasihat Kapolri yang dimaksud. Dia hanya mencontohkan Kapolri sebelumnya selalu menghindari keberadaan pengurus partai politik menjadi Penasehat Ahlinya. Bahkan, saat Kastorius Sinaga bergabung ke Partai Demokrat langsung mundur sebagai Penasehat Ahli Kapolri.

Baca Juga

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri

"Sebab itu Idham Azis perlu kembali melakukan cek ulang, merombak dan merivisi tim Anggota Penasihat Ahlinya," imbuh Presidium Indonesia Police Watch (IPW) itu.

Neta juga mempertanyakan adanya pihak yang sengaja "membocorkan" nama-nama Penasihat Kapolri berikut gajinya ke publik. Padahal, selama ini keberadaan Penasihat Ahli itu sebagai tinktank yang bersifat "tertutup", sehingga bisa lebih leluasa bergerak memberi masukan kepada Kapolri.

"Jadi pertanyaan memang, siapa yang membocorkannya dan apa kepentingannya. Apakah sekadar untuk gagah gagahan bahwa dirinya sudah diangkat menjadi penasehat ahli Kapolri atau ada kepentingan lain," sindir Neta.

Neta
Presidium IPW Neta S Pane. Foto: MP/Kanu

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis menunjuk sejumlah kalangan sipil menjadi tim penasihat ahlinya. Ada nama eks Ketua KPK Agus Rahardjo, pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, pakar hukum tata negara Refly Harun hingga eks Ketua Komnas HAM yang juga tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ifhdal Kasim, serta koleganya saat menjabat komisioner Komnas HAM, Nur Kholis.

Nama lainnya ada peneliti senior LIPI Indria Samego dan Hermawan Sulistyo, pengajar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda, Sosiolog Fachri Aly, Dosen Universitas Padjadjaran Muradi, eks Kabareskrim Komjen Sisno Adiwinoto, ahli IT Adi Indriyanto, pakar komunikasi Fahmi Alamsyah.

Selanjutnya, Wildan Syafitri penasihat bidang ekonomi, Andy Soebjakto Molanggato bidang pergerakan kepemudaan dan Rustika Herlambang sebagai penasihat Kapolri bidang media sosial.

Penunjukkan penasihat Kapolri itu tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/117/I/2020 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dari, dan Pengangkatan Salam Jabatan Penasihat Ahli Kapolri tertanggal 21 Januari 2020. (Knu)

Baca Juga

Pemilihan Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri Demi Bersih-Bersih di Korps Bhayangkara?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19
Indonesia
Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkonfirmasi positif COVID-19

KPK Periksa Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Dirut PT Abadi Sentosa Perkasa Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Belum diketahui secara pasti materi pemeriksaan yang bakal dijalani Didi

Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi
Indonesia
Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi

Prasetyo Edi Marsudi akan mengevaluasi besaran tunjangan rumah anggota yang mencapai Rp110 juta dan tunjangan kendaraan sebesar Rp35 juta.

Napi 'Dipalak' 5 Juta untuk Bebas, IPW: Oknum Kemenhukam Panen Raya
Indonesia
Napi 'Dipalak' 5 Juta untuk Bebas, IPW: Oknum Kemenhukam Panen Raya

"Agar bisa bebas dan berada di rumah, mereka siap untuk membayar," kata Neta

Ulama FUI Siap Dampingi Harun Masiku Serahkan Diri
Indonesia
Ulama FUI Siap Dampingi Harun Masiku Serahkan Diri

Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta

Muhammadiyah: Peristiwa FPI Jangan Tutupi Kasus Korupsi
Indonesia
Muhammadiyah: Peristiwa FPI Jangan Tutupi Kasus Korupsi

PP Muhamadiyah mengingatkan masyarakat luas agar insiden tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) tidak menutupi kasus-kasus korupsi.

Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo
Indonesia
Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo

Promo harga tiket itu berlaku di seluruh kanal pembelian

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berlakukan PSBB Total Instruksi Dari KAMI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berlakukan PSBB Total Instruksi Dari KAMI

Penetapan kembali PSBB di DKI Jakarta adalah upaya untuk menurunkan kurva kasus COVID-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan.

Penjelasan Kemenag Soal Pernyataan Fachrul Razi Radikalisme Disebar Orang 'Good Looking'
Indonesia
Penjelasan Kemenag Soal Pernyataan Fachrul Razi Radikalisme Disebar Orang 'Good Looking'

Menurutnya, statemen Menag tidak dalam konteks mengeneralisir

Merapi Siaga, KPU RI Siapkan TPS Darurat di Klaten dan Boyolali
Indonesia
Merapi Siaga, KPU RI Siapkan TPS Darurat di Klaten dan Boyolali

"Kami perlu tahu dari BPBD hasil pendataan berapa warga terdampak jika terjadi erupsi Gunung Merapi," ujar Pramono