Temukan 4 Kejanggalan, PSI Tolak Pencairan Dana Cadangan DKI Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat. ANTARA/Andi Firdaus/am.

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak pencairan dana cadangan yang diusulkan Pemprov pada pembahasan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) hari ini.

Anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi PSI Viani Limardi menyadari kondisi perekonomian tahun 2020 memang berat. Hanya saja, perlu dipahami perekonomian tahun 2021 bisa lebih berat lagi, sehingga penggunaan dana cadangan harus dipastikan untuk untuk kondisi yang benar-benar mendesak atau gawat darurat.

Baca Juga:

PSBB DKI Harus Linier dengan 'Tetangga', Ketua DPRD: Kalau Enggak Percuma Bos!

“Kami juga menemukan empat kejanggalan dalam proses pelaksanaan anggaran tahun 2020, sehingga pencairan dana cadangan ini perlu dipertanyakan,” kritik Viani melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/9).

Viani mengungkapkan, kejanggalan itu terdapat banyak pos anggaran tidak mendesak yang belum dicoret.

"Ketimbang membelanjakan dana cadangan, Pemprov DKI sebaiknya mengalihkan dana yang ada untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti penanganan COVID-19 di Jakarta," ucapnya.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Ilustrasi - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Adapun dugaaan temuan alokasi pos anggaran yang janggal dan tidak mendesak di antaranya, rencana pengadaan tanaman dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar kurang lebih Rp115 miliar, dana pembelian rescue truck dengan robot pemadam kebakaran dari Dinas Gulkarmat sebesar kurang lebih Rp45 miliar.

Lalu, lanjut Viani, terdapat juga pengadaan komputer server dari Badan Pendapatan Daerah sebesar kurang lebih Rp128 miliar. Biaya kegiatan oleh kegiatan-kegiatan dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan SKPD lainnya sebesar kurang lebih Rp370 miliar.

Baca Juga:

DPRD DKI: Anies Ingin Selamatkan Nyawa Rakyat Sesuai Instruksi Jokowi

“Sampai sekarang belum ada kejelasan apakah anggaran-anggaran seperti itu dipertahankan atau dicoret. Jangan sampai mencairkan dana cadangan, tapi anggaran yang ada malah dipakai untuk belanja kegiatan yang tidak mendesak," tegas Viani.

Viani juga menyinggung Pemprov DKI yang juga belum terlihat memiliki kemauan untuk menarik kembali uang pembayaran commitment fee Formula E sebesar Rp360 miliar untuk acara tahun 2020 dan Rp200 miliar tahun 2021. (Asp)

Baca Juga:

Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

Kredit : asropihs


Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH