Temui Napi Korupsi, Tiga Staf Rutan KPK Disanksi Dewas Tiga orang petugas rumah tahanan KPK menjalani sidang etik di gedung KPK Jakarta, Rabu (22/9/2021). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Tiga staf Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku lantaran menemui terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

Tiga orang dimaksud ialah Plt Kepala Rutan Ristanta, serta Hengky dan Eri Angga Permana. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku tiga bulan terhadap ketiganya.

"Menghukum terperiksa Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana masing-masing dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Etik Dewan Pengawas KPK Harjono, saat membacakan amar putusan, di Jakarta, Rabu (22/9).

Baca Juga:

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas

Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020, insan komisi yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang, dan/atau berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Harjono mengatakan, para terperiksa tersebut menyalahgunakan pengaruh sebagai pegawai KPK dengan mendatangi Lapas Kelas I Tangerang pada 4 Mei 2021. Mereka berkunjung tanpa berbekal surat tugas dan izin atasan dalam mengembalikan barang sitaan milik terpidana Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selain itu, para terperiksa juga terbukti telah melakukan pertemuan dengan dua narapidana lainnya.

Perbuatan para terperiksa tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 huruf j Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 yang mewajibkan insan komisi melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan.

Baca Juga:

Eks Direktur KPK Sebut Respons Dewas Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum Lili Pintauli

Adapun hal yang memberatkan bagi para terperiksa yakni terperiksa meminta difasilitasi saat berkunjung ke Lapas Kelas I Tangerang. Para terperiksa, menurut Dewan Pengawas, harusnya mengetahui larangan berkunjung ke terpidana.

"Para terperiksa mengetahui terdapat larangan kunjungan bagi warga binaan kecuali aparat penegak hukum dalam masa pandemi COVID-19 berdasarkan surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI nomor PAS-20.PR0101 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan," kata Harjono. (Pon)

Baca Juga:

Dewas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bikin Laporan Model A Selidiki Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Luwu Timur
Indonesia
Polisi Bikin Laporan Model A Selidiki Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Luwu Timur

Laporan polisi model A ini bentuk respon kepolisian atas pengaduan masyarakat. Laporan model A ini dibuat tanggal 12 Oktober 2021. Adapun tujuan laporan ini adalah untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya. Dengan tempus (waktu-red) yang diselidiki adalah tanggal 25-31 Oktober 2019.

Seribu Lebih Pengungsi Merapi Dievakuasi ke Empat Kabupaten
Indonesia
Seribu Lebih Pengungsi Merapi Dievakuasi ke Empat Kabupaten

Warga paling banyak dievakuasi ke Kabupaten Magelang

Jelang Pembukaan PON, Vaksinasi di Papua Masih Sangat Rendah
Indonesia
Jelang Pembukaan PON, Vaksinasi di Papua Masih Sangat Rendah

Apabila menilik data Kementerian Kesehatan per hari ini, maka capaian vaksinasi dosis pertama di Papua baru menyentuh 559.745 orang. Sementara dosis kedua baru 359.264 orang.

Satgas Minta Masyarakat Tak Cetak Sertifikat Vaksin
Indonesia
Satgas Minta Masyarakat Tak Cetak Sertifikat Vaksin

Masyarakat diminta untuk dapat men-download aplikasi Peduli Lindungi

Tak Bisa Tunjukkan Kartu Vaksin, Ratusan Pengunjung Ditolak Masuk Mal
Indonesia
Tak Bisa Tunjukkan Kartu Vaksin, Ratusan Pengunjung Ditolak Masuk Mal

Pengelola Solo Grand Mal (SGM) mencatat sebanyak ratusan orang ditolak masuk mal. Penolakan tersebut dilakukan karena menunjukkan kartu fisik bukti vaksin saat akan masuk mal.

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212
Indonesia
Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Monas sudah ditutup sejak Anies memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai sekarang

66 Persen Lingkungan RT di Depok Masuk Zona Hijau COVID-19
Indonesia
66 Persen Lingkungan RT di Depok Masuk Zona Hijau COVID-19

Lingkungan RT yang berada di zona kuning tercatat sebanyak 1.508 (28,50 persen), lingkungan RT yang berada di zona oranye sebanyak 244 (4,61 persen), dan lingkungan RT yang masih berada di zona merah sebanyak 18 (0,34 persen).

Bos Benur Asal Iran Dibekuk, Ternyata Statusnya Sudah WNI
Indonesia
Mahfud Minta Penindakan terhadap KKB Jangan Sampai Menyasar Masyarakat Sipil
Indonesia
Mahfud Minta Penindakan terhadap KKB Jangan Sampai Menyasar Masyarakat Sipil

TNI dan Polri tidak perlu mengerahkan kekuatan yang besar

Baru 4,2 Juta Orang Lapor Pajak Secara Daring
Indonesia
Baru 4,2 Juta Orang Lapor Pajak Secara Daring

Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP dengan tahun pajak 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021 sedangkan WP Badan pada 30 April 2021.